http://www.harianbatampos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14109&Itemid=75
Beras...Oh...Beras
Sabtu, 24 Pebruari 2007
Oleh: Rumbadi Dalle*)
Kondisi Batam dramatis !. Antrean panjang warga di depan Puskesmas
Batuaji bukan mengambil obat atau jatah minyak tanah, tapi antrean mengambil
beras murah yang dibagikan Pemerintah Kota Batam. Warga tak mampu lagi membeli
beras yang biasa mereka makan seperti Rambutan Merah seharga Rp6.500 per
kilogram. Jadi beras Bulog yang biasanya kualitas paling rendah pun menjadi
rebutan. Lima ton beras harga Rp3.800 per kilogram yang dikatakan murah dalam
dua jam habis.
Padahal beras Bulog jenis ini ketika masyarakat Batam masih menikmati
impor dari negara tetangga Vietnam dan Thailand, berharga Rp1.000 per
kilogram, itu pun tak laku. Soalnya kualitasnya paling rendah. Beras bermutu
paling baik hanya seharga Rp2.900 per kilogramnya.
Warga sadar, meski minyak tanah banyak percuma bila tidak ada yang akan
ditanak. Obat pun tak perlu jika tidak makan, karena biasanya obat dianjurkan
dokter di asup setelah makan. Kondisi Batam yang sangat memprihatinkan. Sejak
beridirnya Batam 34 tahun silam, tahun 2007 merupakan tahun paling kelam.
Mungkinkah kita bicara kesejahteraan ?. Mungkin saja, tapi sebatas pembicaraan
dan euforia.
Kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam hal memperpanjang kartu tanda
penduduk ( KTP ) gratis, berobat gratis di puskesmas, dan membuat akte
kelahiran, tapi bila tidak makan, maka kebijakan itu ibarat jarum jatuh di
tengah lautan, sirna. Sebenarnya kebijakan itu mulia. Ini akan dapat
meminimilasir pengeluaran biaya hidup masyarakat Batam. Yang sebelumnya warga
harus mengeluarkan biaya untuk membuat KTP, berobat ke puskesmas, mengurus akte
kelahiran yang mahal itu, kini bisa ditabung, dan dapat digunakan untuk
keperluan lain. Sungguh mulia kebijakan itu.
Tapi, bila beras yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia itu mahal,
bukan kesejahteraan yang didapat, tapi kesengsaraan. Rakyat mulai
berhimpit-himpitan antre membeli beras murah itu sambil menjulurkan tangan agar
mendapat lebih cepat, karena di rumah ada anaknya yang mungil, dan cantik
sedang lelap tidur di ayunan. Dikhawatirkan bila terlalu lama ditinggalkan
takut ada api lalu membakar rumah mereka termasuk anak dalam ayunan tadi. Buah
hati pemberi semangat mengayuh kehidupan ini.
Ironis, negara kita yang dikenal agraris dan gemaripah loh jinawi ini
menghadapi kekurangan pangan terutama beras ini. Orang Jawa menyebut mesake.
Bahasa anak muda, kacian deh kami.
Apa dosa rakyat Indonesia? Apa salah masyarakat Batam? Kita berdoa,
dosa pembuat kebijakan jangan ditumpahkan kepada rakyat yang selalu menderita
ini. Belum pupus dari ingatan, warga Batam dihalau banjir, kemudian
melambungnya harga sayur mayur, demam berdarah dengue akibat gigitan nyamuk
malaria dan kini terancam kelaparan. Penyakit demam berdarah ini biasanya tak
cukup berobat di Puskesmas yang gratis dan harus dibawa ke rumah sakit. Di
rumah sakit mewah tentu kebijakan pengobatan gratis tidak berlaku meski ada
pengeculian. Keluarga korban terpaksa merogoh kantong untuk membayar
pengobatan ini, mungkin ada di antara keluarga pasien yang terpaksa menggunkan
uang hasil menabung karena memperpanjang gratis, berobat di puskemas gratis,
dan membuat akte kelahiran anak gratis tadi.
Belum tuntas masalah merebaknya demam berdarah dengue, rakyat
direpotkan lagi oleh kekurangan beras. Disebut kekurangan karena dengan asumsi
jumlah penduduk Batam 700 ribu jiwa, beras tersedia di gudang Bulog Batam
hanya 200 ton, padahal dibutuhkan 6.000 ton per bulan. Biasanya Batam menerima
pasokan beras 300 peti kemas setiap bulan yang diangkut oleh pihak swasta ke
Batam.
Kenyataannya Batam minta pasokan beras 20 kontainer, tapi yang datang
dari Pulau Jawa hanya 2 kontainer. Rencananya akan dipasok dari Dumai, tapi
hanya 200 ton. Itu pun memerlukan waktu selama enam hari. Maksudnya bila dimuat
hari Senin, beras akan tiba di Batam hari Sabtu. Ini dilema. Ini kekeliruan
Pemerintah Pusat dalam hal regulasi. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah
kepulauan dan 96 persen perairan. Dilihat dari geografis saja, Provinsi
Kepulauan Riau sangat tergantung daerah lain dalam hal sembilan bahan pokok,
karena daerahnya tidak mungkin bisa ditanami padi yang bisa memenuhi kebutuhan
warga sebanyak 1,3 juta itu.
