http://www.gatra.com/artikel.php?id=96636
Presiden: Jangan Terburu-buru Mekarkan Papua Wamena, 28 Juli 2006 13:40 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana pemekaran daerah di Papua menjadi propinsi hendaknya tidak dilakukan secara terburu-buru, harus dibicarakan dengan semua pihak yang berkepentingan. Pesan itu disampaikan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Jumat, di depan ribuan warga wilayah Pegunungan Tengah, Jayawijaya. Sebelumnya dalam acara tersebut, Bupati Jayawijaya, Nicholas Jigibalom, di depan Kepala Negara menyampaikan keinginan dibentuknya propinsi baru agar dapat lebih fokus membangun dan mengembangkan daerah yang bersangkutan. Yudhoyono mengatakan, kendati dana pembangunan di Papua lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, tidak berarti pemekaran harus dilakukan segera. "Jangan terburu-buru pemekaran. Pemekaran harus benar-benar ditujukan untuk menyejahterakan rakyat dan menggalakkan pembangunan," katanya. Seraya menekankan perlunya pembahasan mendalam dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), gubernur, dan semua pihak yang berkepentingan, Presiden juga mengingatkan agar semua pihak jangan langsung antipati terhadap suatu ide baru. "Setiap ide atau pikiran jangan dipatahkan dulu, siapa tahu lebih baik," ujar Yudhoyono. Sementara itu, Presiden menyatakan akan terus memantau pembangunan di Papua dan kembali akan mengunjungi Papua untuk membahas percepatan pembangunan dengan para pimpinan daerah. Yang penting, katanya, Papua menjadi wilayah yang aman, damai sejahtera dan maju. Dalam kesempatan itu, Yudhoyono kembali mengingatkan dana pembangunan yang besar bagi Papua digunakan secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. "Jangan ada penyimpangan atau korupsi. Jangan gunakan dana untuk kegiatan yang tidak-tidak, yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat," katanya. Dana yang ada, pesannya, harus digunakan untuk ketahanan pangan, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan, dan lain-lain, serta dipertanggungjawabkan secara transparan. Setelah bertatap muka dengan para warga Pegunungan Tengah. Presiden Yudhoyono meninjau pameran produk-produk hasil pertanian bio dan kerajinan masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Sebelumnya Presiden melakukan penanaman Pohon Sage di Kebun Biologi Gunung Susu. ++++ http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=17319 President agrees on evaluation of Papua special autonomy law Jayapura (ANTARA News) - President Soesilo Bambang Yudhoyono has agreed to evaluate Law No.21/2001 on Papua Special Autonomy in view of the latest developments in the easternmost Indonesian region. "The President feels that it is time for an evaluation of the law which has been in effect in the last three years," presidential spokesman Andi Malarangeng disclosed following a meeting between the head of state and the Papua People`s Council (MRP) here Friday night. The evaluation of the Papua Special Autonomy Law is necessary in connection with, among others, the plan to increase the number of provinces and regencies in Papua, which has partly been realized. MRP Chairman Agus Alue Alua, meanwhile, said that the evaluation of the Law is needed to find out whether there are items that do not serve the Papuan people`s interests. "It is therefore necessary to make an evaluation first before actually revising the Law," he said. Giving an example, he cited the need to amend Article 76, which stipulates that the establishment of new provinces must get the approval from the MRP and the Regional Legislative Council (DPRD) after examining matters relating to social and cultural unity, human resources readiness, economic potentials and future developments of the region. "Article 76 must become the core of the regulation on the establishment of new provinces and regencies in Papua, instead of merely made effective as an additional regulation," he said, adding that the creation of new provinces and regencies must be protected by a legal umbrella. Concerning West Irian Jaya province, he said that formally the province has been established, though at first the MRP opposed the presence of that province. "But the law on this issue must be reviewed," he stressed. "We have asked the President to delay the implementation of the plan on the establishment of new provinces and regencies in Papua pending a clarification on the legal status of the plan," the MRP chairman said. Home Minister M.Ma`ruf said on the occasion that one of the articles in the Law on Papua Special Autonomy stipulates that it must be revised once in every three years. The revision to be made by taking account of inputs from the MRP, the Papua provincial administration, the Papua DPRD and the West Irian Jaya provincial administration is expected to improve conditions in Papua, the minister said. "We have six months in 2007 to prepare the revision of this law," he added.(*) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
