Indonesia Masih Jadi Jagoan Korupsi
JAKARTA -- Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Kendati ada sedikit perbaikan dalam indeks persepsi korupsi, berdasarkan data Transparency International 2006, Indonesia masih berada di urutan ke-135 dari 136 negara terkorup di dunia. Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis mengatakan, secara umum, Transparency International menilai gelombang pemberantasan korupsi internasional, regional, dan nasional berpengaruh signifikan dalam mengubah iklim bisnis di Indonesia. "Tapi persepsi pengusaha asing menunjukkan Indonesia masih merupakan surga untuk melakukan korupsi," katanya di Jakarta kemarin. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Rizal Malik, indeks persepsi korupsi Indonesia sedikit membaik, kendati secara umum Indonesia tetap sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Dia menjelaskan, tahun lalu Transparency International menyurvei 1.760 pelaku usaha di Indonesia. Hasilnya, indeks persepsi korupsi 2005 adalah 2,0. Indeks persepsi korupsi 2006 naik menjadi 2,4. "Pelaku usaha menilai masih terjadi suap untuk mendapatkan tender dari institusi publik," katanya. Indeks persepsi korupsi menunjukkan pemahaman masyarakat tentang tingkat korupsi dan komitmen pemerintah/pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Semakin tinggi nilai indeks--mendekati level 10--menunjukkan praktek korupsi semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks--mendekati level nol--menunjukkan praktek korupsi semakin tinggi. Todung mengatakan Transparency International juga menyimpulkan budaya takut korupsi bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gencarnya pemberantasan korupsi di Indonesia membuat pejabat pemerintah enggan menjadi pemimpin proyek. Akibatnya, pelaksanaan proyek-proyek pemerintah pun terhambat. "Memang ada teori yang menyatakan pemberantasan korupsi di tahun-tahun awal menimbulkan kecemasan," ujarnya. Namun, katanya, suatu saat akan mencapai titik keseimbangan, yakni ketakutan menjadi pemimpin proyek tidak ada lagi. Masyarakat dan pejabat pemerintah akan terbiasa dengan aturan yang ada. "Kalau sudah tahu aturan main dan pejabat tidak asal tangkap, pertumbuhan ekonomi tidak akan terhambat lagi," ujarnya. KURNIASIH BUDI Sumber: Koran Tempo - Rabu, 28 Februari 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ -------- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
