http://www.suarapembaruan.com/last/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
60-70 Persen Anggaran Pendidikan untuk Birokrasi
[JAKARTA] Sekitar 60 hingga 70 persen anggaran pendidikan dari Rp 44,1 triliun 
yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), ternyata habis untuk 
pelayanan dan kebutuhan birokrasi yang tidak berkaitan langsung dengan 
penyelenggaraan maupun peningkatan mutu pendidikan. 

Artinya, meskipun amanat konstitusi dipenuhi, yakni anggaran pendidikan minimal 
20 persen dari APBN, tetap saja tidak akan mengubah mutu dan kualitas 
pendidikan nasional. 

"Jadi angka 20 persen untuk anggaran pendidikan ternyata tidak berarti apa-apa. 
Karena, porsi terbesar bukan untuk pelayanan publik," ungkap 

Koordinator Analisis dan Kajian, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 
(Fitra) Yenny Sucipto, saat berbincang dengan SP, di Jakarta, Kamis (2/8). 

Yenny mengatakan, dokumen rencana kegiatan anggaran kementerian/ lembaga 
(RKA/KL) Depdiknas 2007 dengan alokasi anggaran Rp 44,1 triliun, faktanya 
sebagian besar anggaran masih habis digunakan untuk berbagai program yang tidak 
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Anggaran sebesar itu, kata Yenny, habis untuk pelayanan dan kebutuhan 
birokrasi. Misalnya, diklat teknis pegawai, peningkatan kapasitas kelembagaan, 
administrasi kepegawaian, dan sebagainya. 


Rp 7,5 triliun 

Yenny mengatakan, anggaran yang benar-benar berkaitan langsung dengan program 
pendidikan hanya sebesar Rp 7,5 triliun. Ini meliputi rehabilitasi sekolah, 
beasiswa, perpustakaan, dan lain-lain," katanya. 

Dengan melihat penggunaan anggaran pendidikan seperti itu, lanjutnya, sudah 
dapat dipastikan nantinya walaupun angka 20 persen tercapai, hal itu tindakan 
akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap peningkatan kualitas pendidikan di 
Indonesia. 

Pertimbangannya, Yenny melanjutkan, sudah pasti sebagian besar anggaran akan 
tetap digunakan untuk urusan birokrasi yang tidak ada kaitannya langsung dengan 
peningkatan kualitas dan sarana/prasarana pendidikan. 

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Wasito Adi 
membantah pernyataan tersebut. Dia menegaskan, besarnya anggaran sudah melalui 
prosedur yang ketat termasuk persetujuan DPR. "Penetapan dan alur penggunaan 
anggaran ditetapkan melalui mekanisme ketat. DPR mengetahui dan menyetujui," 
katanya. 

Bambang mengemukakan, justru anggaran untuk program bantuan operasional sekolah 
(BOS) mendapat porsi yang besar. Yakni, sekitar Rp 10 triliun. 


Pembangkangan 

Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah (Jateng) Drs Sudharto MA, dalam diskusi 
panel bertajuk Anggaran Pendidikan 20 Persen, Ya atau Tidak, yang digelar LSM 
Gerakan Membangun Masyarakat (Gerbang Mas) di Semarang, belum lama ini 
menegaskan, jika 

Pemerintah pusat maupun daerah yang mengabaikan anggaran pendidikan 20 persen 
sama saja dengan melakukan pembangkangan terhadap amanat konstitusi. Tidak ada 
alasan untuk mengabaikan dengan alasan kondisi keuangan yang minim. 

Seharusnya, anggaran di bidang lain yang harus dipangkas untuk digunakan 
sebagai anggaran pendidikan. 

''Jangan kemudian anggaran pendidikan yang dipangkas, tapi anggaran bidang lain 
yang tak terlalu penting, justru ditambah. Sebab, banyak alasan pemerintah 
pusat dan daerah, tak bisa memenuhi 20 persen, karena kondisi keuangan,'' 
ujarnya Sudharto. 

Dia mengatakan, anggaran pendidikan 20 persen tidak hanya untuk mensejahterakan 
para guru yang nasibnya masih terpuruk, melainkan juga demi meningkatkan 
kualitas pendidikan di Tanah Air. 

Anggaran pendidikan dapat digunakan untuk membangun sekolah-sekolah rusak yang 
masih banyak ditemukan di daerah. 

[142/W-12] 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 2/8/07 

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke