Kelompok Advokasi Riau
  Bambang Aswandi SE 
   
  --------insert-------- Dukungan untuk Taman Nasional Zamrud Terus Mengalir 
Siak Tunggu Kejelasan Bad   
---------------------------------
  Kabupaten Siak sebagai daerah otonomi tidak mau hutannya terus 
diluluhlantakkan. Terilhami oleh keinginan untuk menyelamatkan kawasan hutan di 
daerahnya, Bupati Siak H Arwin AS, SH telah berkirim surat kepada Mentri 
Kehutanan RI, bermohon agar Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Danau Pulau Besar 
dan Danau Bawah ditingkatkan statusnya menjadi Taman Nasional.   Surat Bupati 
itu dikirimkan 9 Juli 2005 lalu, hingga saat ini aneka lobi masih dilakukan, 
sementara hutan Zamrud terus menanti perhatian, agar tidak semakin terluka dan 
tercabik-cabik.   Tak hanya pemerintah Kabupaten Siak, pihak swasta pun ikut 
ambil bagian dalam upaya penyelamatan hutan itu. Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam Riau (BKSDA) dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, serta empat perusahaan 
yang ada di sekitar Suaka Marga Satwa juga mulai memberikan dukungan penuh 
dengan merelakan sebagian areal mereka untuk dijadikan kawasan penyangga hutan 
dimaksud. PT Arara Abadi, PT RAPP, PT Ekawana Lestaridharma dan PT
 Nasional Timber Forest Produk bahkan sudah punya komitmen dengan Pemkab Siak 
untuk meningkatkan status kawasan itu menjadi Taman Nasional dengan tujuan 
berbagai persoalan dan kesalahan yang pernah terjadi bisa diminimalisir sebagai 
bentuk kepedulian pada kelestarian alam.   Artinya tidak ada lagi persoalan 
yang bisa mementahkan keinginan Kabupaten Siak sebagai daerah otonomi untuk 
terlibat aktif dalam pengelolaan hutan dimaksud sebab saat ini, lampu hijau 
sudah datang dari berbagai pihak. Hanya saja kelanjutan dari surat Siak yang 
dikirim ke pusat dua tahun lalu belum ada tindak lanjutnya.   Asisten I 
Setdakab Siak yang sering dijuluki 'pawang hutan' di Siak berpendapat 
Departemen Kehutanan, melalui surat Direktur Jendral baru menanggapi permohonan 
tersebut dengan memberikan dua alternatif pengelolaan.   Pertama memberikan 
janji untuk pemprosesan usulan perubahan fungsi suaka marga satwa Danau Pulau 
Besar dan Danau Bawah. Kedua tetap mempertahankan kawasan itu sebagai
 suaka marga satwa, diperkuat oleh pemanfaatan peluang dan kolaborasi dengan 
pihak-pihak seperti pemegang HTI yang ada di sana. Sayangnya kejelasan prosedur 
itu hingga kini masih menggantung dan belum ada kejelasan dari Badan Planalogi 
Departemen Kehutanan RI.   Hutan Zamrud membutuhkan Perlindungan dan Pengamanan 
yang mendesak. Saat ini keberadaan sarana pengaman hutan itu masih sangat 
kurang, sehingga para perambah tradisonal serta pemburu makin leluasa menjarah 
isi hutan suaka margasatwa itu.   Kunjungan Riau Mandiri beberapa waktu lalu ke 
kawasan hutan itu membuktikan, semua sarana pengamanan yang ada masih minim, 
speed boat sebagai sarana patroli bagi petugas tak ada, padahal danau yang luas 
dan kawasan hutan itu tentunya tidak bisa diawasi hanya dengan cara berenang, 
alat komunikasi, pos pengamanan yang terbatas, dan rambu-rambu hutan yang 
nyaris tidak ada.   Pecinta lingkungan tentu memimpikan, bila Suaka Margasatwa 
itu menjadi Taman Nasional, tentunya curahan dana
 dari pemerintah bisa dioptimalkan kemudian ditindaklanjuti dengan program 
Community Developmen berbagai perusahaan besar yang punya HTI di sekitar 
kawasan itu. Selama ini PT Arara Abadi dan PT RAPP serta perusahaan lainnya 
cukup komit dengan program kemasyarakatan itu dan kini saatnya bisa dialihkan 
kepada warga sekitar danau yang telah lama dalam ketrisoliran.   "Banyak yang 
bisa kita buat di Zamrud ini, di antaranya pengembangan budidaya ikan air 
tawar, seperti ikan keramba dengan didampingi oleh BKSDA Riau. Kita bercermin 
dari warga di Danau Maninjau yang sukses dengan keramba ikannya dan banyak yang 
dikirim ke Riau dan jadi konsumsi lauk makan kita. Tentunya Zamrud juga bisa. 
