http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/31/0902.htm
Bersama Kami Bisa Bubarkan CGI Oleh ACUVIARTA UMUR kebersamaan Indonesia bersama Consultative Group on Indonesia (CGI) tampaknya segera akan berakhir. Keputusan ekonomi pemerintah untuk membubarkan CGI juga sudah disampaikan secara terbuka oleh sejumlah pejabat di Kementrian Bidang Ekonomi menindaklanjuti keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan forum CGI. Tidak begitu pasti apakah ilham untuk membubarkan forum CGI terkait dengan kedatangan Rodrigo de Rato ke Indonesia baru-baru ini ke Jakarta atau skenario yang memang sudah matang dipertimbangkan pemerintah. Tetapi sepertinya sejak kedatangan Managing Director IMF itu, kepercayaan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan mendasar dari polemik utang luar negeri yang berkepanjangan meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bila sedikit melihat kebelakang, wacana pembubaran CGI sebenarnya sudah berlangsung cukup lama alias bukan wahyu baru yang diterima oleh pemerintah. Saran untuk membubarkan CGI beberapa tahun ke belakang sudah sering disuarakan, tidak saja disampaikan oleh beberapa pengamat ekonomi seperti Kwik Kian Gie, tetapi juga disuarakan oleh banyak NGO (non government organization) dan berbagai kalangan masyarakat. Tetapi selama itu pula (pemerintahan sebelumnya) tidak memiliki cukup keberanian untuk membubarkan CGI. Mencermati hal itu kemudian muncul beberapa pertanyaan; Pertama, Mengapa baru sekarang pemerintah memiliki cukup keberanian untuk membubarkan CGI? Kedua, Benarkah dibubarkannya CGI otomatis akan mengurangi tekanan kreditor pinjaman luar negeri terhadap permasalahan internal Indonesia? Ketiga, Selain itu mungkinkah proses pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban pinjaman luar negeri akan lebih baik dan efisien selepas dibubarkannya forum CGI? Keempat, Mungkinkah kemandirian penerimaan anggaran akan banyak mengalami kemajuan dengan mengoptimalkan penggalian sumber keuangan di dalam negeri dan melalui instrumen-instrumen Surat Berharga Negara (SBN)? Dilihat dari alasan pemerintah untuk segera pisah ranjang dengan forum CGI adalah karena munculnya kesadaran bahwa keberadaan CGI selama ini tidak banyak membantu melepaskan Indonesia dari perangkap atau jebakan utang luar negeri (dept trap). Selain itu, ongkos negosiasi utang luar negeri melalui forum CGI juga sudah tidak efisien jika dibandingkan manfaat (benefit) yang diterima selama ini. Tidak hanya itu, dengan kestabilan sejumlah indikator makro ekonomi saat ini pemerintah juga sudah menganggap layak untuk segera membubarkan CGI. Kepercayaan pemerintah juga semakin berlipat-lipat, karena permintaan Surat Berharga Negara (SBN) akhir-akhir ini juga meningkat. Munculnya kesadaran bahwa ongkos negosiasi utang dengan forum CGI terlalu besar hingga manfaat yang diterima dirasa tidak sebanding dengan biayanya (cost) seharusnya sudah dirasakan pemerintah sejak dulu. Sejak awal berdirinya CGI tahun 1992 sudah terinspirasi bahwa pendirian CGI hanya untuk mengalihkan berkembangnya peran isu negatif pemerintah Belanda dalam forum IGGI. Kritik tajam J.P. Pronk terhadap pembantaian Santa Cruz (Dili) ketika itu jelas-jelas telah membuat pemerintah Orde Baru berang, sehingga langsung membubarkan IGGI yang sudah berdiri sejak tahun 1967 dan menggantinya dengan CGI tahun 1992. Jadi pertimbangan pendiriannya saat itu memang sudah mengabaikan faktor tingginya biaya negosiasi dan tidak efektifnya forum CGI. Alasan yang mungkin lebih masuk akal, saat itu pemerintah Orde Baru belum memiliki keberanian lepas dari forum donor karena kekhawatiran dan masih besarnya peran pinjaman luar negeri dalam menutup defisit APBN. Kemudian melihat pembubaran CGI sekarang ini, banyak pihak berharap (termasuk pemerintah) bahwa tekanan kreditor pinjaman terhadap persoalan internal Indonesia dapat mereda. Akan tetapi pertimbangan semacam itu idealnya dapat dicermati lebih dalam. Aktor-aktor utama CGI tetap menjadi mitra utama Indonesia dalam negosiasi utang bilateral dan lembaga multilateral, seperti: World Bank, Asian Development Bank dan Pemerintah Jepang. Oleh karena itu pembubaran CGI harus diikuti dengan keseriusan menekan biaya negosiasi utang bilateral dan multilateral, selain prosesnya dapat tetap transparan. Selama ini tidak diketahui pasti seberapa besar biaya negosiasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terkait CGI (sehingga dianggap terlalu mahal) dan seberapa jauh keterlibatan forum CGI dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya politis. Kesan itu perlu diperjelas karena Menkeu menjelaskan bahwa forum CGI kini sudah menjadi forum politis negara-negara kreditor, sehingga keberadaannya sudah kontra produktif. Terkait itu, pemerintah Indonesia sudah saatnya menetapkan format yang pasti dan transparan dalam negosiasi utang secara bilateral, sehingga akuntabilitas dapat lebih termonitor. Sangat disayangkan, jika nantinya biaya