http://www.indomedia.com/bpost/022007/26/opini/opini1.htm
Di Bawah Bendera Demokrasi Kenyataan menunjukkan, baik di bawah rezim otoriter maupun demokratis kehidupan ekonomi mayoritas rakyat tidak jauh berbeda. Oleh: Fransiskus Budi Sanyoto Karyawan swasta Di awal 2007, Presiden Yudhoyono kembali mencanangkan tiga pokok kebijakan pemerintah, yakni: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi; Pengurangan angka kemiskinan; Penurunan tingkat pengangguran. Penegasan dalam pidato itu dilatarbelakangi oleh pencapaian target yang tidak menggembirakan dalam menangani ketiga masalah pokok tersebut. Kita dapat membaca, pidato politik itu sebagai pengakuan Presiden bahwa pemerintah dan negara belum berhasil memenuhi aspirasi mayoritas rakyat yang telah memberi dukungan politis menjelang tutup tahun 2004 yang lalu. Oleh sebab itu kita dapat bertanya, mengapa pemerintah dan Negara Indonesia yang demokratis ini ternyata masih belum berhasil mewujudkan ekonomi yang juga demokratis? Dahulu di bawah kekuasaan Orde Baru, Rakyat Indonesia juga menghadapi tiga pokok kebijakan pemerintah (trilogi pembangunan), yakni: Stabilitas politik dan keamanan; Pertumbuhan ekonomi yang tinggi; Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari ketiganya, prestasi yang bisa dipercaya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengubah Indonesia menjadi salah satu dari tiga macan Asia. Politik dan keamanan memang stabil, namun semu belaka. Sebab, penguasa sesungguhnya pada waktu itu adalah pemerintah fasis sementara masyarakat yang masih bertahan adalah manusia kongkret tertekan. Slogan pemerataan pembangunan memang terus diumumkan, tetapi yang terwujud sebaliknya sehingga orang mulai memikirkan tentang perlunya perataan, bukan pemerataan. Kita ingat, tiga dekade pertumbuhan ekonomi berakhir tragis dalam hitungan hari pada 1998. Kerusuhan sosial merebak, penguasa terpaksa lengser dan ekonomi tumbuh negatif hingga minus 13 persen. Di atas kondisi itulah reformasi bergulir hingga dewasa ini. Pada 2004, keberhasilan pemilihan presiden secara langsung menandai era politik demokratis di Indonesia. Namun rupanya kehidupan politik yang demokratis tidak serta merta membawa demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Padahal, ketika situasi gonjang-ganjing mengharu-biru panggung politik, pada saat itu pula ekonomi nasional langsung tak terurus sehingga rakyat harus susah payah berusaha mencukupi sendiri segala keperluan ekonominya. Tanpa pemerintah, tanpa DPR, pendek kata tanpa negara. Kenyataan menunjukkan, baik di bawah rezim otoriter maupun demokratis kehidupan ekonomi mayoritas rakyat tidak jauh berbeda. Biaya sekolah terus melangit, Ongkos kesehatan naik tak terbendung. Sulit sekali orang muda mendapatkan pekerjaan. Setiap orang langsung mengerti, keadaan seperti itu menyimpan dinamit ledakan sosial. Oleh sebab itu, penguasa nondemokratis pada masa yang lalu mengoperasikan dua stategi dasar, yakni strategi keamanan-militeristik dan kasih sinterklas. Semua itu memerlukan waktu 30 tahun untuk kemudian menimbulkan ledakan besar pada 1998. Sekarang, hampir satu dekade sesudah peristiwa historis itu, kita memahami negara dalam hal ini pemerintah, DPR dan penegak hukum sebenarnya hanya sanggup memenuhi sebagian kecil aspirasi rakyat yang telah memilih mereka melalui prosedur yang sangat demokratis dalam sejarah politik Indonesia. Buktinya cukup jelas. Pemerintah mengeluhkan bahwa secara politik ruang geraknya sangat terbatas akibat peran DPR terlalu kuat. Apa yang dalam konstitusi