Tidak hanya satu ikan, lele dumbo, patin, udang galah, ikan nila serta aneka 
tanaman lainnya bisa dibudikayakan di Danau Zamrud ini, bila sudah ada program 
dan acuan jelas dalam pengelolaannya," terang Camat Dayun Roni Rahmat SSTP 
beberapa waktu lalu.   Melihat letak geografis Danau Zamrud,
 hierarkinya banyak yang bisa digelar di sana, seperti sentra pelatihan 
keterampilan tentang kehutanan bagi kesiapan petugas kehutanan itu sendiri, 
lokasi latihan pemadaman hutan, dan pusat riset bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan obat-obatan sebab di Zamrud juga tersimpan aneka tanaman langka 
yang saat ini mulai jarang dijumpai di daerah lain. *******   -----berita 
1------- DPRD Siak Dukung Kinerja Polisi Tangkap Minyak CPO SIAK-Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak mendukung penuh upaya penangkapan 
pelaku penimbunan minyak Crude Palm Oil (CPO) yang dapat merugikan masyarakat 
luas di Kabupaten Siak.   Diharapkan aksi penggerebekan atas berbagai barang 
ilegal di Kabupaten Siak terus ditingkatkan hingga ke pelosok pedesaan dan 
dermaga rakyat yang selama ini sulit terpantau. Dukungan dan harapan tersebut 
disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Siak yang membidangi masalah 
perindustrian dan perdangan H Azwar di Siak Kamis (31/5) lalu.   "Sukses polisi 
menggerebek
 tiga lokasi tempat penimbunan CPO yang berada di Kecamatan Kandis dan Minas 
serta mengamankan sejumlah tersangka, patut kita acungi jempol dan kita 
berharap ke depan upaya seperti itu terus dilakukan dengan cara membidik 
tempat-tempat yang belum terpantau selama ini," pinta H Azwar.   
Ditambahkannya, DPRD secara kelembagaan dan person yang berasal dari berbagai 
daerah kecamatan akan terus mendukungan kepolisian. Polisi juga diimbau 
melakukan ekspose publik atas kegiatan mereka sehingga warga juga bisa bahu 
membahu membantu aparat.   "Jangan setelah digerebek bulan lalu, bulan ini baru 
diekspose karena hal itu akan menimbulkan prasangka, 'ada apa ini polisi, 
nangkapnya pas Lebaran, diumumkan beberapa bulan kemudian', tapi kita optimis 
aparat kita tidak seperti itu, pasti ada hal-hal lain yang mereka pertimbangkan 
sehingga belum mau mengekspose suatu penangkapan secara langsung," papar Azwar. 
