http://www.suarapembaruan.com/News/2006/11/06/Editor/edit01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY Satu Kursi Dua Presiden Indra J Piliang Dalam sebuah wawancara dengan peneliti dari Amerika Serikat yang mengonfirmasi soal rivalitas antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saya sebutkan betapa tidak ada perseteruan atau duel itu. Yang sebetulnya terjadi adalah kami harus menyadari telah memiliki dua presiden sekaligus yang sama-sama memerintah. Hal ini berbeda dengan sebutan nostalgik tentang dwitunggal dalam diri Soekarno-Hatta atau sebutan konstitusional dalam sistem presidensial. Seminggu terakhir ini, kesadaran itu makin menemukan realitas empirisnya. Keputusan Presiden Yudhoyono membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) ternyata tanpa sepengetahuan "Presiden" Jusuf Kalla. Dan tampaknya angin politik di kalangan tokoh lebih memihak kepada Kalla. Bahkan pimpinan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulamapun ikut berbicara soal politik yang pada intinya menghendaki pembubaran atau pembekuan UKP3R ini. Peta politik mingguan pun berubah. Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera memilih menyokong keberadaan UKP3R ini, baik terang-terangan atau tertutup. Sementara, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan terlihat dengan gencar menolaknya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi oposisi lebih memilih untuk menyemangati Presiden Yudhoyono dengan alasan sistem presidensial. Suara publik juga terpecah. Para aktivis lebih banyak mendukung pembentukan UKP3R dengan pesan efektivitas pemerintahan. Hal ini berdasarkan kepada sentimen betapa partai-partai politik yang selama ini berada di kabinet lebih banyak berkiprah untuk partainya, ketimbang untuk membantu tugas-tugas presiden. Akibatnya terjadi kemacetan dalam menangani korupsi, penegakan hukum, pembenahan investasi, reformasi birokrasi, dan lain-lain. Keberadaan partai-partai politik di kabinet lebih merupakan duri dalam daging, ketimbang berjuang demi publik sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan platform mereka. Antiintelektual Lalu, kemana arahnya keseluruhan polemik itu? Apakah akan berujung kepada pemberdayaan rakyat, penyelesaian masalah-masalah rakyat, atau sekadar perebutan ruang-ruang kekuasaan semata? Rasanya, pendapat Marzuki Ali, Sekjen Partai Demokrat, bisa dijadikan rujukan. "Orang pintar di Indonesia kan banyak. Semuanya pintar, semuanya dikomentari, jadinya susah," (Detik.com, 4/11). Pendapat itu menyinggung soal UKP3R. Ada nada antiintelektual dalam pendapat itu, sebagaimana semangat umum yang dianut oleh kalangan politikus selama era reformasi. Penolakan atas pembentukan UKP3R bisa dibaca juga berdasarkan semangat anti intelektual itu. Segala sesuatu kini dinilai berdasarkan sisi politisnya. Ketika seseorang berkiprah dalam lembaga-lembaga negara, maka kiprah itu dinilai sebagai pilihan politik. Kalau dari segi intelektual sudah dicapai kata putus, belum tentu mendapat pembenaran dari sisi politis. Keputusan presiden membentuk UKP3R sebetulnya bisa dinilai dari penggunaan masukan-masukan yang lebih otoritatif secara akademik, di tengah belantara dan kepungan kepentingan politis. Namun, ketika UKP3R minim sosialisasi dan komunikasi, politisi seperti terkejut. Bobot politikpun diberikan yang artinya adalah kekhawatiran atas berkurangnya hak politik sebagian kelompok, sementara penambahan kekuatan politik sebagian yang lain. Ketidaktahuan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pemicunya. Hanya saja, para komentator yang bertandang ke kantor Wakil Presiden seperti sengaja menggaungkan kalimat-kalimat yang menghilangkan esensi dari UKP3R. Yang ditutupi adalah kenyataan betapa lembaga-lembaga negara yang lain, seperti kabinet, bisa menjalankan peran sebagaimana peran yang diberikan kepada UKP3R. Bagaimana bisa logika ini diterima, sementara kenyataannya UKP3R dibentuk justru karena ada banyak agenda yang tidak mampu dilakukan anggota kabinet. Objektivitas Wakil Presiden Padahal, kita juga tahu bahwa di kantor wakil presiden juga terdapat sejumlah unit kerja yang memang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Unit-unit kerja berupa deputi-deputi itu sudah mulai menunjukkan kemampuannya kepada publik. Wakil Presiden secara rutin mendapatkan masukan, termasuk dalam soal pemilu, Papua, sampai Poso. Kenapa masukan-masukan itu tidak datang dari Partai Golkar, misalnya? Karena memang jabatan wakil presiden adalah jabatan negara, sehingga kalau perlu mengambil jarak dari Partai Golkar. Hal inilah yang layak kita pertanyakan. Apakah Wakil Presiden bisa menjadi objektif atas kepentingan Partai Golkar, sekalipun partai itu dipimpinnya sendiri? Dalam beberapa hal, kita melihat ada usaha itu dari Presiden untuk mengambil jarak dengan Partai Demokrat. Di sinilah terletak dilemanya, kenapa kesan Indonesia memiliki dua presiden menjadi sulit dibantah. Sekuat apa pun presiden dan wakil presiden mengupayakan pencitraan betapa keduanya tidak memiliki masalah serius, tetap saja sejumlah fenomena politik bisa ditunjukkan tentang dualisme itu. Kalau Presiden Yudhoyono disebut dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang kemudian berujung kepada personil UKP3R yang dibelakangnya juga berdiri sejumlah senior yang tidak lagi memiliki kekuasaan politik, maka Wakil Presiden Kalla jelas juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang semakin sering bertemu secara terbuka dan memberikan pernyataan yang cenderung berseberangan dengan Istana Negara. Untuk mengatasi arus polemik seperti ini, diperlukan lebih banyak pertemuan para tokoh, terutama dengan agenda yang jelas dan lama. Jangan sampai para tokoh hanya menempelkan pernyataan di tengah situasi yang problematik. Bagaimanapun, agenda-agenda bangsa jauh lebih penting untuk diutamakan, ketimbang meneruskan polemik politik kelas tinggi yang berada dalam ruang hampa. Jangan sampai nasib anak-anak bangsa ini seperti mitologi zaman Yunani, ketika para dewa dan dewi saling bertarung kuasa, para manusia hanya wayangnya. Harus ada kesadaran untuk merendah di kalangan pelaku-pelaku politik utama. Di tengah banyaknya persoalan bangsa ini, akan sangat janggal apabila kebijakan yang ditelorkan justru menambah persoalan baru, ketimbang menyelesaikan persoalan lama yang kian membusuk. Idealnya, kita hanya memiliki satu presiden, bukan "dua", seperti sekarang. Dan itu sangat tergantung kepada sosok Yudhoyono dan Kalla. Bersediakan salah satu di antara keduanya menjadi nomor dua? Penulis adalah Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 5/11/06 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
