Masyarakat Hentikan Aktivitas Panen TBS PT SMR
---------------------------------
TAMBUSAI UTARA-Sejak Minggu (27/5) lau, warga Desa Sukadamai, Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rohul menghentikan aktivitas panen tandan buah segar
(TBS) PT Sawit Mas Riau (SMR), sebagai puncak kekesalan mereka karena selama 11
tahun pihak perusahaan mengingkari janji, tidak menyerahkan kebun kelapa sawit
pola KPPA (kemitraan) milik masyarakat seluas 656 hektar yang dikelola PT SMR.
Kepala Desa (Kades) Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara M Retnanto, Rabu (30/5)
mengungkapkan, puncak kekecawaan masyarakat terjadi karena berbagai upaya yang
dilakukan masyarakat atas hak kebun dengan pola kemitraan dengan PT SMR tidak
jelas baik mengenai status kebun maupun bagi hasil. Apalagi menurut MoU antara
masyarakat denan pihak perusahaan (saat itu masih bernama PT Merangkai Arta
Nusantara atau MAN), telah diingkari karena seharusnya kebun yang dikelola PT
SMR seharusnya tahun 2001 sudah diserahkan ke masyarakat namun sampai kini
masih dikuasai pihak perusahaan. "Berbagai upaya
baik pertemuan dengan perusahaan maupun pengaduan ke Pemkab Rohul, Camat
Tambusai, Kapolda Riau (surat tembusan), Gubernur Riau, Polres Rohul dan
lainnya tidak direspon, sehingga masyarakat kesal dan saat ini menghentikan
aktivitas pihak PT SMR agar tidak lagi memanen TBS di kebun mereka sampai
adanya penyelesaian kasus," kata Retnanto. Laba tak Jelas
Pada awalnya rencana pembangunan kebun pola kemitraan 911 persil hasil MoU
antara masyarakat dengan PT SMR tanggal 23 November 1995. Namun pada awal
penanaman tahun 1996 yang teralisasi hanya 656 hektar saja dengan rincian; di
lahan I seluas 319,12 hektar dan lahan II seluas 337,4 hektar sedangkan 375
persil tidak dibangun pihak PT SMR. Masyarakat sendiri saat itu menyerahkan
seritifikat hak milik (SHM) kepada perusahaan untuk pembangunan kebun tersebut,
bahkan perjanjian awal 40 persen untuk perusahaan dan 60 persen untuk
masyarakat yang dikelola selama 48 bulan sejak penanaman warga sudah
mendapatkan pembagian lahan, tapi nyatanya sampai kini lahan tersebut tetap
dikuasai pihak perusahaan. Yang lebih menyedihkan lagi, diakui para
masyarakat pihak perusahaan sejak April 2001 saat buah sudah penen hanya
memberikan bagian dari hasil penjualan TBS Rp30 ribu sampai Rp60 ribu saja.
Bahkan dari laporan pihak perusahaan laba hasil penjualan TBS tersebut tidak
jelas untuk
biaya- biaya pengeluarannya. Karena laporan itu sendiri tidak pernah
ditunjukan kepada masyarakat pemilik kebun KPPA, bahkan diantaranya pengeluaran
pihak perusahaan untuk priode 2004-2005 cukup rancu dan dianggap akal-akalan
saja. "Dalam rincian dana pengeluaran dijelaskan adanya dana untuk humas Rp500
ribu, Adminitrasi Humas Rp720 ribu, honor desa Rp720 ribu, honor pam swakarsa
Rp747.145, dan honor Kapospol Bangun Jaya Rp102.812," paparnya. Kemudian pada
priode Januari 2005 juga adanya laporan untuk honor Camat Tabusai Utara
Rp97.391,26, honor Kapospol Bangun Jaya Rp58,434, honor Kapolsek Rp389,565,
honor Kapolres Rp486.956, honor BPD Rp500 ribu dan penjaga kemanan Rp309.314.
Padahal dari dana yang dikeluarkan tanpa adanya sepengetahuan dari masyarakat
dan honor tersebut diberikan setiap bulannya. "Kami sendiri tidak mengetahui
pengluaran dana- dana tersebut, malahan pada MoU awal yang melibatkan KUD
Sukadamai namun sampai saat ini KUD tersebut sama sekali tidak pernah
dilibatkan. Inikan namanya penipuan terhadap warga," terang M Retnanto.
Bodohi Masyarakat
Hal sama juga diutarakan Kades Mahato Sakti, Sumadi bahwa pihak PT SMR sudah
membodohi masyarakat. Karena pola KPPA yang disepekati dengan luas 500 hektar
sampai kini juga mengalami nasib sama dengan warga Desa Sukadami. Pihaknya
mengaku masih mending, karena menerima tiap bulannya bisa Rp30 sampai Rp100
ribu per hektarnya dari hasil penjualan TBS. Hanya saja sampai saat ini pihak
perusahaan tidak transparan mengenai pembagian hasil yang telah disepakati,
bahkan kebun yang janjinya akan diserahkan mulai penanaman selama 48 bulan (4
tahun red) tidak kunjung diterima warga padahal saat ini sudah 11 tahun. "Kami
sudah menyampaikan masalah ini ke barbagai pihak namun tidak direspon, padahal
masyarakat sudah dibodohi namun tidak ada upaya. Kami hanya mengharapkan Pemkab
Rohul dalam hal ini Bupati Rohul menyelesaikan masalah ini jangan sampai
berlarut- larut," terangnya. Kemudian dikatakan salah seorang warga, Hendri,
pihak perusahaan sendiri tidak mampu melakukan penanaan
kebun yang semula di janjikan 911 persil di Desa Sukadami. Namun pihak
perusahaan sendiri tidak mampu membangun kebun inti, dan yang paling
mengecewakan, selama ini pihak perusahaan memanen TBS dan dijual bukan langsung
ke pabrik kelapa sawit (PKS) namun ke toke- toke sawit lokal. Alasananya, sulit
membawa keluar TBS hasil panen karena jalan rusak. "Secara logika saja, pihak
toke-toke sawit saja bisa membawa keluar hasil pembelian TBS, kenapa pihak
perusahaan selaku mitra menjualnya ke toke- toke lokal, dari hargakan tentu
lebih murah disbanding PKS," ucap Hendri kesal. ((Fer))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kelompok Advokasi Riau - KAR
Jl. Gabus. No. 39
Tangkerang Barat
Pekanbaru - Riau
Telp : +62812 680 3467
Fax : +62761 22545
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/