  Seperti pemberitaan sebelumnnya Polres Siak berhasil mengamankan sejumlah 
CPO. n
 iwn   --------berita 2--------- Endang Gelar Syukuran Rumah Jabatan Dinas 
Endang dan Arwin: Semoga Terjalin Kekompakan SIAK-Wakil Ketua DPRD Siak Drs H 
Endang Sukarelawan, Rabu (30/5) lalu menggelar syukuran di rumah dinasnya di di 
Kelurahan Kampung Rempak, Siak Sri Inderapura.   Penempatan rumah baru tersebut 
diharapkan bisa jadi perekat silaturahmi lebih erat antara petinggi eksekutif 
dan petinggi legistlatif yang tinggal di komplek tersebut.   Hadir dalam 
peresmian rumah dinas jabatan tersebut itu Bupati Siak H Arwin AS SH, Wakil 
Bupati Siak Drs H OK Fauzi Jamil dan nyonya, Sekdakab Siak Drs Adli Malik dan 
nyonya, para kepada dinas dan pejabat Siak lainnya.   Endang dalam sambutannya 
berharap pejabat dan masyarakat Siak yang hadir ikhlas menerimanya sebagai 
warga baru di komplek itu. Sebelumnya beberapa pejabat juga sudah menggelar 
syukuran penempatan rumah baru itu seperti Bupati Arwin, Wakil Bupati OK Fauzi, 
Sekdakab Siak Adli Malik serta wakil ketua DPRD Irvan
 Gunawan.   Di pintu masuk utama rumah barunya Endang memajang patung gajah dan 
harimau "Singa ini akan bertugas menjaga kijang peliharaan Bupati di rumah 
depan. Tentunya harus diberi makan yang banyak, sebab kalau tidak akan memangsa 
kijang Bupati, bila hantaran makanan terlambat datang dari depan," ujar Endang 
membuat tertawa hadirin.   Sementara itu Bupati Siak H Arwin AS SH yang 
dimintai komentarnya mengatakan bahwa dengan berkumpulnya para pejabat daerah 
di komplek rumah dinas itu, kerjasama yang baik bisa lebih terjalin dalam 
rangka memajukan Kabupaten Siak.   "Sesuai dengan saran Pak Endang, kita akan 
lebih sering berada di sini sepulang dari kantor, kalau ada persoalan yang 
kurang tuntas saat dibahas secara formal, kita akan mencoba mendialogkannya 
dalam suasana santai sebagai tetangga, nanti kita akan undang pers untuk coffee 
morning atau olah raga," Ujar Arwin. n iwn   -------berita 3 (HL)--- Soal 
Lambang Daerah Suara DPRD Pecah SIAK-Suara anggota DPRD Siak saat
 ini belum bulat, khususnya mengenai usulan sejumlah anggota DPRD Siak tentang 
perubahan lambang daerah Kabupaten Siak. Pasalnya usulan lambang tersebut tidak 
terlalu mendesak dan masih bisa ditunda demi menghindari kemubaziran keuangan 
daerah yang saat ini sangat dibutuhkan oleh 60 persen warga miskin Kabupaten 
Siak.   Menyusul statemen sejumlah anggota DPRD Siak beberapa waktu lalu 
seperti Drs Amir Abdulrahman dan Tengku Sulaiman, kali ini giliran anggota DPRD 
dari PPP Zalik Aries juga angkat bicara. Zalik menengarai usulan lambang daerah 
tersebut pada dasarnya sangat bagus dan relevan, hanya saja tidak disampaikan 
pada waktu yang tepat, sebab banyak masalah lain yang akan dituntaskan oleh 
pemerintah dan DPRD Siak, apalagi akses lanjutan dari usulan lambang tersebut 
akan berujung pada penganggaran dana sehingga dipandang akan menambah pekerjaan 
pemerintah dan anggota DPRD saja.   Seharusnya ada acuan pasti yang bisa 
digunakan oleh pengusul untuk memperkuat argumennya dan
 tidak hanya sekadar mengusulkan, misalnya argumen berisi penilaian apa 
persoalan atau kesalahan mendasar dari lambang yang ada saat ini, dan apa 
asumsi dan titik tolak lambang itu perlu diubah, apakah masyarakat Kabupaten 
Siak benar-benar menginginkan dan seberapa besar keinginan tersebut.   "Kita 
akan menyatukan pendapat di interen partai dan fraksi untuk memberikan 
pandangan resmi, apakah kita akan menerima atau menolak," Ujar Zalik.   Ketua 
Komisi I DPRD Siak Drs Amir Abdulrahman di tempat terpisah juga melanjutkan 
komentar sebelumnya, bahwa kalau alasan usulan perubahan Lambang untuk 
membangkitkan ruh dan semangat masyarakat Kabupaten Siak, maka yang perlu 
diubah bukanlah lambangnya tapi manusia dan pekerja yang ada di Kabupaten Siak. 
Lembaga Adat Melayu sebagai institusi adat harus memperbanyak kegiatan yang 
bernuansa budaya seperti menggelar acara kesenian, acara adat dan berbagai iven 
budaya yang bisa membangkitkan dan menggambarkan kesenian budaya Melayu yang
 pernah ada dan berjaya di Kabupaten Siak.   Argumen itu juga diperkuat oleh 
Sekretris Fraksi Golkar Siak Tengku Sulaiman, ST, bahwa efek manfaat dari 
usulan lambang itu harus dijelaskan dan bisa dipahami secara aklamasi oleh 
anggota DPRD Siak yang ada karena yang akan memutuskannya nanti adalah DPRD.   