Wilayah darat yang 4 persen pun tidak mungkin ditanami padi, karena
merupakan batu-batuan dan cadas. Ada pepapatah bak: kakap tumbuh di batu, hidup
enggan mati tak mau. Artinya meski ditanami dengan pupuk apapun, tetap saja
tidak berhasil. Bila dipaksakan juga, maka beras dihasilkan menjadi racun,
karena yang dimakan berbentuk beras, tapi sebenarnya racun karena terlalu
banyak pupuk.
Seharusnya Pemerintah Pusat memikirkan, melihat dan mendengar masyarakat
di luar Pulau Jawa sebelum memutuskan melarang impor beras. Kebijakan
sentralistik tanpa memikirkan wilayah NKRI yang beragam akan menimbulkan
kesengsaraan bagi rakyatnya. Persoalan kekurangan beras, minyak tanah dan
lain-lain di Batam, akibat kebijakan yang sentralistik itu, padahal kita telah
menjalankan apa yang disebut Otonomi Daerah.
Coba bayangkan, mendatangkan beras dari Jawa memerlukan waktu lama,
mungkin lebih dari 72 jam karena harus memerlukan waktu muat, perjalanan, dan
waktu bongkar. Ini akibat kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang beras masuk
langsung dari negara tetangga yang dekat seperti Vietnam dan Thailand. Setelah
beras dari Jakarta dan Jawa Barat tidak masuk, Batam dipasok dari Dumai. Beras
dipasok dari Dumai akan sama dan sebangun seperti didatangkan dari Jawa.
Padahal-seperti diuraikan tadi-memerlukan waktu enam hari untuk beras sampai
ke masyarakat. Itu repotnya jika pembuat keputusan hanya berada di kursi roda
yang empuk , bergoyang sambil dihembus angin air conditoned yang sejuk.
Akibantya rakyat makan tewol, umbi-umbian, dan biji buah karet yang beracun,
mungkin dalam waktu dekat makan gadung. Gadung ini pernah menjadi makanan
sebagian masyarakat Sugi Waras, Sumatera Selatan tahun 1964-1965, akibat
paceklik. Mengerikan! Banyak yang mati akibat makan makanan yang mengandung
racun tersebut. Diharapkan rakyat Batam tidak sampai melakukan hal seperti itu.
Dilihat dari kebijakan yang ditelurkan Pemerintah Pusat, seperti tak rela
dengan desentralisasi, tetap ingin sentralistik. Atau akibat tekanan petani
berdasi yang cukup kuat dengan kekuasaan. Harusnya Batam bisa dijadikan entry
point pemasok beras, sebab sarana dan prasarana di Batam sudah cukup. Pelabuhan
Laut bertaraf Internasional, demikian pula pelabuhan udara. Dekat dengan negara
tetangga yang telah berpengalaman mengirim beras ke Batam khususnya. Andil
Batam ke daerah lain tak kurang hebatnya. Masukan uang dari Batam mencapai
triliunan setiap tahun, belum lagi kiriman uang tenaga kerja ke daerah asalnya
juga mencapai triliunan setiap tahun.
Berjibunnya operator pesawat terbang dari dan ke Batam merupakan
sumbangan tak sedikit. Pihak pos pun menangguk untung. Masih kurang? Itu
disebut tamak. Ketamakan akan membahayakan negara dan bangsa, karena muncul
ketidakadilan. Ketidakadilan ini bisa memicu rasa ketidaksenangan rakyat. Dan
ketidaksenangan rakyat ini telah terbukti merepotkan pemerintah seperti adanya
Gerakan Aceh Merdeka, Peristiwa Poso, Pemberontakan di Papua dan tercipta
rasa antipati yang berujung pada tindakan anarkis., ini akibat ketidakadilan.
Kita menjadi bangsa gamang. Hendak dibawa kemana rakyat ini?
Tingkat kemiskinan terus meningkat, dan pengangguran membengkak. Entah
kemana hasil kekayaan alam Indonesia dibawa. Yang jelas ada 18.000 nasabah bank
di Singapura berasal dari Indonesia dengan nilai Rp800 triliun. Itu uang
koruptor dan masyarakat Indonesia yang terpaksa menabung di negeri orang
karena takut tiba-tiba uangnya di blokir oleh pihak bank tanpa alasan jelas di
tanah air. Kesejahtaraan masih sebatas kata-kata diatas podium.
Di sini peran wakil rakyat diuji dan mulai memikirkan nasib KETUA-nya,
rakyat. Yang duduk di kursi dewan adalah wakil rakyat, kan! Kini ketua mereka
"sekarat". Bisa-bisa jadi melarat, dan rakyat..eh... ..ketua itu bisa juga
mendamprat. Hebat! Ini akibat kurang beras... Beras..Oh...Beras., Apakah bisa
padi tumbuh di batu cadas?. Coba diulas oleh pakar yang berpengetahuan luas,
supaya rakyat puas. Rakyat tak perlu diminta sisingkan lengan baju, karena baju
berlengan pendek, lebih murah dibanding lengan panjang. Dan ikat pinggang tak
perlu lagi dikencangkan, sebab penjual menyediakan untuk melobangi ikan
pinggang yang kebesaran. Tabik Tuan tabik Kiaji, Permisi !!!. ***
*)Rumbadi Dalle, Wartawan Majalah dan Majalah TEMPO wilayah Kepulauan
Riau.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Great things are happening at Yahoo! Groups. See the new email design.
http://us.click.yahoo.com/lOt0.A/hOaOAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
