RIAU POS
Kejagung Janji Tuntaskan Mobnas
Senin, 12 Juni 2006
Tak Berakhir seperti Kasus Soeharto
Laporan JPNN, Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji serius menuntaskan penyelidikan
dugaan korupsi program mobnas (mobil nasional) yang melibatkan Tommy Soeharto.
Tim penyelidik bahkan memastikan tidak akan membiarkan penanganannya
berlarut-larut seperti perkara mantan Presiden Soeharto.
''Penyelidikannya (kasus mobnas) akan secepatnya dituntaskan. Nggak akan
menggantung seperti kasus Soeharto,'' kata Kapuspenkum Wayan Pasek Suarta saat
dihubungi di Jakarta kemarin. Meski demikian, lanjut Pasek, proses
penyelidikannya tidak bisa di-deadline sebagaimana keinginan anggota DPR.
Alasannya, penyelidikan tergantung kelengkapan dokumen untuk memperoleh
indikasi awal adanya perbuatan melawan hukum. ''Kalau sudah lengkap
bahan-bahannya tentu akan ditingkatkan ke penyidikan. Nah, Kejagung sekarang
masih dalam tahap pengumpulan data. Istilahnya pool data,'' jelas mantan Kajati
Bali ini.
Hal yang sama juga ditegaskan JAM Pidsus Hendarman Supandji. Menurutnya,
meski penanganan kasus ini didasarkan hasil raker dengan Komisi III DPR tetapi
tidak ada batasan waktu penyelidikannya. ''Yang penting sekarang (penyelidikan)
berjalan,'' kata Hendarman dalam keterangannya di Gedung Bundar pekan lalu.
Menurut Pasek, di luar sejumlah nama yang dimintai keterangan, tim
penyelidik juga memerlukan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perihal
potensi penyimpangan keuangan negara dalam program mobnas. ''Soal dokumen lain,
termasuk hasil lid (penyelidikan) terdahulu sudah ada. Tinggal dibuka saja,''
jelas Pasek.
Sementara itu, Antonius Sudjata, mantan JAM Pidsus yang menangani kasus
mobnas, mengatakan kasus mobnas pada penanganan terdahulu (1999) belum
ditingkatkan ke penyidikan sehingga belum ada tersangkanya. ''Masih
penyelidikan,'' kata Sudjata yang saat dihubungi berada di Jogjakarta malam
tadi.
Menurutnya, penyelidikan kala itu terhenti karena kebijakan Kejagung dan
alasan teknis yaitu keterbatasan waktu. Kala itu Kejagung lebih memprioritaskan
kasus korupsi tujuh yayasan Rp1,3 triliun dengan tersangka Soeharto.
''Alasannya sederhana. Kasus Soeharto lebih mudah (pembuktiannya) di banding
mobnas,'' jelas Ketua KON (Komisi Ombudsman Nasional) ini. membedakan program
mobnas sebagai kebijakan Menko Ekuin atau penyalahgunaan wewenang untuk
memperkara diri dan orang lain. Menurutnya, tim penyelidik baru mengumpulkan
data awal bahwa PT TPN mendapat insentif khusus dari program mobnas. Mereka
belum menyimpulkan unsur memperkaya pihak lain (PT TPN) meski kalau
ditindaklanjuti ditemukan kerugian negaranya.
''Arahnya memang ada kerugian negara,'' tegas Sudjata. Pendek kata,
beberapa pekan menyelidiki kasus mobnas, tim penyelidik belum menyimpulkan
penanganannya ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka (penyidikan).
Meski demikian, lanjut Sudjata, tim penyelidik telah memanggil sejumlah
mantan pejabat yang berada di balik kebijakan program mobnas. Mereka di
antaranya Sanyoto Sastrowardoyo (mantan Menteri Investasi/Ketua BKPM), Mar'ie
Muhammad (mantan Menteri Keuangan), Sutrisno (Dirut Sucofindo), Tunky Ariwibowo
(mantan Menperindag), Noegardjito (Direktur Industri Alat Angkut Departemen
Perindustrian), Soehardjo (mantan Dirjen Bea dan Cukai), Effendi Sudarsono
(mantan Dirjen Industri Logam Dasar Menengah dan Kecil Depperindag), TL Yousuf
(Staf Ahli Menkeu), Moerdiono (mantan Mensesneg), Sudjaswin Efendi Lubis
(Komisaris PT Timor Putra Nasional/TPN), Fuad Bawazier (mantan Dirjen Pajak),
dan Hutomo Mandala Putra (Presdir PT TPN).
Bagaimana dengan Soeharto selaku penandatangan Keppres No 42/1996?
''Kalau Soeharto belum kita periksa. Beliau hanya diperiksa terkait kasus tujuh
yayasan,'' jelas Sudjata. Keppres No 42/1996 adalah dasar hukum program mobnas
yang dikeluarkan Juni 1996. Lewat Keppres tersebut, PT TPN dihalalkan mengimpor
built up (CBU) mobil produksi KIA tanpa dibebani bea masuk (BM) yang belakangan
seiring perubahan rezim ada penagihan senilai Rp3 triliun.
