REPUBLIKA Senin, 19 Februari 2007 Inflasi Beras
Oleh : Iman Sugema Dalam dua bulan berturut-turut kita menyaksikan pergerakan harga beras yang makin meningkat dan tidak terkendali. Walau Kenaikan harga beras terjadi secara berulang-ulang setiap tahun, tapi kali ini agak spesial karena merupakan kenaikan tertinggi dan dengan jangka waktu yang lama. Sebagian pejabat pemerintah sebagaimana biasa berusaha mencari kambing hitam. Sebagian lagi tampaknya sudah out of touch sembari berusaha meyakinkan pimpinan negara bahwa keadaan akan segera terkendali. Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya persepsi yang di kalangan beberapa menteri bidang perekonomian dan kesra, keadaan saat ini tidaklah gawat. Kenaikan harga beras dianggap sebagai 'angin lalu', sehingga tak heran bila pemerintah sangat lamban dan hanya melakukan respons secara tambal sulam. Hal ini menyebabkan kita menjadi lalai dan tidak menyadari, sesungguhnya inflasi beras memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Memang perlu empati mendalam untuk memahami apa yang sesungguhnya dihadapi masyarakat lapisan bawah. Inflasi yang ditimbulkan kenaikan harga beras atau yang sering disebut sebagai inflasi beras seyogyanya tidak boleh dipandang enteng. Ia menyangkut kualitas hidup kalangan terbawah, bisa memicu kenaikan harga barang lainnya serta mencerminkan ketidakberdayaan pemerintahan. Karena itu di zaman Orde Baru dulu, setiap terjadi gonjang-ganjing harga beras selalu diikuti dengan penggusuran petinggi Bulog. Masyarakat miskin merupakan pihak paling terpukul oleh kenaikan harga beras. Data BPS menunjukan 23 persen pengeluaran rumah tangga miskin (gakin) dialokasikan untuk beras. Pangsa pengeluaran beras dalam konsumsi rata-rata nasional hanya sekitar 16 persen. Sementara untuk kalangan kaya tak lebih dari 5 persen. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan semakin tidak terasa dampak kenaikan harga beras. Mungkin karena itu beberapa menteri -- yang tentunya hidupnya sudah terjamin -- merasa kesulitan memahami penderitaan yang dihadapi rakyat. Selain itu harga beras hampir selalu memicu kenaikan harga makanan lainnya. Karena beras merupakan kebutuhan pokok, ia sering dijadikan acuan dalam menentukan harga sembako lainnya. Kurang lebih 65 persen pengeluaran gakin adalah untuk bahan makanan. Karena itu, kenaikan harga beras sering berarti penurunan daya beli gakin yang pada gilirannya menimbulkan masalah kurang gizi dan kelaparan. Turunnya daya beli menyebabkan gakin harus mengkonsumsi makanan yang inferior seperti nasi aking. Kalaupun masih mampu membeli raskin, kualitas berasnya seringkali sangat tidak manusiawi -- hitam, penuh jamur dan kotoran tikus. Dalam konteks tata pemerintahan, kenaikan harga beras bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk ketidakberdayaan pemerintah mengelola masalah. Sejarah pemerintahan di negara kita menunjukan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan beras merupakan persyaratan minimal terjadinya stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Ketidakberdayaan mengelola perberasan dewasa ini mencerminkan beberapa titik lemah pemerintahan. Pertama, lemahnya koordinasi yang seharusnya diperankan oleh Menko Perekonomian. Jelas sekali masalah utamanya berawal dari ketidakcocokan data mengenai produksi dan konsumsi beras. Kalau masalah data saja tidak bisa dibereskan, bagaimana mungkin pemerintah dapat secara efektif melakukan perencanaan kebijakan untuk mengantisipasi masalah. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan harga di pasar hampir selalu Bulog kalah cepat dibandingkan para spekulan. Kedua, terjadi kegagalan teknis dimana stok Bulog lebih dititikberatkan pada impor. Seharusnya Bulog mengumpulkan stok dari petani tanpa melakukan impor, supaya harga ketika panen raya menjadi lebih tinggi. Dengan demikian selisih harga antara musim panen dengan musim paceklik menjadi tipis, sehingga tidak ada insentif bagi pengumpul untuk melakukan spekulasi. Ketiga, tidak bekerjanya sistem reward and punishment secara efektif, sehingga para pejabat tidak takut berbuat salah. Kesalahan fatal tidak pernah berakibat pada permintaan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Hal ini terjadi di berbagai bidang. Tal cuma beras, namun juga ecelakaan transportasi, tidak efektifnya penanganan bencana, kelangkaan BBM, kasus Perpres 37 sampai kesalahan data kemiskinan dalam pidato kepresidenan. Kalau kesalahan yang sama terjadi secara berulang-ulang apakah itu tidak merupakan bukti cukup akan inkompetensi dan ketidakseriusan? Mengapa kita sampai rela mengorbankan kaum duafa dan kepentingan publik untuk mempertahankan kepentingan segelintir orang? Kita tunggu jawabannya di hari-hari mendatang. (*) Senior Economist, Inter CAFE, Institut Pertanian Bogor [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> See what's inside the new Yahoo! Groups email. http://us.click.yahoo.com/0It09A/bOaOAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
