REPUBLIKA Jumat, 26 Januari 2007
Genteng Bocor Haji Kita Oleh : Zaim Uchrowi Apa hubungan haji dengan lantai basah? Tak ada memang. Bagitu pula kasus kelaparan jamaah haji selama hampir 30 jam saat wukuf di Arafah. Namun, bila boleh diibaratkan, kasus itu seperti 'lantai basah' perhajian kita. Musim haji memang usai. Tapi, kisah tentang kelaparan tersebut masih terus dibicarakan. Soal makanan di Arafah, biasanya, ditangani oleh muassasah. Yakni, para juragan bisnis haji, yang mendapat konsesi dari Kementerian Haji Saudi. Dalam berbisnis, mereka berpraktik sebagai oligopoli. Tanpa pesaing luar. Dengan begitu mereka bisa seenaknya menentukan harga. Yakni, 300 riyal untuk 14 kali makan. Padahal, biaya makan wajar cuma 7-10 riyal setiap kali makan. Itu yang dipersoalan DPR kita. ''Mengapa mahal?'' tanya mereka. Depag meresponsnya dengan minta muassasah menurunkan biaya makan itu. Biasa cari menang sendiri, para pebisnis haji itu mana peduli. Depag pun mencari perusahaan katering pengganti. Di saat begitu, muncul penawaran dari Ana Entreprise. Katanya itu perusahaan milik kerabat Raja. Direkomendasikan pula oleh Departemen Dalam Negeri. Harganya 250 riyal. Kementerian Haji Saudi menolak. Tapi, Departemen Dalam Negeri menjaminnya. Depag menerima tawaran itu, dan meninggalkan muassasah. Hasilnya: hampir 189 ribu jamaah tak memperoleh makanan hingga, konon, 30 jam. Di tengah suhu udara yang sangat dingin pula. Siapa yang sebenarnya salah? Pihak Ana Entreprise dan muassasah baku tuding. Muassasah menuding rivalnya tidak profesional. Pihak sebaliknya menuding muassasah menyabot pembangunan dapur di Arafah. Apa pun sebabnya, jamaah tak makan. Depag yang dituntut dan dipersalahkan. Depag sangat tahu ''kelakuan'' para pebisnis Haji Saudi. Juga bahwa menyerahkan pekerjaan begitu besar pada satu pihak sangat rawan. Toh Depag mengambil keputusan yang berbuahkan petaka itu. Investigasi akan berarti buat menyingkap tragedi itu. Tapi, dalam penyelenggaraan haji secara utuh, penyingkapan kasus katering itu tak lebih dari sekadar mengelap ''lantai basah'' agar kering. Persoalannya tidak sekadar mengeringkan lantai, sebab gentengnya bocor. Yang harus ditangani adalah ''genteng bocor'' itu. Jika tidak, maka ''lantai basah'' tak terhindarkan seperti yang terjadi selama ini. Tragedi kuota yang membuat jamaah gagal berangkat atau tragedi Mina yang menewaskan begitu banyak jamaah di tahun-tahun silam adalah semacam ''lantai basah'' itu. Tiga hal menjadi ''genteng bocor'' perhajian kita selama ini. Genteng bocor pertama adalah mental korup para pelaksana. Berbagai kasus terdahulu banyak berpangkal pada persoalan ini. Menteri Maftuh Basyuni berhasil dengan baik, mengatasi penyakit kronis ini. Namun, Pak Maftuh belum menyentuh persoalan kedua: Sistem pelaksanaan haji kita. Apalagi untuk menggarap persoalan ketiga, yakni menjadikan kita sebagai mitra penting Pemerintah Saudi dalam kebijakan pengelolaan ibadah haji di sana. Kedua ''genteng bocor'' itulah yang harus diatasi. Perbaikan sistem harus berpangkal pada revisi secara mendasar Undang-Undang No 17 Tahun 1999. Pokok revisi yang diperlukan adalah penegakan prinsip good governance. Salah satu prinsip tersebut adalah pemilahan tegas antara ''regulator'' dan ''operator''. Sebagai ''regulator'' tentu Depag. Tapi, siapa operator yang menangani transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan dan penunjuk jalan? Lembaga semacam Tabung Haji Malaysia, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perusahaan swasta? Masalah ini perlu dikaji bersama secara cermat. Pada 1995, saya menulis Resonansi berjudul 'Haji Pareto'. Haji saya sebut akan selalu banyak persoalan. Alasannya, pengelolaan haji sama sekali tidak melibatkan sains. Padahal, sains adalah ayat kauniyah yang sangat diperlukan buat menopang ayat Alquran dan hadis. Sains membantu memetakan akar persoalan berdasar pengalaman terdahulu, sekaligus prediksi perkembangan masa depan. Sains membantu menunjukkan titik optimal setiap aspek pengelolaan. Dari sana dapat ditentukan bagaimana model pengelolaan haji paling ideal. Dua belas tahun berlalu, pengelolaan haji masih terus mengabaikan sains. Maka, persoalan demi persoalan terus bermunculan. Aspek penting lainnya yang kurang diperhatikan adalah dalam hal kerja sama dengan pihak Saudi. Selama ini kita terkesan ''rendah diri''. Kita serahkan beberapa urusan penting haji pada Saudi. Padahal, Saudi adalah bangsa dan negara yang sangat lemah dalam manajemen publik. Maka, saban tahun haji tak lepas dari persoalan. Kasus kelaparan jamaah di Arafah juga tak lepas persoalan Saudi. Saatnya kita bangkit dan penuh rasa percaya diri menjadi mitra yang baik dan disegani untuk selalu dapat memberi masukan pada Saudi. Kita memerlukan sistem pengelolaan haji yang solid dan profesional. Untuk itu perlu masa transisi dua-empat tahun dari sistem pengelolaan sekarang. Dengan begitu, insya Allah kita tidak akan lagi sibuk ''mengelap lantai basah'' perhajian setiap tahun karena genteng bocornya sudah diatasi [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