"Saya menolak karena saya tidak paham dan menilai hal ini belum penting dan 
kami juga siap membuka forum dialog untuk ini sehingga tidak terus jadi 
perdebatan dan kawan-kawan lainnya yang tidak sejutu juga punya hak 
menyampaikan keberatannya. Tapi bagaimanapun usulan yang disampaikan oleh 
rekan-rekan DPRD itu adalah sebuah pola pandang yang bagus dan sangat kita 
hargai. Urusan setuju dan tidak itu juga aturan demokrasi yang ada di daerah 
ini," tandas Tengku.   Di sisi lainnya Wakil Ketua DPRD Siak Drs H Endang 
Sukarelawan, SH mengatakan dirinya secara organisatoris tidak boleh berkomentar 
terlalu jauh. Saat ini bola usulan itu telah disampaikan beberapa anggota DPRD 
Siak dan
 di DPRD itu terdapat pola pikir yang beragam, nanti kepiawaian mereka 
masing-masinglah yang akan menentukan gol atau tidaknya usulan itu.   "Tugas 
kami hanya mengawal usulan ini, dengan semua mekanisme yang ada. Saya tidak 
bisa mengatakan setuju atau tidak," Ujar Endang. iwn ------berita 4--------- 
Kamiran R Pimpin RAPI Siak Radio Antar Penduduk Harus Jadi Mitra Pemerintah 
SIAK-Kamiran R atau akrab disapa dengan panggilan Bung Joni Centeng, secara 
resmi pimpin organisasi Radio Antar Pendudk Indonesia (RAPI) Siak 04-12 Periode 
2006-2009 mendatang yang ditandai dengan pelantikannya oleh Ketua RAPI 04 Riau 
H Suryadi Khusaini di Ballroom Hotel Yasmin, Siak Sri Inderapura, Kamis (31/5) 
kemarin.   RAPI Siak dalam operasionalnya di Kabupaten yang baru berusia 7 
tahun ini diharap bisa jadi mitra pemerintah dan menghindari aktivitas omongan 
yang tidak bermanfaat di udara karena dinilai akan mengganggu etos kerja 
masyarakat.   Di hadapan para pengurus RAPI Siak yang merupakan
 himpunan pemilik frekuensi gelombang radio komunikasi yang telah mengantongi 
izin mengudara, serta warga kehormatan RAPI Siak Bupati H Arwin AS, SH serta 
sejumlah a kepada dinas, Ketua Rapi Riau H Suryadi Khusaini mengingatkan, RAPI 
Siak di masa datang mesti bisa bekerja sesuai dengan aturan dan tata tertib 
yang telah digariskan organisasi. Membantu masyarakat dan Pemkab Siak dalam hal 
Komunikasi, sehingga keberadaan RAPI Siak tidak sekadar melegalkan pembicaraan 
di udara, tapi hendaknya memberikan manfaat bagi penyampaian informasi kepada 
warga masyarakat yang ada di pelosok pedesaan dan sulit terjangkau alat 
komunikasi lainnya.   "RAPI bukan organisasi politik, tapi RAPI siap membantu 
urusan politik dalam hal komunikasi, contohnya perkembangan suara Pilkades, 
Bupati atau Gubernur nanti. Jangan jadikan radio faktor penghambat kerja, dan 
hanya menghabiskna waktu untuk berbicara yang tidak bermanfaat di saluran yang 
dimiliki," ingat Suryadi.   Sementara itu Bupati Siak H
 Arwin AS, SH dalam sambutannya mengatakan keberadaan RAPI diharapkan bisa 
membantu kegiatan informasi masyarakat dalam mendapatkan sesuatu hal yang belum 
diketahui, menjadi teman yang baik bagi Pemkab Siak dalam menyampaikan 
informasi terkait program pembangunan yang sedang digalakkan. "Siak sebagai 
daerah yang baru berkembang mengharapkan kerjasama anggota RAPI. Bantu dinas 
terkait dalam hal penertiban jalur-jalur udara yang ada di daerah ini sehingga 
tidak mengganggu frekuensi-frekuensi lainnya," harap Arwin.iwn Kabupaten Siak 
sebagai daerah otonomi tidak mau hutannya terus diluluhlantakkan. Terilhami 
oleh keinginan untuk menyelamatkan kawasan hutan di daerahnya, Bupati Siak H 
Arwin AS, SH telah berkirim surat kepada Mentri Kehutanan RI, bermohon agar 
Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah ditingkatkan 
statusnya menjadi Taman Nasional.   Surat Bupati itu dikirimkan 9 Juli 2005 
lalu, hingga saat ini aneka lobi masih dilakukan, sementara hutan
 Zamrud terus menanti perhatian, agar tidak semakin terluka dan tercabik-cabik. 
