http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=1648
Sepuluh istri anggota DPRD studi banding
Tanggal : 05 Sep 2006
Sumber : Harian Terbit
SEPULUH istri anggota DPRD Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara akan mengadakan
studi banding ke Pulau Jawa. Mereka menggunakan anggaran DPRD setempat
masing-masing Rp3 juta selama tiga hari dan 20 istri lainnya akan menyusul
kemudian.
Sejumlah tokoh/pengamat mengecam ulah mereka karena istri anggota dewan,
sebagaimana istri/suami dari pejabat negara, bukan otomatis ikut jadi pejabat
negara kecuali mereka memang PNS. Untuk itu mereka tidak ada hak untuk memakai
uang negara, atau numpang mukti (ikut-ikutan pesta) fasilitas dari suami/istri
yang menjadi pejabat negara.
Perilaku demikian harus kita akui sudah terjadi sejak zaman ke zaman. Bahwa
kini malah menjadi kebiasaan/budaya kehidupan keluarga para pejabat, inilah
yang memprihatinkan. Adalah suatu kemungkinan besar bahwa istri anggota dewan
di Buton itu sekadar meneruskan tradisi pejabat pendahulunya. Jika benar
demikian, maka kritik dan kecaman atas rencana kunjungan studi banding tersebut
bisa kita alamatkan pula kepada seluruh pejabat yang menyalahgunakan fasilitas
negara.
Sebetulnya masyarakat kita paham betul bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh
birokrat kita sangat banyak dan kompleks. Tidak saja penyalahgunaan anggaran,
wewenang/kekuasaan, fasilitas, juga kolusi berebut aneka 'proyek basah'.
Semuanya didiamkan bagai hal legal, atau kewajaran yang tak mengundang
kecemburuan sosial, padahal mereka menari di ladang orang.
Ironisnya, PNS atau pejabat negara yang secara moral pantang KKN (korupsi,
kolusi, dan nepotisme) dan hidup pas-pasan dianggap pegawai yang tak sukses.
Mereka tahu ketidakberesan rekan kerja mereka karena berada di satu lingkaran,
namun hanya mengelus dada dan tutup mulut, daripada dibungkam.
Kita tidak hendak menyalahkan kemakmuran dan kemewahan hidup yang selalu saja
kumat dijadikan barometer kehidupan masyarakat aneka zaman. Namun kita
sayangkan bahwa nafsu ingin hidup enak, mudah, dan meriah saat ini kian
menjadi-jadi dan mewabah. Padahal kian banyak orang terdidik seharusnya makin
santun, tahu hak dan kewajiban (taat dan tertib hukum), makin bermutu
kehidupannya (dari sisi moral maupun prestasi kerjanya), dan pandai menjaga
harga diri, maupun menghormat orang lain, danTanah Airnya.
Kita tidak hendak menyalahkan kegagalan dunia pendidikan, dan kaum agamawan
dalam menanamkan martabat manusia dan warga negara. Kita tidak hendak
menyalahkan istri para anggota dewan yang proaktif beraktivitas studi banding
(yang mungkin dimaksudkan untuk mendukung kerja suami). Kita tidak hendak
menyalahkan tokoh negeri yang tidak mampu memberi keteladanan apalagi mencegah
penyalahgunaan wewenang dan KKN. Namun rakyat miskin yang jumlahnya sekitar 50
juta jiwa jangan dikira tidak cemburu.
Kita percaya semua orang bisa tutup mata dan tutup telinga, termasuk memberi
tafsir baru soal fasilitas untuk pejabat dan keluarganya, namun negeri yang
banyak utang ini seharusnya diisi oleh pejabat yang bisa berhemat dan
mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pejabat dan
keluarganya. Lebih dari itu, budaya malu seharusnya jadi penghayatan hidup agar
kita bisa bermasyarakat dengan mengukur kepantasan. Tak ada kata terlambat
untuk memantas-mantas diri jika menjadi pelayan/wakil rakyat. Jadi bukan baru
belajar ketika menjabat.
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
