REFLEKSI: Makin bodoh kaum miskin makin menguntung penguasa negara dan petinggi-petinggi partai politik, karena dengan politk pembodohan makin mudah mereka ditipu, diperas dan digembalakan seperti kambing di padang tandus.
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/11/4/o2.htm Terjadinya komersialisasi dan ''macdonalisasi'' pendidikan membuat kaum miskin pinggiran terlempar ke jurang kepedihan. Walaupun mereka lolos SPMB, namun karena tidak mampu membayar biaya pendaftaran yang selangit, akhirnya harus angkat kaki dari lingkungan kampus. Inilah malapetaka yang akan menjebol dan memporak-porandakan kemajuan bangsa. ------------------------ Mencegah Kaum Miskin Terlempar dari Pendidikan Oleh A. Musthofa PERSOALAN yang terus mengganjal dan menjadi barometer keperkasaan bangsa adalah pendidikan. Mencerdaskan anak bangsa adalah salah satu tujuan awal didirikannya bangsa Indonesia. Kenyataannya, pergantian rezim pemerintahan bukannya menjadi pemecah persoalan yang melilit pencerdasan bangsa, namun justru menjadi bagian dari permasalahan, karena kebijakan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran atau kebijakan itu digunakan proyek terselubung oleh tertentu, semisal bongkar-pasang kurikulum. ----------------------- Dari kurikulum yang pertama (1968) hingga yang kelima (2004/ kurikulum berbasis kompetensi), praksis pendidikan bukannya sebagai bagian dari nation and character bulinding sebagaimana dirintis Perguruan Tamansiswa (1922), tetapi malah digunakan sebagai impuls kepentingan politik praktis. Tidak salah kalau berbagai fase kurikulum itu hanya bisu sebagai hidden curriculum, kurikulum yang belum dipraktikkan sebagai pedoman kegiatan belajar di sekolah. Dari sini terlihat jelas, praksis pendidikan kita tidak visioner, mandek, dan sering ditelikung oleh vested interest (kepentingan sesaat), sehingga tidak heran walaupun Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 telah ditetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, tetap saja sampai sekarang belum terealisasi: tersendat di persimpangan jalan yang berliku. Bukan tidak mungkin itu hanya akan menjadi lipstik politik dalam melanggengkan kekuasaan. Padahal, 20 persen belumlah signifikan, terlebih negara-negara ASEAN saat ini sedang marak-maraknya meningkatkan taraf kualitas pendidikan. Kalau 20 persen masih sebatas wacana, bagaimana nasib pendidikan di masa depan? Pasti lebih mengenaskan. Karena persoalan pendidikan di orde reformasi sekarang sangat kompleks. Apalagi ditingkat universitas. Kaum Miskin Terlempar Terjadinya komersialisasi dan ''macdonalisasi'' pendidikan membuat kaum miskin pinggiran terlempar ke jurang kepedihan. Walaupun mereka lolos SPMB, namun karena tidak mampu membayar biaya pendaftaran yang selangit, akhirnya harus angkat kaki dari lingkungan kampus. Inilah malapetaka yang akan menjebol dan memporak-porandakan kemajuan bangsa. Makanya, tengok peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2000) yang berada di posisi 109 dari 174 negara anggota PBB yang disurvai UNDP. Bahkan, dalam laporan UNDP tahun 2004, peringkat Indonesia turun ke peringkat ke-111. Fakta di atas mengindikasikan bangsa ini membutuhkan kerangka dan orientasi pendidikan yang jelas, sehingga amanat founding fathers dalam mencerdaskan anak bangsa akan terealisasikan secara cepat. Untuk itu, dalam merumuskan orientasi masa depan, pemerintah harus melibatkan seluruh elemen bangsa, seperti Kaisar Hirohito dalam membangun pendidikan Jepang pascadibombardis AS dan sekutunya, Agustus 1945. Ke depan, di tengah tantangan globalisasi yang begitu berat, pendidikan di Indonesia tidak hanya menyiapkan generasi yang ''sadar baca'' an sich, namun juga generasi dengan skill dan kreativitas yang tinggi. Karena pusaran kekuatan globalisasi, bagi Richard Falk (On Humane Governance: Toward a New Global Politics, 1995) dikuasai oleh tiga kekuatan besar di dunia ini, yaitu state, market, dan civil society. Apabila market dan state bersatu menghadapi civil society, yang terjadi adalah inhumance governance. Apabila civil society dan market bersatu menghadapi state, yang akan terjadi adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap rakyat atau humance governance. Bila civil society dan state bersatu menghadapi market, yang akan terjadi adalah penjinakan market yaitu kebijakan-kebijakan yang mengurangi kesewenang-wenangan market. Tanpa mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia akan kelimpungan menghadapi persoalan globalisasi tersebut. Untuk itu, metodologi pendidikan yang dilakukan Freire sebagai media penyadaran sangat tepat. Dalam arti, pendidikan harus mampu menggabungkan ''alfabetisasi'' dengan kesengajaan menanamkan kesadaran tentang fakta-fakta, dan juga pemahaman atas semua kekuatan (ekonomi, politik, struktur sosial) yang dianggap sebagai penyebab timbulnya fakta-fakta ini. Lebih jauh, dalam "Pedagogy of the Oppressed"-nya (1970) Freire juga memusatkan perhatian pada a transformed consciousness, tetapi itu ia didedikasikan untuk pemberdayaan kaum tertindas melalui berbagai macam metode, termasuk self-directed dan pendidikan yang tepat. Ia juga merujuk pada kesadaran palsu dari para penindas, dan menekankan kebutuhan untuk mengarahkan penindas agar mau melihat bagaimana ''reifikasi'' telah mengakibatkan dehumanisasi baik terhadap penindas maupun yang ditindas. Concern utama Freire sebenarnya terletak pada upaya transformasi sosial para oligarki politis masyarakat Amerika Latin dengan memberi pendidikan baik kepada penindas maupun yang ditindas melalui swa-refleksi kritis (conscientisation) mengenai situasi sosial-politik yang mereka hadapi untuk kemudian mengubahnya menjadi situasi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Gagasan Freire tersebut sangat tepat bagi pendidikan kita. Karena, selain menumbuhkan sikap kritis, peserta didik juga dilatih membangun kecerdasan sosial yang nantinya mampu mengantisipasi berbagai problematika sosial yang terus menghadang di tengah terpaan kapitalisme global. Inilah sebenarnya orientasi pendidikan kita: pendidikan yang mampu mencerdaskan dan membebaskan anak bangsa menuju kemandirian dan keadaban. Penulis, pendidik, staf peneliti The Independent Institute Semarang ---------------- * Bangsa ini membutuhkan kerangka dan orientasi pendidikan yang jelas, sehingga amanat founding fathers dalam mencerdaskan anak bangsa akan terealisasikan secara cepat. * Pemerintah harus melibatkan seluruh elemen bangsa. * Ke depan, di tengah tantangan globalisasi yang begitu berat, pendidikan di Indonesia tidak hanya menyiapkan generasi yang ''sadar baca'' an sich, namun juga generasi dengan skill dan kreativitas yang tinggi. * Metodologi pendidikan harus mampu menggabungkan ''alfabetisasi'' dengan kesengajaan menanamkan kesadaran tentang fakta-fakta, dan juga pemahaman atas semua kekuatan (ekonomi, politik, struktur sosial) yang dianggap sebagai penyebab timbulnya fakta-fakta ini. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
