LSM di Selandia Baru: Reformasi Militer Cuma Omong Kosong
Wellington - Sebuah LSM pengamat Indonesia di Selandia Baru menilai reformasi militer cuma omong kosong dan meminta negaranya untuk segera mencabut kembali hubungan militer yang baru saja dipulihkan. Pernyataan tersebut dikeluarkan Indonesia Human Rights Committee (IHRC) terkait penembakan lima warga Alas Tlogo, Pasuruan. Maire Leadbeater dari lembaga tersebut mengecam pemerintah Selandia Baru yang dianggap secara diam-diam menjalin kembali hubungan pertahanan, setelah delapan tahun diputuskan. "Kami terkejut dengan pemerintah Selandia Baru yang diam-diam memulai kembali hubungan pertahanan dengan Indonesia setelah delapan tahun putus, dan tidak mendiskusikan perubahan kebijakan ini kepada masyarakat atau dengan parlemen," kata Maire Leadbeater dalam pernyataan yang dirilis, Rabu (6/6). "Penyerangan terhadap warga desa mengindikasikan 'reformasi militer' di Indonesia cuma omong kosong." Lembaga tersebut menyatakan keprihatinannya akan kekebalan hukum yang dinikmati oleh militer Indonesia terkait kasus Timor Timur. "Kami harus mempertimbangkan semua korban tidak bersalah selama represi militer Indonesia, hampir 200.000 orang tewas," kata Marie. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Kristiarto Legowo, mengaku belum mendengar pernyataan tersebut. Namun, dia menegaskan fondasi hubungan Indonesia-Selandia Baru sangat kuat. "Saya yakin pemerintah Selandia Baru bisa melihat secara objektif keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Pasuruan," katanya saat dihubungi SH, Kamis (7/6) pagi. Indonesia dan Selandia Baru memulihkan kembali hubungan kerja sama pertahanan yang sempat terganggu pasca jajak pendapat di Timor Timur 1999. Pemulihan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Selandia Baru Winston Peters di Jakarta awal Mei lalu. Kerja sama pertahanan itu dimulai dengan pelatihan pejabat militer Indonesia di Selandia Baru. Dalam pertemuan Komisi Bersama Tingkat Menteri tersebut juga disepakati kerja sama kepolisian. Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clarks dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia bulan Juli mendatang. Di bagian lain, Kapuspen TNI Sagom Tamboen kepada SH, Kamis (7/6), mengatakan reformasi TNI akan tetap berjalan terus. Desakan masyarakat agar kasus tanah Grati diselesaikan di Pengadilan Sipil sepenuhnya diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. "Kalau ada peraturan yang mengharuskan diselesaikan di pengadilan sipil, tentu akan kami patuhi, tetapi kalau aturannya mengharuskan pelaku diadili di pengadilan militer proses itu yang akan kita tempuh," tambah Sagom. Menurutnya, kerja sama Indonesia-Selandia Baru tidak akan berpengaruh dengan adanya kasus Grati, meskipun kerja sama pertahanan kedua negara dilakukan berdasarkan komitmen TNI untuk melakukan reformasi internal. Di bagian lain, rencana pemeriksaan beberapa warga Desa Alas Tlogo dengan status sebagai saksi peristiwa penembakan oknum Marinir, akhirnya batal dilakukan. Belum jelas alasan pembatalan pemeriksaan oleh Pomal yang dijadwalkan berlangsung di Rabu (6/6) di Mapolsek Grati, Pasuruan. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo, Imam Sugnadi, kepastian pembatalan atau penundaan pemeriksaan tersebut setelah ada kabar dari Polres Pasuruan. "Pemeriksaan warga batal dilakukan Rabu ini. Kabar selanjutnya, kami masih menunggu surat panggilan dari Polres atau Polsek," kata Imam Sugnadi saat dihubungi SH, Rabu (6/6) siang. Ia menambahkan pihaknya tidak tahu alasan penundaan pemeriksaan tersebut. Tetapi bagi Imam, hal itu tidak ada masalah, karena warga sudah menyatakan siap diperiksa untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tersebut. Yang jelas, sebanyak 15 orang yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut siap memberikan keterangan. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap warga akan dilakukan secara bertahap. Tetapi dengan pembatalan ini, pihaknya belum tahu kapan pemeriksaan akan dilakukan. "Rencananya Rabu, ada 4 atau 8 orang yang akan diperiksa. Tetapi kami sudah siapkan 15 orang," tandasnya. Lima belas orang tersebut adalah Misnatun, Syah, Munaji, Muchtar, Budiono, Samad, Tosan, Supadil, Ahmad, Misdi, Satiran, Asur, H Sholeh, Jumaatun (ayah Dewi Khatijah) dan Somad (ayah Mistin). "Dalam pemeriksaan nanti, warga akan didampingi 23 pengacara dari elemen Ormas, LSM maupun partai politik," kata Imam. (nat/emy/nun) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