Tak hanya pemerintah Kabupaten Siak, pihak swasta pun ikut ambil bagian dalam 
upaya penyelamatan hutan itu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BKSDA) 
dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, serta empat perusahaan yang ada di sekitar 
Suaka Marga Satwa juga mulai memberikan dukungan penuh dengan merelakan 
sebagian areal mereka untuk dijadikan kawasan penyangga hutan dimaksud. PT 
Arara Abadi, PT RAPP, PT Ekawana Lestaridharma dan PT Nasional Timber Forest 
Produk bahkan sudah punya komitmen dengan Pemkab Siak untuk meningkatkan status 
kawasan itu menjadi Taman Nasional dengan tujuan berbagai persoalan dan 
kesalahan yang pernah terjadi bisa diminimalisir sebagai bentuk kepedulian pada 
kelestarian alam.   Artinya tidak ada lagi persoalan yang bisa mementahkan 
keinginan Kabupaten Siak sebagai daerah otonomi untuk terlibat aktif dalam 
pengelolaan hutan dimaksud sebab saat ini, lampu hijau sudah datang
 dari berbagai pihak. Hanya saja kelanjutan dari surat Siak yang dikirim ke 
pusat dua tahun lalu belum ada tindak lanjutnya.   Asisten I Setdakab Siak yang 
sering dijuluki 'pawang hutan' di Siak berpendapat Departemen Kehutanan, 
melalui surat Direktur Jendral baru menanggapi permohonan tersebut dengan 
memberikan dua alternatif pengelolaan.   Pertama memberikan janji untuk 
pemprosesan usulan perubahan fungsi suaka marga satwa Danau Pulau Besar dan 
Danau Bawah. Kedua tetap mempertahankan kawasan itu sebagai suaka marga satwa, 
diperkuat oleh pemanfaatan peluang dan kolaborasi dengan pihak-pihak seperti 
pemegang HTI yang ada di sana. Sayangnya kejelasan prosedur itu hingga kini 
masih menggantung dan belum ada kejelasan dari Badan Planalogi Departemen 
Kehutanan RI.   Hutan Zamrud membutuhkan Perlindungan dan Pengamanan yang 
mendesak. Saat ini keberadaan sarana pengaman hutan itu masih sangat kurang, 
sehingga para perambah tradisonal serta pemburu makin leluasa menjarah isi hutan
 suaka margasatwa itu. Kunjungan Riau Mandiri beberapa waktu lalu ke kawasan 
hutan itu membuktikan, semua sarana pengamanan yang ada masih minim, speed boat 
sebagai sarana patroli bagi petugas tak ada, padahal danau yang luas dan 
kawasan hutan itu tentunya tidak bisa diawasi hanya dengan cara berenang, alat 
komunikasi, pos pengamanan yang terbatas, dan rambu-rambu hutan yang nyaris 
tidak ada.   Pecinta lingkungan tentu memimpikan, bila Suaka Margasatwa itu 
menjadi Taman Nasional, tentunya curahan dana dari pemerintah bisa dioptimalkan 
kemudian ditindaklanjuti dengan program Community Developmen berbagai 
perusahaan besar yang punya HTI di sekitar kawasan itu. Selama ini PT Arara 
Abadi dan PT RAPP serta perusahaan lainnya cukup komit dengan program 
kemasyarakatan itu dan kini saatnya bisa dialihkan kepada warga sekitar danau 
yang telah lama dalam ketrisoliran.   "Banyak yang bisa kita buat di Zamrud 
ini, di antaranya pengembangan budidaya ikan air tawar, seperti ikan keramba
 dengan didampingi oleh BKSDA Riau. Kita bercermin dari warga di Danau Maninjau 
yang sukses dengan keramba ikannya dan banyak yang dikirim ke Riau dan jadi 
konsumsi lauk makan kita. Tentunya Zamrud juga bisa. Tidak hanya satu ikan, 
lele dumbo, patin, udang galah, ikan nila serta aneka tanaman lainnya bisa 
dibudikayakan di Danau Zamrud ini, bila sudah ada program dan acuan jelas dalam 
pengelolaannya," terang Camat Dayun Roni Rahmat SSTP beberapa waktu lalu.   
