RIAU POS
Sabtu, 16 September 2006
"Gunung Es Seattle" di Batam
THOMAS Friedman memang ekonom dan penulis yang memikat. Dalam
bukunya, The Lexus and the Olive Tree (2000) yang sudah di-Indonesia-kan oleh
ITB Bandung, ia memerediksi bahwa dunia akan makmur jika semua negara mau
saling membuka perbatasannya, dan inilah pasar bebas, free trade, barang-barang
dan investasi melenggang kangkung ke mana saja dalam borderless world. Perang
pun padam sendiri, karena ekonomi saban negarapun saling terkait, dan saling
perlu. ''Selalu damai selamanya,'' bak lirik lagu Tety Kadi dari era 1970-an.
Friedman berkata bahwa negara-negara di mana terdapat gerai Mc
Donald tidak saling menyerang. Aha, inilah hukum golden arches. Ia berlogika
bahwa free trade plus free market melahirkan kemakmuran dan perdamaian (Kok, ia
tak menyebut: fair trade and fair market yang suka deadlock di sidang-sidang
WTO?). Tapi berkat tulisannya itu pula, New York Times menghadiahinya
Publitzer, anugerah tertinggi untuk wartawan. Negara kaya dan miskin tak perlu
bermusuhan, kata Friedman. Dengan mengibarkan bendera era pasar bebas dan
globalisme, keduanya bersandel bahu untuk menuju kemakmuran dunia. Negara kaya
dan miskin harus bekerja sam
Adalah Bretton Woods, New Hampshire tempat kelahiran ide
globalisasi ekonomi pada 1944 silam melalui sebuah pertemuan tokoh dunia. Dari
momen itulah berlahiran Bank Dunia (semula bernama Bank Internasional untuk
Rekonstruksi dan Pembangunan, dan dana Moneter Internasional alias IMF. Lalu,
GATT yang merupakan cikal bakal WTO. Berbagai perjanjian regional disepakati,
seperti NAFTA, FTAA dan AFTA sejenis zona perdagangan bebas di Amerika Utara,
Anerika dan Asia. Tapi awas, di belakang mereka adalah korporasi multinasional
dan trans nasional (TNCs dan MNCs). Semua badan dan perjanjian tadi adalah
kenderaan bagi korporasi-korporasi gurita ini.
Syahdan, dari 100 pemain ekonomi dunia, 52 di antaranya adalah TNCs
dan MNCs, lebih separo. Sekitar 70 persen perdagangan global dikendalikan oleh
500 perusahaan. Bahkan setengah dari seluruh investasi dunia dimiliki sahamnya
oleh satu persen dari TNCs dan 443 dari 500 perusahaan terkaya di dunia
berlokasi di Eropa (158) dan 185 (AS), 100 (Jepang). Inilah lokomotif dari
gerbong kereta ekonomi neoliberal, seperti ditulis oleh aktivis dan ilmuwan
Kanada, Tony Clarke dalam buku The Case Againts Global Economy (2000).
Para raksasa bisnis dunia ini menelusup ke banyak negara dengan
menekan otoritas negara lewat trio Bretton Woods: IMF, Bank Dunia dan WTO.
Mereka bisa dengan halus melucuti kekuasaan negara meski setelah ''memaksa''
lahirnya regulasi yang menguntungkan mereka, seperti UU Migas yang sebagian
pasalnya dicopot oleh Mahkamah Konstitusi itu. Sumber daya alam mereka kuasai,
dan kemudian ratusan juta orang miskin bertebaran di banyak negara sedang
berkembang. Namun secara sitematis mereka juga menayangkan iklan layanan
masyarakat dengan mendompleng isu, seperti kekerasan terhadap perempuan, hak
azasi, dan lainnya. Inilah monster berwajah lembut.
Kuda Lumping
Kebenaran memang berwajah majemuk. Kecuali yang dari Allah. Tak
pelak Dunia Ketiga yang selalu menjadi subordinat dan di bawah ketiak Bretton
Woods mulai melawan. Soalnya sistem kapitalisme internasional tidak
menghasilkan distribusi yang merata. Perdagangan negara maju dan miskin juga
adalah hubungan tukar menukar yang tak setara alias non-equal playing fields.
Iming-iming kemakmuran ala Friedman omong kosong. Dunia Ketiga malah kian
terpuruk. Dunia ketiga ibaratnya jongos bagi TNCs dan MNCs bagaikan mengulang
kolonialisme primitif ala abad 19.
Kita ingat lagi ketika sekitar 30.000 aktivis memprotes pertemuan
WTO di Seattle pada November 1999 lalu. Inilah pucuk gunung es dari gelombang
aksi Dunia Ketiga. Termasuk pertemuan World Social Forum (WSF) IV yang
berlangsung di Mumbay, India pada Januari 2004 lalu. Kala itu, 100.000 orang
hadir dari 2.660 civil society dari seluruh dunia yang berasal dari 132 negara
Dunia Ketiga. Mereka menolak berbagai atribut globalisasi, mulai dari
privatisasi BUMN, dan perdagangan bebas. Mereka juga menolak minum Coca Cola,
Pepsi atau mengoperasikan Microsof Windows. Mc
Donald tak masuk menu makanan dalam acara itu. Tapi digantikan oleh
Vada Pao, menu khas Bombay dari sejenis ubi. Mereka membongkar mitos yang
bilang tak ada alternatif ala Tatcher.Pertemuan pertama hingga ketiga digelar
di Porto Slegre, Brazil sejak 2001, 2002 dan 2003. Dalam pertemuan keempat di
India, dari Indonesia juga datang. Antara lain, 14 aktivis dari Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI) dipimpin oleh Henry Saragih. Ada juga Bonnie
Setiawan dari Institute for Global Justice (IGJ) dan Wardah Hafidz dari Urban
Poor Community (UPC) dan lainnya. Pertemuan diselenggarakan oleh INFID dan
Forum Masyarakat Internasional yang melibatkan 300 aktivis LSM asing dan 1.500
aktivis LSM domestik pada 14-18 September 2006 di Batam adalah senafas dengan
WSF. Mereka juga akan melakukan kritik ulang lagi terhadap IMF. Bukan kebetulan
pula jika Bank Dunia dan IMF akan mengusung pertemuan tahunan pada 11-20
September 2006 di Singapura.
Baik WSF dan pertemuan di Batam itu sudah pasti menolak World
Economic Forum (WEF) yang berlangsung sejak 1971 di Davos, Swiss. Tak heran
banyak demonstrasi setiap kali Bank Dunia, WTO dan IMF melakukan pertemuan yang
dimulai pada 1999 di Seattle, lalu Washington (2000), Hawaii (2001), Genoa
(2001), Chiangmai Thailand (2001) dan Cancun Mexiko pada 2003 lalu. Walden
Bello dari WSF meminta agar Bank Dunia, IMF dan WTO dibubarkan saja. Mereka
memunculkan perjuangan: Dunia lain itu mungkin. Another World is Possible.
Bahkan, Fidel Castro membuka pertemuan negara Nonblok di Havana, Kuba, pekan
ini.
Khusus, kasus Indonesia sudah jelas. Negeri ini terpuruk karena
mematuhi anjuran IMF untuk mengobati ekonomi yang sakit. Seperti diakui
petinggi IMF mereka gagal dalam memberi resep perbaikan ekonomi Indonesia di
akhir masa jabatan Presiden Megawati. Banyak ekonom dunia, seperti Joseph
Stiglitz juga terlalu kerap mengkritik kesalahan kebijakan IMF terhadap Dunia
Ketiga, tak lagi perlu diperdebatkan.
Jika tak mungkin dibubarkan, setidaknya IMF harus lebih demokratis
dalam mengambil keputusan. Jangan karena AS mempunyai saham 17,8 persen lalu
menjadi dominan dalam memutuskan kebijakan bagaikan sebuah perseroan terbatas.
Konon, pertemuan di Singapura akan mereformasi IMF. Tapi hanya soal penambahan
suara bagi Cina, Meksiko, Turki dan Korea Selatan. Artinya, prinsip one states
one vote yang demokratis tak akan terjadi karena AS tetap saja sebagai pemasang
saham terbesar. Seperti posisi AS di DK PBB, IMF pun adalah kuda lumping bagi
mereka.***
Bersihar Lubis, tinggal di Depok
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