Sementara itu, ditanya apakah Kejagung menghubungi Sudjata terkait
dibukanya penyelidikan kasus mobnas, pria berkaca mata itu menegaskan tidak.
''Saya kira nggak. Mereka kan independen,'' kata Sudjata. Selain itu, bisa jadi
Kejagung sekarang mengandalkan hasil penyelidikan terdahulu yang melibatkan
sejumlah jaksa. Salah satu jaksa tersebut adalah Soedibyo Saleh yang kala itu
menjabat Kepala Pusat Operasi Intelijen (Kapusopsin) Kejagung.
Menurutnya, jika Kejagung serius menyelidiki kasus tersebut bukan tidak
mungkin akan ditingkatkan ke penyidikan sekaligus ditetapkan tersangkanya.
''Tersangkanya tentu yang menikmati program tersebut,'' kata Sudjata tanpa
menyebut Tommy. Ini didasarkan proses penyelidikan dieranya jika
ditindaklanjuti secara tuntas.
Sementara itu, dari catatan JPNN, surat penyelidikan kasus mobnas yang
dilaporkan Jaksa Agung Andi M Ghalib ke Presiden (kala itu) BJ Habibie pernah
bocor di kalangan wartawan. Hasil penyelidikan sementara terungkap, dari
analisa yuridis, Soeharto yang membuat Keppres No 42/1996 dianggap bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kerugian Negara Rp3,14 Triliun
Program mobnas juga telah menimbulkan kerugian negara Rp3,14 triliun.
Kerugian terjadi, karena penerbitan Keppres tentang pembebasan bea masuk dan
pajak pertambahan nilai (PPN) Barang Mewah (BM) bagi impor mobil eks KIA dari
Korea atas nama PT TPN tersebut, ditanggung oleh pemerintah.
Padahal, di sisi lain, Soeharto selaku Presiden telah menandatangani PP
No 36/1996. Dengan demikian dapat dipastikan dia tahu bahwa fasilitas
pembebasan Pajak Penjualan (PPn) Barang Mewah hanya diberikan kepada industri
otomotif dalam negeri yang menggunakan kandungan lokal sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Menperindag.
Dengan Keppres No 42/ 1996, Soeharto telah memperlakukan mobil nasional
yang dibuat di luar negeri sama dengan mobil nasional yang dibuat di Indonesia.
Menurut proses penerbitan Keppres No 42/1996 itu, Kejagung sesuai surat Ghalib
kepada Habibie, berpendapat bahwa Keppres tersebut dibuat berdasarkan keinginan
Tommy, yang notabene anak Soeharto.
Tommy ingin mengimpor mobil Korea dalam rangka mobnas, dan dia
membutuhkan fasilitas pembebasan BM dan PPnBM. Pada bagian akhir suratnya,
Ghalib selaku Jaksa Agung berpendapat bahwa temuan dari hasil penyelidikan
terhadap kasus yayasan dan mobnas telah dapat dijadikan bukti awal, yang dapat
menjadi alasan untuk meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan.
Sekadar mengingatkan, program mobnas adalah hak yang diberikan kepada PT
Timor Putra Nasional (TPN) memproduksi mobil rakyat dengan merek Timor
(Teknologi Industri Mobil Rakyat). Tommy selaku Presdir TPN menggandeng KIA
Motor Corp dari Korsel untuk mewujudkan program tersebut. Pada Juni 1996 silam,
Soeharto mengeluarkan Keppres No 42/1996 yang ''menghalalkan'' TPN mengimpor
built up (CBU) mobil produksi KIA tanpa dibebani bea masuk (BM).
Syaratnya, TPN harus mempekerjakan tenaga Indonesia sekaligus memproduksi
mobil berkandungan lokal 60 persen dalam tempo 3 tahun. Ketentuan tersebut
gagal terpenuhi. Awal 1998, Ditjen Pajak lantas menagih pajak BM terhadap 39
ribu unit mobil.
Menperindag Tunky Ariwibowo ''pasang badan'' dengan minta Ditjen Pajak
lewat Depkeu mengeluarkan pembebasan BM mobil tersebut. Ditjen Pajak tidak
menggubris. Akan tetapi, Dirjen Bea Cukai Soehardjo (adik Ibu Tien) justru yang
memberi pembebasan BM plus PPnBM. Seiring perubahan rezim, pada Desember 1998,
pemerintah tetap mewajibkan TPN membayar utang atas penjualan mobnas Timor baik
yang terjual maupun yang belum senilai Rp3 triliun.
Kejagung pernah mengusut kasus mobnas di era Jaksa Agung AM Ghalib 1999
silam. Tim Kejagung kala itu telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Soeharto
dan Tommy. Hasil pemeriksaan disimpulkan Keppres itu bertentangan dengan
perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus merugikan negara Rp3 triliun.
Akan tetapi, setelah lengsernya Ghalib, penanganan kasus tersebut menjadi
tidak jelas. Bahkan, penanganannya sempat dihentikan di era Plt Jaksa Agung
Ismodjoko. Dan, akhirnya dibuka lagi oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman meski
belakangan tidak jelas kelanjutannya.(agm/aka)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Home is just a click away. Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/DHchtC/3FxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
