http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/1/13/o1.htm
Tahun 2007 ini pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 51 trilyun. Dana sebesar itu rencananya digunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNBM), baik yang bersifat crash program, padat karya, peningkatan usaha mikro kecil dan menengah, maupun peningkatan ekonomi di sektor riil lainnya. -------------------- Pengangguran, Kemiskinan, dan Peran Pemda Oleh Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M. KEMISKINAN dan pengangguran masih menjadi persoalan klasik di Indonesia. Tahun 2005 angka kemiskinan tercatat 15,97 persen atau sejumlah 35,10 juta orang, sedangkan tahun 2006 terdata 39,05 juta orang atau meningkat sekitar 4 juta orang (melebihi total penduduk Bali). Angka pengangguran terbuka di Bali bertambah banyak, termasuk mereka yang menamatkan diri dari universitas. Kenaikannya hampir seratus persen dari 2.880 orang (2004) menjadi 5.535 orang (2006). ------------------------ Bila dipilah, angka kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibanding masyarakat perkotaan. Pada 2006 terdapat 24,76 juta orang hidup dalam kemiskinan di pedesaan, sedangkan di perkotaan ada 14,29 juta orang miskin. Sementara itu, jumlah penganggur terbuka menurut data Depnakertrans per Agustus 2006 sebanyak 10,93 juta. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2006 sebanyak 95,46 juta atau meningkat 2,5 juta jika dibandingkan November 2006 sebanyak 93,96 juta. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2006 sebanyak 106,39 juta atau meningkat 530.000 orang jika dibandingkan November 2005. Untuk mengatasi persoalan klasik tersebut, tahun 2007 ini pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 51 trilyun. Dana sebesar itu rencananya digunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNBM), baik yang bersifat crash program, padat karya, peningkatan usaha mikro kecil dan menengah, maupun peningkatan ekonomi di sektor riil lainnya. Kemampuan Implementasi Rendah Mengapa pemerintah sepertinya gagal untuk mengatasi persoalan mendasar ini? Jika hal itu ditanyakan kepada pihak pemerintah, pasti jawaban yang kita terima sangat normatif, yakni kemiskinan dan pengangguran terjadi akibat banyak faktor yang mempengaruhi, dan pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin mengatasinya. Mungkin jawaban itu benar adanya, sebab secara teori, kalau ditinjau dari beberapa indikator ekonomi makro dipakai sebagai tolok ukur, pemerintah sebenarnya sudah memperoleh prestasi yang cukup baik di tahun 2006. Misalnya, indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta yang mencatat kinerja terbaik ketiga di Asia, nilai tukar rupiah yang berada di posisi ketiga mata uang Asia yang berapresiasi terhadap dolar AS, inflasi terus menurun sehingga memungkinkan suku bunga BI dapat diturunkan ke level satu digit, dan ekspor terus meningkat. Akan tetapi, semua indikator makro-ekonomi tersebut, baru menyentuh sebagian kecil lapisan masyarakat. Jika dilihat pada masyarakat mayoritas, yang terjadi malah kebalikannya. Seperti dunia usaha di sektor riil, banyak yang masih babak belur, karena dihajar berbagai persoalan eksternal perusahaan walaupun sudah melakukan berbagai upaya efisiensi di sisi internal. Di lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah, roda kehidupan nyaris tak bergerak maju. Bahkan, sebagian besar di antaranya, boleh dikatakan mengalami degradasi kehidupan. Paparan persoalan sebenarnya sudah jelas, bahkan pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk menggerakkan perekonomian dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Masalahnya, banyak program yang telah dicanangkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor penghambatnya sangat banyak, tetapi intinya adalah kemampuan dan kapasitas yang rendah dalam mengimplementasikan program. Daya Saing Memang harus diakui, daya saing ekonomi bangsa kita dalam beberapa hal menunjukkan peningkatan. Tetapi semua itu dalam kaitan perbaikan indikator makro, sementara sektor mikro terus tertekan dengan berbagai persoalan dalam negeri yang tak kunjung terselesaikan, ditambah serbuan bangsa lain, terutama produk-produk dari Cina. Inilah yang dimaksud terlepasnya kondisi mikro -- yakni sektor riil, dunia usaha, kondisi nyata masyarakat kebanyakan -- dengan prestasi indikator makro-ekonomi yang membaik. Jelaslah kerja keras segera menanti segera di tahun 2007 ini, yaitu membuat berbagai program yang telah dicanangkan menjadi terimplementasikan di tataran praktik, bukan di atas kertas dengan seribu satu macam wacana lagi. Program infrastruktur, investasi, revitalisasi pertanian dan perikanan, tidak bisa lagi ditunda-tunda, termasuk berbagai UU yang terbengkalai tahun lalu, seperti UU Perpajakan dan UU Ketenagakerjaan. Tahun 2006, yang terlihat secara nyata adalah daya beli masyarakat rendah, sehingga mengakibatkan dunia usaha tak bergerak. Dari sisi investasi, data menunjukkan realisasinya mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2005, padahal saat itu investasi dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja dan diharapkan akan mengangkat kembali daya beli masyarakat. Peran Pemda Untuk menggerakkan roda ekonomi nasional, jika sedikit dipaksa sebenarnya pemerintah dapat campur tangan melalui politik anggarannya. Namun yang terjadi sebaliknya, banyak proyek yang tak terealisasi karena pejabat di level kedua ke bawah di daerah takut menjadi pimpro dikarenakan ketatnya pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana fisik alias infrastruktur sangat mutlak dibutuhkan, sebab selain dapat menampung tenaga kerja juga jika sudah selesai akan memperlancar arus distribusi antara perkotaan dan pedesaan, sehingga geliat ekonomi dapat terjadi. Kondisi itu diperparah lagi oleh sikap beberapa pemerintah daerah (pemda) yang terlihat banyak berperan sebagai fund manager (manajer dana), ikut sebagai investor pada pasar finansial, yaitu dengan menanamkan uang dalam berbagai instrumen investasi seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi negara. Padahal dana-dana yang diputar bersumber dari APBN, dan jumlah yang ditransfer ke daerah mencapai separo volume APBN. Dapat kita bayangkan, betapa besarnya potential loss yang terjadi. Sepatutnya pemda berperan sebagai project manager, yakni para gubernur, bupati dan wali kota seyogianya berperilaku sebagai seorang manajer yang harus menggerakkan secara cepat proyek-proyek yang ada di daerahnya, bukan ikut-ikutan meramaikan pasar finansial layaknya fund manager pada sebuah perusahaan. Akankah di tahun 2007 ini perilaku pemda seperti itu mengalami perubahan? Jika tidak, jangan bermimpi kesejahteraan masyarakat akan mengalami perbaikan, yang berarti jangan berharap kemiskinan dan pengangguran akan menurun. ---------------------------------------- * Kerja keras segera menanti segera di tahun 2007 ini, yaitu membuat berbagai program yang telah dicanangkan menjadi terimplementasikan di tataran praktik. * Program infrastruktur, investasi, revitalisasi pertanian dan perikanan, tidak bisa lagi ditunda-tunda, termasuk berbagai UU yang terbengkalai tahun lalu, seperti UU Perpajakan dan UU Ketenagakerjaan. * Untuk menggerakkan roda ekonomi nasional, jika sedikit dipaksa sebenarnya pemerintah dapat campur tangan melalui politik anggarannya. * Proyek-proyek pembangunan sarana dan prasaran fisik alias infrastruktur di daerah sangat mutlak dibutuhkan. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