negosiasi utang bilateral dan multilateral Indonesia pasca CGI justru lebih besar dibandingkan menggunakan forum CGI. Pembubaran CGI semata-mata hanya dapat melepaskan Indonesia dari forum kartel bilateral dan multilateral yang terkadang secara keroyokan dan saling mempengaruhi untuk menekan pemerintah Indonesia. Logisnya pembubaran CGI dapat diikuti dengan meningkatnya daya tawar (bergaining position) pemerintah Indonesia di mata kreditor multilateral dan bilateral. Selama ini kritik pedas banyak kalangan terhadap forum-forum semacam CGI adalah tidak konsistennya pemerintah dalam agenda pengurangan pinjaman baru serta menyelesaikan jeratan utang luar negeri yang semakin bertumpuk. Hasil-hasil nyata forum CGI terkadang hanya memuat berita meningkatnya pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah dan perlu perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah khusus di dalam negeri. Perhatian CGI terhadap masalah-masalah struktural di dalam negeri pantas diberikan apresiasi positif, akan tetapi masalah strukturalnya tidak disentuh, terutama semakin dalamnya Indonesia terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berujung. Selain itu keterlibatan forum CGI terhadap penyelesaian masalah-masalah internal Indonesia juga terkesan hanya sebatas wacana dan tidak diikuti dengan langkah-langkah yang konkret, terkecuali jika sudah menyangkut kepentingan kreditor asing dan tekanan untuk segera masuk ke arena persaingan perdagangan bebas. Kasus yang sama juga dialami oleh Indonesia ketika masih bersama IMF. Wangsit IMF untuk menekan defisit APBN melalui pengurangan subsidi misalnya serta restrukturisasi perbankan telah banyak mambawa Indonesia ke dalam krisis ekonomi yang tidak kunjung berkesudahan. Pertimbangan lain pemerintah membubarkan CGI adalah dalam konteks memaksimalkan penggalian sumber daya keuangan di dalam negeri, terutama melalui SBN. Belakangan ini pemerintah terlihat semakin giat menerbitkan dan menawarkan instrumen SUN (seri VR dan FR) dalam menggali sumber penerimaan berbasis utang jangka panjang. Meskipun Menkeu sudah menyatakan strategi pembiayaan APBN tetap menganut sumber pembiayaan paling efisien dan bunga paling rendah, akan tetapi hal itu perlu dikaji lebih dalam. Usaha pemerintah menggali sumber pembiayaan dalam negeri diyakini pemerintah akan menghindarkan tekanan terhadap APBN dalam jangka panjang, terutama karena faktor pergerakan nilai mata uang, risiko jatuh tempo (cicle date) yang tidak dapat ditangguhkan serta risiko pergerakan suku bunga. Dalam berbagai kesempatan Dirjen Pengelolaan Utang juga menyampaikan bahwa upaya meningkatkan penyerapan pasar instrumen SBN didasarkan pada pertimbangan benchmark price SBN dapat lebih update melalui pasar modal, lebih fleksibel karena bisa dilakukan melalui beragam instrumen, lebih accountable karena melalui public offering (tanpa negosiasi yang lama dan ekslusif), lebih murah karena SBN memiliki struktur biaya yang lebih sederhana dan yang terakhir mudah direstruktur serta dikelola risikonya karena dapat dilakukan melalui mekanisme pasar. Sepintas pertimbangan pemerintah untuk mengoptimalkan SBN terkesan logis dan tanpa potensi masalah di kemudian hari. Apalagi dalam kondisi suku bunga perbankan yang tinggi dan sektor riil berjalan di tempat sekarang ini. Lain hal jika kita mempertimbangkan upaya Bank Sentral untuk mendorong intermediasi perbankan melalui penurunan bertahap tingkat suku bunga. Dalam situasi inflasi tinggi dan tingkat suku bunga melambung tinggi, instrumen Surat Utang Negara dan SBI memang diminati karena miskinnya risiko serta karena tawaran bunga yang menjanjikan. Peningkatan SBN sebagai pengganti pinjaman luar negeri dalam banyak asumsi juga harus memperhatikan upaya meningkatkan investasi swasta dan serta mendorong intermediasi perbankan. Sebab penempatan dana pihak ketiga pada SBN akan beradu cepat dengan penempatan dana pihak ketiga pada perbankan. Padahal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peran pemerintah hanya bersifat stimulan untuk mencapai tujuan akhir bergeraknya sektor riil melalui dukungan intermediasi perbankan. Belum lagi jika mempertimbangkan faktor instabilitas eksternal yang setiap saat bisa mempengaruhi hengkangnya investor asing pada surat berharga serta rezim devisa bebas yang sekarang kita terapkan. Oleh sebab itu banyak hal masih perlu diperjelas skenarionya, sebab langkah maju membubarkan CGI tidak berarti kita harus menabur masalah baru di kemudian hari. Potensi masalah di kemudian hari dapat diminimalisasi jika terbukti pascapembubaran CGI pemerintah dapat lebih transparan, accauntable dalam semua bentuk negosiasi bilateralnya, termasuk optimal mengelola pembiayaan anggaran dan efisiensi pengeluarannya serta tidak gerah jika dikritik CGI digantikan oleh seluruh komponen di negara ini.*** Penulis, pengurus/peneliti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bandung [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