Melihat letak geografis Danau Zamrud, hierarkinya banyak yang bisa digelar di 
sana, seperti sentra pelatihan keterampilan tentang kehutanan bagi kesiapan 
petugas kehutanan itu sendiri, lokasi latihan pemadaman hutan, dan pusat riset 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan obat-obatan sebab di Zamrud juga 
tersimpan aneka tanaman langka yang saat ini mulai jarang dijumpai di daerah 
lain. *******   -----berita 1------- DPRD Siak Dukung Kinerja Polisi Tangkap 
Minyak CPO SIAK-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak
 mendukung penuh upaya penangkapan pelaku penimbunan minyak Crude Palm Oil 
(CPO) yang dapat merugikan masyarakat luas di Kabupaten Siak.   Diharapkan aksi 
penggerebekan atas berbagai barang ilegal di Kabupaten Siak terus ditingkatkan 
hingga ke pelosok pedesaan dan dermaga rakyat yang selama ini sulit terpantau. 
Dukungan dan harapan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Siak yang 
membidangi masalah perindustrian dan perdangan H Azwar di Siak Kamis (31/5) 
lalu.   "Sukses polisi menggerebek tiga lokasi tempat penimbunan CPO yang 
berada di Kecamatan Kandis dan Minas serta mengamankan sejumlah tersangka, 
patut kita acungi jempol dan kita berharap ke depan upaya seperti itu terus 
dilakukan dengan cara membidik tempat-tempat yang belum terpantau selama ini," 
pinta H Azwar.   Ditambahkannya, DPRD secara kelembagaan dan person yang 
berasal dari berbagai daerah kecamatan akan terus mendukungan kepolisian. 
Polisi juga diimbau melakukan ekspose publik atas kegiatan mereka
 sehingga warga juga bisa bahu membahu membantu aparat.   "Jangan setelah 
digerebek bulan lalu, bulan ini baru diekspose karena hal itu akan menimbulkan 
prasangka, 'ada apa ini polisi, nangkapnya pas Lebaran, diumumkan beberapa 
bulan kemudian', tapi kita optimis aparat kita tidak seperti itu, pasti ada 
hal-hal lain yang mereka pertimbangkan sehingga belum mau mengekspose suatu 
penangkapan secara langsung," papar Azwar.   Seperti pemberitaan sebelumnnya 
Polres Siak berhasil mengamankan sejumlah CPO. n iwn --------berita 2--------- 
Endang Gelar Syukuran Rumah Jabatan Dinas Endang dan Arwin: Semoga Terjalin 
Kekompakan SIAK-Wakil Ketua DPRD Siak Drs H Endang Sukarelawan, Rabu (30/5) 
lalu menggelar syukuran di rumah dinasnya di di Kelurahan Kampung Rempak, Siak 
Sri Inderapura.   Penempatan rumah baru tersebut diharapkan bisa jadi perekat 
silaturahmi lebih erat antara petinggi eksekutif dan petinggi legistlatif yang 
tinggal di komplek tersebut.   Hadir dalam peresmian rumah dinas
 jabatan tersebut itu Bupati Siak H Arwin AS SH, Wakil Bupati Siak Drs H OK 
Fauzi Jamil dan nyonya, Sekdakab Siak Drs Adli Malik dan nyonya, para kepada 
dinas dan pejabat Siak lainnya.   Endang dalam sambutannya berharap pejabat dan 
masyarakat Siak yang hadir ikhlas menerimanya sebagai warga baru di komplek 
itu. Sebelumnya beberapa pejabat juga sudah menggelar syukuran penempatan rumah 
baru itu seperti Bupati Arwin, Wakil Bupati OK Fauzi, Sekdakab Siak Adli Malik 
serta wakil ketua DPRD Irvan Gunawan.   Di pintu masuk utama rumah barunya 
Endang memajang patung gajah dan harimau "Singa ini akan bertugas menjaga 
kijang peliharaan Bupati di rumah depan. Tentunya harus diberi makan yang 
banyak, sebab kalau tidak akan memangsa kijang Bupati, bila hantaran makanan 
terlambat datang dari depan," ujar Endang membuat tertawa hadirin.   Sementara 
itu Bupati Siak H Arwin AS SH yang dimintai komentarnya mengatakan bahwa dengan 
berkumpulnya para pejabat daerah di komplek rumah dinas itu,
 kerjasama yang baik bisa lebih terjalin dalam rangka memajukan Kabupaten Siak. 
