http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=255299
Rabu, 08 Nov 2006, Dicari Pahlawan Rekonsiliasi! Oleh Arif Koes Hernawan Pada era Orde Baru, masyarakat, terutama pelajar, mengenal banyak pahlawan yang diyakini turut membidani lahirnya negara ini. Ya, pada masa itu, melalui jalur pendidikan dan "ritual-ritual"-nya -seperti seremoni pada hari-hari bersejarah dan pemutaran film-film propagandis-, pemerintahan Orde Baru menciptakan mitos-mitos tentang pahlawan. Misalnya, terdapat perlawanan dengan bambu runcing melawan tank-tank Belanda dan muncul sejumlah pihak yang amat berjasa terhadap sejarah bangsa Indonesia. Selama Orde Baru, sejarah bangsa ini kerap diselewengkan. Selain mitos dan ritual untuk mengingat para pejuang tersebut, Orde Baru mengangkat pahlawan menurut versinya, yaitu pahlawan revolusi. Wacana kepahlawanan itu di(re)produksi terus-menerus dan disebarluaskan selama lebih dari tiga dasawarsa. Hal itu turut menjadi fondasi berdiri dan bertahannya Orde Baru. Dengan alasan stabilitas nasional, pihak-pihak yang berseberangan dengan rezim Orde Baru tak diberi kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan. Bahkan, dalam konteks kecendekiaan dan kesusastraan pun, diperlukan "restu" dari pusat untuk menyebut seseorang sebagai pahlawan di bidangnya. Tokoh-tokoh macam Arief Budiman dan Pramoedya Ananta Toer diakui sebagai "pahlawan" secara sembunyi-sembunyi dan baru diakui setelah Orde Baru tak lagi berkuasa. Kendati begitu, tak dapat dimungkiri bahwa pada masa Orde Baru masyarakat dapat mengetahui dan kemudian menghargai jasa para pendahulunya -yang secara umum dapat disebut sebagai pahlawan, termasuk yang diwacanakan Orde Baru sendiri. Dengan idiom "bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa pahlawannya", rakyat berhasil diajak untuk mewarisi peninggalan pahlawannya dan "mengisi kemerdekaan dengan pembangunan". Lepas dari segala catatan buruknya, Orde Baru juga sanggup membuat rakyat mampu mengidentifikasi pahlawannnya secara jelas. Itu tentunya kontributif terhadap salah satu babak sejarah Indonesia saat itu yang tengah mengejar tahap modernitas dan pembangunan. Kondisi di masa Orde Baru itu kini memang sudah berubah. Saat ini kekuasaan cenderung menyebar dan tidak lagi berada di tangan entitas tunggal semacam pemerintah, masyarakat relatif lebih bebas menengarai seseorang sebagai pahlawan. Sebab, di masa itu sudah jelas siapa pihak yang menjadi "lawan". Ada pemahaman universal sebagai indikator untuk menyebut pihak tertentu sebagai pahlawan atau bukan. Memang, setelah Orde Baru tumbang, pemerintah menyematkan predikat pahlawan reformasi kepada sejumlah mahasiswa yang gugur dalam peristiwa Semanggi -yang bisa dilihat sebagai upaya mencari legitimasi berdirinya pemerintahan baru yang reformis. Meski demikian, pemerintah bukan lagi pihak tunggal yang dapat menentukan hitam putihnya satu sosok dalam sejarah. Wacana-wacana tentang "kepahlawanan" seseorang atau pihak tertentu dapat datang dari komunitas, kelompok masyarakat, atau bahkan dari dunia internasional. Itulah mengapa gelar pahlawan HAM untuk Munir memang sudah seyogianya didukung dan terus diwacanakan. Namun, tampaknya, kebebasan ini menuntut ongkos sosial yang mahal. Setiap pihak dapat mengajukan pahlawan menurut versinya -bahkan mengaku dirinya sebagai pahlawan- dengan segala klaim kebenarannya. Dan, yang muncul adalah "pahlawan-pahlawan kesiangan" yang menolak perbedaan pendapat dan fakta-fakta yang menyudutkan dirinya. Kontestasi wacana pun tidak dilakukan secara elegan dan dengan mengandalkan cara-cara yang cenderung koersif. Itu berlaku dari tatar elite pemerintah hingga organisasi massa, di ranah politik hingga agama. Kini yang terjadi justru kontradiksi. Di tengah iklim keterbukaan dan demokratisasi serta pemerintah yang bukan lagi satu-satunya pihak yang memiliki kuasa memberikan status pahlawan, masyarakat justru tak dapat leluasa mengidentifikasi pahlawannya. Rasanya masyarakat enggan menyebut mereka yang berada selama kurun waktu Orde Baru punya jasa terhadap bangsa ini. Apalagi menyematkan status pahlawan kepada orang-orang yang berkuasa pada masa itu. Sekarang ini sangat jarang yang berani menyebut Soeharto sebagai pahlawan. Dan, kalaupun ada, tentu akan mendapat kecaman atau tuduhan macam-macam. Belakangan, kasus yang mencuat dan menjadi kontraversial adalah siapakah "pahlawan" atas kejatuhan Soeharto. Polemik yang bermula dari buku Habibie, Detik-Detik yang Menentukan, itu menuai perdebatan seputar pihak-pihak yang punya kotribusi terhadap berakhirnya rezim tersebut. "Status pahlawan" ini amat penting, mengingat siapa pun yang mendapatkannnya akan mendapat modal sosial yang tak sedikit dari masyarakat dan sangat berpengaruh secara politis. Memang, penelusuran sejarah wajib diupayakan. Tapi, yang lebih penting dari itu adalah kedewasaan kita dan terutama tokoh-tokoh politik nasional dalam menyikapi masa lalu dan sejarah, beserta (dosa) orang-orang yang mengisi babak-babak sejarah itu, secara fair. Cerita kelam pada masa silam patut dijadikan cermin untuk melangkah ke depan. Namun, setelah hikmah dipetik dan pelajaran didapatkan, yang harus segera dilakukan adalah "tutup buku" terhadap masa lalu. Bukannya bertikai dan menuding bahwa dirinyalah yang paling benar, dirinyalah yang layak dianggap sebagai pahlawan. Sebagaimana kata Foucault, sejarah atau masa lalu mesti disikapi dengan sikap mendua nan arif: mengingat sekaligus melupakan. Ya, terhadap masa-masa kelam sejarah bangsa, para elite bangsa ini harus bersikap bijaksana. Tidak melemparkan kesalahan kepada pihak lain dan mau melakukan introspeksi: apakah dirinya sudah lebih baik daripada mereka yang berseberangan dengan dirinya maupun orang-orang yang dianggap bersalah dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan mau mengupayakan islah atau rekonsiliasi demi kedamaian dan kesejahteraan negeri. Pahlawan-pahlawan seperti itulah yang sekarang kita butuhkan. Arif Koes Hernawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (email: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