digariskan sebagai pemerintahan presidensiil, ternyata dalam politik riil diselenggarakan dengan corak parlementer. Demikian pula yang dalam konstitusi ditetapkan sebagai anggaran pendidikan nasional sebesar 20 persen, tenyata dalam APBN tak bisa dipenuhi pemerintah. Terhadap ranah perwakilan rakyat, kita juga disuguhi fakta ironis seputar PP 37/2006 baru-baru ini yang menerangkan betapa wakil rakyat kita sangat tidak sensitif pada kondisi mayoritas rakyat yang masih berkubang penderitaan akibat berbagai bencana dan efek lanjut krisis ekonomi sepuluh tahun lalu. Sementara itu, lembaga penegak hukum kita juga tetap belum bisa membuktikan diri mampu menuntaskan berbagai kejahatan korupsi yang telah membusukkan sendi kenegaraan dan kebangsaan. Bahkan, dewasa ini menguat tekanan untuk menghapus peradilan khusus tipikor dan mengalihkan kasus korupsi ke arah peradilan umum yang sangat lemah itu. Logika ke Dialektika Apa yang sekarang dapat dikatakan tentang Negara Indonesia yang demokratis itu? Negara memang berhasil memperoleh kekuasaan dengan cara yang sangat demokratis melalui pemilihan umum, menggunakannya menurut prosedur demokratis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun ternyata, tujuan yang hendak dicapai bersifat nondemokratis dengan hanya menguntungkan kepentingan elitis penguasa politik dan ekonomi. Jelaslah kiranya, karena kita hanya mempunyai pemerintah dan negara yang demokratis dalam hal sirkulasi elit politik tetapi tidak demokratis dalam hal kebijakan yang diterapkan, maka dalam dunia ekonomi kesenjangan pendapatan tak kunjung dapat diperbaiki, angka kemiskinan sulit dikurangi secara signifikan, tingkat pengangguran meningkat, mayoritas rakyat (petani dan perempuan) hidup dalam marjinalisasi berkepanjangan dan sumberdaya alam rusak-rusakan tak terkendali. Rupa-rupanya di Indonesia, kehidupan politik dijalankan dan dunia ekonomi dikelola dengan cara berpikir yang sama. Politik dipahami sebagai prosedur penumpukan kekuasaan, sementara ekonomi didefinisikan menurut logika akumulasi modal semata. Kalau kekuasaan diperebutkan, dijalankan dan dikonsolidasikan sehingga terhadapnya dapat ditambahkan daya paksa yang makin kokoh, maka modal dikompetisikan, diivestasikan dan kepadanya akan ditambahkan nilai surplus tertentu sehingga modal bertambah besar. Namun demikian, proses tiada akhir dalam akumulasi modal dan kuasa tidak sebatas logika. Dengan kata lain, di antara modal dan kuasa mengalir hubungan yang saling mengandalkan. Kekuasaan dapat diperkuat secara efisien dan efektif bila pemegangnya dapat memobilisasi sumber ekonomi. Demikian pula modal dapat dilipatgandakan lebih cepat bila pelakunya mampu mengakses berbagai kekuatan politik yang utama. Kekuasaan dalam politik dan modal dalam ekonomi tumbuh dengan bersandar pada logika akumulasi yang sama dan di antara keduanya terjalin hubungan dialektis yang saling menguatkan. Inilah sebab utama mengapa demokrasi politik Indonesia belum dapat ditransmisikan segera dan nyata ke dalam dunia ekonomi kita. Karena demokrasi Indonesia masih tersandera logika dan dialektika akumulasi dalam modal dan kuasa yang saling memperkuat itu. Sebuah opini tua dalam dunia politik Amerika Serikat mengatakan: "... waspadalah! Atau penguasa akan merampok uang Anda. Atau, uang akan membeli kekuasaan yang di tangan Anda." e-mail:[EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> See what's inside the new Yahoo! Groups email. http://us.click.yahoo.com/0It09A/bOaOAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