  "Sesuai dengan saran Pak Endang, kita akan lebih sering berada di sini 
sepulang dari kantor, kalau ada persoalan yang kurang tuntas saat dibahas 
secara formal, kita akan mencoba mendialogkannya dalam suasana santai sebagai 
tetangga, nanti kita akan undang pers untuk coffee morning atau olah raga," 
Ujar Arwin. n iwn   -------berita 3 (HL)--- Soal Lambang Daerah Suara DPRD 
Pecah SIAK-Suara anggota DPRD Siak saat ini belum bulat, khususnya mengenai 
usulan sejumlah anggota DPRD Siak tentang perubahan lambang daerah Kabupaten 
Siak. Pasalnya usulan lambang tersebut tidak terlalu mendesak dan masih bisa 
ditunda demi menghindari kemubaziran keuangan daerah yang saat ini sangat 
dibutuhkan oleh 60 persen warga miskin Kabupaten Siak.   Menyusul statemen 
sejumlah anggota DPRD Siak beberapa waktu lalu seperti Drs Amir Abdulrahman dan 
Tengku Sulaiman, kali ini giliran anggota DPRD dari PPP Zalik Aries juga
 angkat bicara. Zalik menengarai usulan lambang daerah tersebut pada dasarnya 
sangat bagus dan relevan, hanya saja tidak disampaikan pada waktu yang tepat, 
sebab banyak masalah lain yang akan dituntaskan oleh pemerintah dan DPRD Siak, 
apalagi akses lanjutan dari usulan lambang tersebut akan berujung pada 
penganggaran dana sehingga dipandang akan menambah pekerjaan pemerintah dan 
anggota DPRD saja.   Seharusnya ada acuan pasti yang bisa digunakan oleh 
pengusul untuk memperkuat argumennya dan tidak hanya sekadar mengusulkan, 
misalnya argumen berisi penilaian apa persoalan atau kesalahan mendasar dari 
lambang yang ada saat ini, dan apa asumsi dan titik tolak lambang itu perlu 
diubah, apakah masyarakat Kabupaten Siak benar-benar menginginkan dan seberapa 
besar keinginan tersebut.   "Kita akan menyatukan pendapat di interen partai 
dan fraksi untuk memberikan pandangan resmi, apakah kita akan menerima atau 
menolak," Ujar Zalik.   Ketua Komisi I DPRD Siak Drs Amir Abdulrahman di
 tempat terpisah juga melanjutkan komentar sebelumnya, bahwa kalau alasan 
usulan perubahan Lambang untuk membangkitkan ruh dan semangat masyarakat 
Kabupaten Siak, maka yang perlu diubah bukanlah lambangnya tapi manusia dan 
pekerja yang ada di Kabupaten Siak. Lembaga Adat Melayu sebagai institusi adat 
harus memperbanyak kegiatan yang bernuansa budaya seperti menggelar acara 
kesenian, acara adat dan berbagai iven budaya yang bisa membangkitkan dan 
menggambarkan kesenian budaya Melayu yang pernah ada dan berjaya di Kabupaten 
Siak.   Argumen itu juga diperkuat oleh Sekretris Fraksi Golkar Siak Tengku 
Sulaiman, ST, bahwa efek manfaat dari usulan lambang itu harus dijelaskan dan 
bisa dipahami secara aklamasi oleh anggota DPRD Siak yang ada karena yang akan 
memutuskannya nanti adalah DPRD.   "Saya menolak karena saya tidak paham dan 
menilai hal ini belum penting dan kami juga siap membuka forum dialog untuk ini 
sehingga tidak terus jadi perdebatan dan kawan-kawan lainnya yang
 tidak sejutu juga punya hak menyampaikan keberatannya. Tapi bagaimanapun 
usulan yang disampaikan oleh rekan-rekan DPRD itu adalah sebuah pola pandang 
yang bagus dan sangat kita hargai. Urusan setuju dan tidak itu juga aturan 
demokrasi yang ada di daerah ini," tandas Tengku.   Di sisi lainnya Wakil Ketua 
DPRD Siak Drs H Endang Sukarelawan, SH mengatakan dirinya secara organisatoris 
tidak boleh berkomentar terlalu jauh. Saat ini bola usulan itu telah 
disampaikan beberapa anggota DPRD Siak dan di DPRD itu terdapat pola pikir yang 
beragam, nanti kepiawaian mereka masing-masinglah yang akan menentukan gol atau 
tidaknya usulan itu.   "Tugas kami hanya mengawal usulan ini, dengan semua 
mekanisme yang ada. Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak," Ujar Endang. 
iwn   ------berita 4--------- Kamiran R Pimpin RAPI Siak Radio Antar Penduduk 
Harus Jadi Mitra Pemerintah SIAK-Kamiran R atau akrab disapa dengan panggilan 
Bung Joni Centeng, secara resmi pimpin organisasi Radio Antar
 Pendudk Indonesia (RAPI) Siak 04-12 Periode 2006-2009 mendatang yang ditandai 
dengan pelantikannya oleh Ketua RAPI 04 Riau H Suryadi Khusaini di Ballroom 
Hotel Yasmin, Siak Sri Inderapura, Kamis (31/5) kemarin.   RAPI Siak dalam 
operasionalnya di Kabupaten yang baru berusia 7 tahun ini diharap bisa jadi 
mitra pemerintah dan menghindari aktivitas omongan yang tidak bermanfaat di 
udara karena dinilai akan mengganggu etos kerja masyarakat.   Di hadapan para 
pengurus RAPI Siak yang merupakan himpunan pemilik frekuensi gelombang radio 
komunikasi yang telah mengantongi izin mengudara, serta warga kehormatan RAPI 
Siak Bupati H Arwin AS, SH serta sejumlah a kepada dinas, Ketua Rapi Riau H 
Suryadi Khusaini mengingatkan, RAPI Siak di masa datang mesti bisa bekerja 
sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah digariskan organisasi. Membantu 
masyarakat dan Pemkab Siak dalam hal Komunikasi, sehingga keberadaan RAPI Siak 
tidak sekadar melegalkan pembicaraan di udara, tapi hendaknya
 memberikan manfaat bagi penyampaian informasi kepada warga masyarakat yang ada 
di pelosok pedesaan dan sulit terjangkau alat komunikasi lainnya.   "RAPI bukan 
organisasi politik, tapi RAPI siap membantu urusan politik dalam hal 
komunikasi, contohnya perkembangan suara Pilkades, Bupati atau Gubernur nanti. 
Jangan jadikan radio faktor penghambat kerja, dan hanya menghabiskna waktu 
untuk berbicara yang tidak bermanfaat di saluran yang dimiliki," ingat Suryadi. 
  Sementara itu Bupati Siak H Arwin AS, SH dalam sambutannya mengatakan 
keberadaan RAPI diharapkan bisa membantu kegiatan informasi masyarakat dalam 
mendapatkan sesuatu hal yang belum diketahui, menjadi teman yang baik bagi 
Pemkab Siak dalam menyampaikan informasi terkait program pembangunan yang 
sedang digalakkan. "Siak sebagai daerah yang baru berkembang mengharapkan 
kerjasama anggota RAPI. Bantu dinas terkait dalam hal penertiban jalur-jalur 
udara yang ada di daerah ini sehingga tidak mengganggu frekuensi-frekuensi
 lainnya," harap Arwin.iwn   ( Ikhwan)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kelompok Advokasi Riau - KAR
  Jl. Gabus. No. 39 
  Tangkerang Barat
  Pekanbaru - Riau
  Telp : +62812 680 3467
Fax  : +62761 22545

   

       
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke