http://www.gatra.com/artikel.php?id=104455
Demokrasi Tanpa Demos Apa para pemimpin bangsa ini masih punya hak moral untuk mengobarkan patriotisme, setelah orang-orang Porong, korban lumpur Lapindo, dan juga tempat-tempat lainnya, terusir dari tanahnya sendiri? Pada akarnya yang terjauh, istilah "patriot" berasal dari bahasa Yunani "patris" yang berarti "tanah warga" (native land). Kata ini serumpun dengan kata "pater" yang berarti bapak. Di sini tercermin bahwa tanah itu identik dengan bapak. Kerapatan antara kedua hal ini memperoleh pengucapannya yang pas dalam bahasa Latin "patria", yang berati fatherland. Alhasil, patriotisme berkaitan erat dengan kecintaan pada tanah, seperti hubungan emosional antara anak dan bapak/ibunya sendiri. Dalam semangat kecintaan ini, orang siap mengorbankan jiwa-raganya jika ada penaklukan atau pengusiran dari buminya sendiri. Sedemikian eratnya hubungan emosional antara orang dan tanahnya, sehingga Lawrance Durrel menggambarkan bahwa "umat manusia adalah ekspresi dari landskapnya". Bahwa tubuh manusia terkondisikan dan ingatannya terpaut pada tempat. Tempat manusia tumbuh pada akhirnya mengandung kemungkinan ekspresinya. Situasi ini tampak dalam kasus "tempat-tempat tertentu" yang mengandung dan membangkitkan emosi dan getaran. Di sini terdapat ikatan batin yang kuat antara tempat dan memori yang mendorong ekspresi yang khas. Bahkan bagi kalangan tertentu, seperti orang-orang Aborigin di Australia, tanah juga merupakan jantung spiritual; yang mempertautkan manusia dengan kekuatan-kekuatan metafisik sebagai sumber penemuan makna eksistensial. Tak jemu-jemunya mereka memperjuangkan native title, hak legal atas tanah leluhurnya. Bukan semata-mata demi klaim material, melainkan demi melestarikan jangkar spiritual dan identitasnya. Memorabilitas dan spiritualitas dari suatu homeland terbukti dalam gejala nostalgia. Kita cenderung nostalgik terhadap tempat-tempat tertentu yang menjadi tambatan ingatan dan emosi yang dalam. Kita merasa sakit (algos) yang merindukan pulang (nostos). Bukanlah suatu kebetulan jika dalam kamus-kamus Inggris hingga kini istilah "nostalgia" masih dianggap sinonim dengan "homesickness". Johannes Hofer, yang memperkenalkan istilah "nostalgia" dalam Medical Dissertation on Nostalgia (1688), menggambarkan bahwa seorang pasien mengaku bahwa tidak ada obat baginya selain pulang kampung. Dan ia harus segera dibawa pulang betapapun lemahnya dan dengan cara apa pun. Begitu dalam ikatan manusia dengan tanahnya, sehingga mencerabutnya dari bumi mereka merupakan suatu tindakan dehumanisasi yang brutal. Sungguh suatu ketabahan yang mengagumkan, orang-orang Porong, korban Lumpur Lapindo, yang sekonyong-konyong dipaksa menyaksikan tanah, keringat, ingatan, dan mimpi mereka terkubur lumpur, lantas hampir satu tahun hidup terkatung di kantong-kantong fakir pengungsian. Toh, dari sekian lapis makna yang mengikat manusia dengan tanahnya, warga Porong yang tercerabut ini cuma menuntut ganti untuk hal-hal yang bisa dihitung oleh kalkulator, yang jumlahnya jauh di bawah standar harga tanah di area tambang. Ajaibnya, hampir satu tahun penantian ini, hampir satu tahun pula kisah beli waktu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan pemerintah menyaksikan drama tragedi ini dengan sikap yang ambigu, untuk tidak menyebut berpihak pada yang kuat. Perintah konstitusinya begitu jelas, fakir miskin dan orang-orang telantar dilindungi oleh negara. Tetapi pemimpin negara malah menyambut aspirasi ratusan demonstran yang terlunta ini dengan pemasangan kawat berduri di seputar istana. Empati yang dituntut malah pemalingan muka yang ditunjukkan. Ironisnya, ini terjadi pada orde demokrasi, di mana sang "demos" (rakyat-jelata) yang mestinya menjadi tuan. Tiba-tiba saya terkenang peringatan Soekarno 67 tahun yang lalu, tentang kemungkinan demokrasi tanpa demos seperti di Prancis pasca-revolusi. "Ya, marilah kita ingat akan pelajaran Revolusi Prancis itu. Marilah ingat akan bagaimana kadang-kadang palsunya semboyan demokrasi, yang tidak menolong rakyat-jelata bahkan sebaliknya mengorbankan rakyat-jelata, membinasakan rakyat-jelata sebagaimana telah terjadi di dalam revolusi Prancis itu. "Marilah kita awas, jangan sampai rakyat-jelata Indonesia tertipu oleh semboyan 'demokrasi' sebagai rakyat-jelata Prancis itu, yang akhirnya ternyata hanya diperkuda oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor 'demokrasi' --kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, tetapi sebenarnya hanya mencari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan sendiri!" Penyelesaian korban lumpur Lapindo merupakan batu ujian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Apakah demokrasi berkhidmat pada kedaulatan rakyat atau sebaliknya merupakan cara murah untuk menguasai res publica oleh les privata dengan menjadikan aparatur negara sebagai proksi dari pemodal swasta hitam. Kesadaran reflektif saatnya terbit bahwa tirani tidak saja bisa dicapai lewat todongan senjata, melainkan bisa juga lewat sogokan uang. Alangkah malangnya nasib rakyat Indonesia, setelah leleran keringat dan tumpah darah, yang dialami hanyalah keluar dari mulut harimau menuju mulut buaya. Orang-orang harus dibangunkan. Kaum demokrat, bersatulah! Yudi Latif Direktur Eksekutif Reform Institute [Perspektif, Gatra Nomor 25 Beredar Kamis, 3 Mei 2007] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
