REFLEKSI: Ketidakpedulian ini memang sesui dengan fungsi DPR sebagai Dewan Penipu Rakyat.
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/11/06/Utama/ut01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Studi Banding ke Eropa Cermin Ketidakpedulian [JAKARTA] Studi banding 31 anggota Komisi V DPR ke beberapa negara di Eropa diprotes keras sejumlah kalangan. Tindakan anggota Komisi V yang menghabiskan uang rakyat itu dinilai mubazir, bahkan mencerminkan ketidakpedulian terhadap rakyat Indonesia yang sedang susah. Demikian rangkuman pendapat dari pengurus Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Indah Suksmaningsih, peneliti LIPI bidang perkeretaapian Taufik Hidayat, dan Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang secara terpisah kepada Pembaruan, Senin (6/11), di Jakarta. Mereka dimintai tanggapannya atas kepergian anggota Komisi V DPR untuk studi banding ke Belanda, Jerman dan Prancis guna penggodokan revisi empat RUU di bidang perhubungan. Ada empat UU bidang perhubungan yang akan direvisi, yakni UU No 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, UU 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU 15 Tahun 1991 tentang Penerbangan, dan UU 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. "Daripada menghabiskan uang rakyat untuk jalan-jalan, lebih baik uang itu untuk ganjal rel sehingga tidak ada kereta lagi yang terguling," tukas Indah. Menurut dia, studi banding itu lebih bernuansa berwisata. Apalagi selama ini tidak ada kontribusi yang berarti dari anggota Komisi V untuk keselamatan transportasi di Tanah Air. "Bukti-bukti kecelakaan mengindikasikan, upaya-upaya DPR memberi keberpihakan pada masyarakat konsumen belum terlihat nyata," imbuhnya. Dia berpendapat, inti dari studi banding adalah melihat, meniru dan menambah. Dari tiga hal ini, sambungnya, bisa saja para anggota DPR itu sama sekali tidak mendapat hasil apapun. Jangankan untuk meniru atau menambah, melihat saja kemungkinan besar tidak. Seperti yang terjadi dalam studi banding sejumlah pejabat sebelumnya, pejabat yang dikunjungi tidak bisa ditemui. Akhirnya, studi banding hanya diisi pelesiran. "Yang jadi pertanyaan, mengapa harus Eropa, kenapa tidak ke Malaysia yang lebih murah dan memiliki transportasi yang sudah lumayan? Dan juga mengapa harus rombongan besar?" ucap Indah. Berdasarkan informasi, total dana yang digunakan untuk studi banding itu Rp 1,7 miliar. Setiap anggota mendapat uang lebih dari US$ 5.000 untuk tiket dan uang saku. Selain itu, setiap tim mendapat dana operasional sebesar US$ 2.000. Gagasan Dephub Kabar yang beredar menyebutkan, rencana studi banding itu digagas pertama kali oleh Departemen Perhubungan (Dephub) untuk memuluskan empat RUU yang diajukan instansi itu. Bahkan, Dephub mengeluarkan dana di luar anggaran sebesar US$ 4.000 untuk tiap anggota DPR. Namun kebenaran kabar ini sulit dikonfirmasi. Menteri Perhubungan Hatta Rajasa enggan berkomentar. Sumber lain menyebutkan, tiap BUMN transportasi diminta menyumbang Rp 40 juta untuk menutup kekurangan biaya studi banding DPR ke Eropa itu. Namun belum jelas dari 18 BUMN bidang perhubungan yang ada, berapa perusahaan yang ikut menyumbang. Taufik menilai, Menhub pasti mengetahui soal studi banding tersebut. "Dia jangan berkelit dan cuci tangan seolah- olah tidak tahu. Sebagai regulator, seharusnya dia memantau terus perkembangan revisi RUU Perhubungan," ujarnya. Menurut dia, studi banding itu tidak akan efektif. Suatu kebohongan jika DPR mengklaim studi banding itu bermanfaat bagi pembahasan revisi empat UU. "DPR bukan superman yang bisa merangkum semua hal di sana dalam waktu lima hari. Saya yakin, mereka berangkat dengan kepala kosong, tanpa dibekali informasi yang cukup dan pemahaman empat UU yang sedang mereka garap," katanya. Sebastian mengemukakan, studi banding sudah lama menjadi persoalan yang sangat dikritik publik karena banyak yang mubazir. "Belum ada satu pun hasil studi banding yang efektif untuk memperbaiki kinerja DPR atau meningkatkan kualitas UU yang dilahirkan DPR," tuturnya. Ironinya, lanjut Sebastian, setiap kali publik memprotes, DPR selalu berargumentasi klasik bahwa studi banding itu penting. "Apa memang tidak ada cara lain, seperti mencari informasi sebanyak-banyaknya via internet, atau hanya mengirim satu dua ahli ke luar negeri. Jangan karena anggaran sudah disiapkan, mereka lalu menghabiskannya. Mereka harus dimintai pertanggungjawaban," katanya. [Y-4] Last modified: 6/11/06 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
