KPK Didesak Tuntaskan Kasus Penjualan VLCC
Komisi Pemberantasan Korupsi didesak sejumlah anggota Komisi III DPR untuk menuntaskan kasus penjualan very large crude carrier atau VLCC milik PT Pertamina. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (22/1), yang dipimpin Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan (Fraksi PDI-P, Sumatera Utara II). Salah seorang dari sejumlah anggota DPR itu, Gayus Lumbuun (Fraksi PDI-P, Jawa Timur V), meminta agar rekomendasi Panitia Khusus DPR tentang penjualan VLCC dilaksanakan KPK. Dalam jawaban tertulisnya, KPK menjelaskan, terjadi penunjukan langsung Goldman Sachs sebagai financial advisor dan arranger penjualan dua VLCC. Penunjukan itu dilakukan tanpa tender atau pelelangan. Hal itu bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, direksi Pertamina mengabaikan hasil kajian Japan Marine Sciences yang mengatakan bahwa lebih menguntungkan memiliki kapal tanker sendiri daripada menyewanya. Dalam jawaban terhadap persoalan itu, KPK menyebutkan mereka telah memeriksa 26 orang, dengan 22 di antaranya dari Pertamina. Namun, Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, unsur memperkaya diri sendiri belum dapat dibuktikan. "Karena sampai sekarang belum diperoleh informasi tentang adanya kickback. Merugikan keuangan negara juga belum dapat dibuktikan menyangkut metode perhitungan dan besarnya kerugian, mengingat belum diperolehnya harga pasar atau pembanding kapal tanker yang wajar," tuturnya. Selain itu, penyelidikan terhambat pemanggilan pihak yang diduga terlibat karena berkewarganegaraan asing dan berdomisili di luar negeri, seperti Goldman Sachs, Frontile, dan Hyundai Heavy Industries. Anggota Komisi III DPR yang juga anggota Pansus VLCC, Gayus Lumbuun, tidak sependapat dengan pernyataan KPK itu. Menurut Gayus, KPK dapat segera menuntaskan persoalan itu karena masih ada kerugian negara yang belum dikembalikan. Rapat dibuka pukul 10.00 dan berlangsung hingga pukul 18.00. Rencananya rapat dilanjutkan lagi pukul 19.30, tetapi kemudian ditunda oleh pimpinan hingga Selasa ini pukul 15.00. (JOS) Sumber: Kompas - Selasa, 23 Januari 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ -------- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id E-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
