Birokrasi tidak ramah atau memangnya manusia-manusia bandit rakus nan 
biadab?

----- Original Message ----- 
From: "MTI" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>; <[email protected]>
Cc: <[EMAIL PROTECTED]>; "anti korupsi" 
<[EMAIL PROTECTED]>; <[email protected]>
Sent: Wednesday, September 06, 2006 11:52 AM
Subject: [mediacare] Korupsi Merajalela Akibat Birokrasi Tidak Ramah Publik


>
> Korupsi Merajalela Akibat Birokrasi Tidak Ramah Publik
>
> Jakarta - Praktek korupsi masih terus merajelala di Indonesia. Salah satu
> penyebabnya adalah birokrasi yang tidak ramah publik.
>
> "Sampai saat ini birokrasi masih melayani diri sendiri. 60-70 persen
> anggaran pemerintah masih berupa anggaran rutin, sisanya baru untuk 
> publik,"
> kata Direktur Eksekutif Partnership Mohammad Sobary.
>
> Hal ini disampaikan dia dalam acara seminar bertema "Reformasi Birokrasi:
> Jalan Menuju Pemberantasan Korupsi Berkelanjutan" di Hotel Mandarin, Jalan
> Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (30/8/2006).
>
> Sobary mengusulkan reformasi akan lebih membawa perubahan mendasar bila
> didukung publik. Kelompok masyarakat harus diberi kesempatan untuk
> mengontrol anggaran. "Birokrasi akan berubah dari pelayanan diri sendiri
> menjadi pelayanan publik," tegas dia.
>
> Menurut dia, ada dua prioritas reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi 
> yang
> terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti 
> pelayanan
> kesehatan dan pendidikan. Kedua, birokrasi yang paling sering dikeluhkan
> oleh masyarakat misalnya birokrasi peradilan.
>
> Sementara dari pembicara lainnya dari Masyarakat Transparansi Indonesia
> (MTI) Kemal A Stamboel melihat, salah satu permasalahan reformasi 
> birokrasi
> adalah tidak adanya cetak biru reformasi yang komprehensif.
>
> "Tiap departemen sebenarnya sudah ada wacana reformasi birokrasi. Tapi 
> pola
> pelaksanaannya tidak jelas," ujar Kemal.
> Oleh sebab itu perlu dibentuk Badan Percepatan Pelaksanaan Reformasi
> Birokrasi (BP2RB). Badan ini bersifat independen dan bertanggung jawab
> langsung kepada presiden. Anggotanya berasal dari unsur pemerintah dan
> masyarakat. Sedangkan ketuanya ditunjuk presiden.
>
> "Tugas BP2RB menyusun dan menjabarkan cetak biru reformasi birokrasi ke
> dalam prioritas kebijakan. BP2RB berwenang mengusulkan sanksi kepada
> aparatur yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan," terangnya. (san)
> Reporter: Gagah Wijoseno
>
> Sumber: detikcom - Rabu, 30 Agustus 2006
>
>
>
>
>
>
>
>
> Web:
> http://groups.yahoo.com/group/mediacare/
>
> Klik:
>
> http://mediacare.blogspot.com
>
> atau
>
> www.mediacare.biz
>
> Untuk berlangganan MEDIACARE, kirim email kosong ke:
> [EMAIL PROTECTED]
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>
>
> -- 
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/438 - Release Date: 9/5/2006
>
> 



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke