Riau Harus Lawan Pertamina
Soal Pengelolaan Blok CPP
---------------------------------
PEKANBARU-Masyarakat Riau diminta untuk menentang keberadaan Pertamina yang
masih mengelola Coastal Plains Pekanbaru (CPP) Block. Pasalnya, turunnya
produksi minyak CPP Block bukan karena putra daerah, tapi akibat masih kuatnya
pengaruh Pertamina dalam pengelolaan ladang minyak tersebut. Hal tersebut
dikatakan praktisi hukum Riau yang juga salah seorang penggerak perebutan CPP
Block, H. Kapitra Ampera, S.H., di Pekanbaru, Kamis (7/6). "Bila pemerintah
Siak menginginkan pergantian pimpinan di lingkup BSP maupun di CPP maka carilah
putra terbaik Riau yang dianggap mampu menjalankan produksi minyak bumi yang
diketahui mempunyai kapasitas 70.000 barel per hari. Soal menyangkut
perusahaan, BSP maupun CPP bisa melakukan kerjasama dengan PT Riau Petroleum
yang merupakan BUMD milik masyarakat Riau. “Perlu dicatat, dasar utama kita
melakukan perlawanan merebut CPP Block dari Pertamina dan PT CPI karena melihat
keberadaan perusahaan itu tidak memberi kontribusi kepedulian
yang signifikan kepada masyarakat Riau. Dan tekad itu sudah disampaikan para
tokoh masyarakat Riau secara terbuka,” ungkapnya. Akan tetapi setelah
perjuangan berhasil direbut, ternyata hasil yang diperoleh tidak menghasilkan
apa yang diharapkan karena timbulnya berbagai kalangan pahlawan kesiangan yang
muncul setelah barang itu sudah di tangan. Pahlawan kesiangan itu hadir dalam
pengelolaan yang pada akhirnya menimbulkan persoalan melemahnya produksi minyak
bumi dalam beberapa tahun belakangan yang saat ini mencapai tidak lebih 25.000
barel/hari. Kelemahan seperti ini, kata Kapitra, yang justru dimanfaatkan
Pertamina dengan pola membangun PT BSP sehingga hasilnya tidak maksimal. "Meski
Pertamina telah teruji dalam pengelolaan ladang minyak justru Pertamina tidak
mampu menggerakan produksi karena ada kepentingan di dalamnya," ujarnya. Untuk
itu Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemkab Siak diminta untuk melepas
keterlibatan Pertamina dan serahkan pengelolaan ke daerah.
"Bagaimanapun BOB taklayak lagi melakukan joint corporate dengan BSP. Lebih
baik BSP kerjasama dengan Riau Petroleum dengan merekrut dan membayar tenaga
profesional sesuai keinginan masyarakat Riau.
Pusat Setengah Hati
Sementara, tokoh masyarakat Riau Drs. Al Azhar, MA, menganggap Pemerintah Pusat
setengah hati menyerahkan CPP Blok kepada Riau. "Pertamina yang tetap bercokol
merupakan bukti bahwa pusat tidak pernah memberikan sepenuhnya CPP Blok kepada
daerah," tegas Ketua Harian Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) ini
ketika ditemui Riau Mandiri di Jalan Kopan, Kamis (7/6) siang. "Tidak ada
apapun yang kita harapkan dari perjuangan itu, kecuali ingin mengangkat marwah
masyarakat Riau di mata pusat yang selalu meremehkan. Saya yang tidak kapabel
dan tahu diri, untuk itu tidak ikut campur dalam ranah bisnis dan teknis
tentang pengelolaan CPP Blok," ujarnya. Lebih jauh, Al Azhar mengatakan, bisnis
minyak merupakan bisnis yang menjanjikan saat ini, sehingga menyebabkan sebuah
negara mengintervensi negara lain. Riau sudah siap mengelola CPP Blok 100
persen, itu saya setuju. Pusat tidak berhak menyebutkan daerah tidak siap.
Kalau ditunggu siap, Indonesia dulu juga tidak siap untuk
merdeka ketika kemerdekaan diproklamirkan. Untuk itu, Pertamina jangan
mencengkramkan tangannya terlalu kuat dan terlalu lama di Blok CPP," tandas Al
Azhar.
Dukung
Dukungan terhadap tuntutan daerah mengelola penuh CPP Blok terus mengalir. Kali
ini datang dari masyarakat Siak Tengku Romainur. "Kita mendukung apa yang
dikatakan tokoh masyarakat Riau H Basrizal Koto, siapa pun pemimpin di daerah
ini harus komit dalam mengelola BSP dan tidak berada di bawah bayang-bayang
Pertamina, sebab perjuangan merebut BSP dulu akan sia-sia kalau kita masih
membiarkan Pertamina mendikte kita. Komitmen awal PT BSP dan pengelolaan bloc
CPP oleh daerah harus dipertegas, bila tidak akan timbul pergolakan dalam hal
ini, sebab PT BSP bukanlah perusahaan keluarga. Setiap tetes minyak yang
diambil dari perut bumi Zamrud itu harus jelas pertanggungjawabannya agar hati
warga dan pejuang perebutan CPP Block tidak makin terluka," ujar Tengku
Romainur. Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Siak, Drs. Amir Abdulrahman,
menjelaskan, baru-baru ini DPRD Siak telah mengesahkan Perda tentang penyertaan
modal pemerintah daerah di PT BSP mencakup Provinsi dan daerah-daerah
Kabupaten Kota yang berada di wilayah CPP Bloc. "Kita minta Perda itu segera
direalisasikan. CPP Block adalah milik Siak dan kita sudah punya aturan main.
Siak tidak bisa diatur oleh Pertamina, dan perusahaan patungan segera
diwujudkan," ujarnya. Menurut Amir, selama ini rakyat Lancang Kuning sering
terluka, oleh berbagai aktivitas-aktivitas perusahaan minyak. Ibarat pepatah
semutpun bila terinjak akan menggigit. "Kita harap, kerjasama yang baik dan
saling menghargai untuk kesejahteraan warga Indonesia. Kita salut dengan
statemen tokoh masyarakat Riau, karena apa yang disampaikannya itu, adalah
sebuah sikap peduli untuk kemajuan daerah. Statemen Basko adalah motivasi bagi
masyarakat Siak. Warga Siak memang sudah bosan selalu dipermainkan dalam
pengelolaan minyak ini. Kita minta Pertamina menghargai hak-hak rakyat
Kabupaten Siak karena melihat apa yang terjadi selama ini sangat membuat hati
orang Siak khususnya dan Riau umumnya sangat terluka," tandas Amir.
Tunggu Waktu
Di tempat terpisah Irvan Gunawan ST, Wakil Ketua DPRD Siak, mengatakan,
dominasi Pertamina di PT Bumi Siak Pusako Zamrud Kabupaten Siak hanya tinggal
mengunggu waktu, sebab saat ini DPRD Tengah menggodok Ranperda Jasa
Pertambangan Siak. Dengan lahirnya Perda itu nanti, perusahaan patungan bisa
segera dibentuk disamping itu juga akan lahir Perusahaan Mandiri milik Pemkab
Siak sebagai anak dari PT BSP. "Dominasi Pertamina secara berangsur-angsur
dapat kita kurangi, dan alih teknologi bisa dilakuan dengan maksimal. Kendala
yang terjadi selama ini alih teknologi yang pernah dijanjikan Pertamina tidak
pernah berlangsung optimal karena selama ini yang banyak diberdayakan oleh
Pertamina itu masih sebatas pada orang-orang mereka sendiri. Di sampang itu
alih terknologi ini menjadi kendala karena keterbatasan SDM kita sendiri jujur
itu harus kita akui," terangnya, kemarin kepada Riau Mandiri. (dar,cr2,iwn)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kelompok Advokasi Riau - KAR
Jl. Gabus. No. 39
Tangkerang Barat
Pekanbaru - Riau
Telp : +62812 680 3467
Fax : +62761 22545
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
