http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/18/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Geoekonomi Pembangunan dan Globalisasi
Daoed Joesoef 

Hingga menjelang akhir tahun '50-an abad yang lalu, semua ilmu pengetahuan, 
termasuk ekonomika (economics), menjadi tersudut karena tidak siap 
menanggulangi masalah pembangunan negeri terbelakang yang umumnya baru merdeka. 
Cabang ekonomika yang dijabarkan khusus untuk menangani masalah tersebut, 
ekonomika pembangunan (development economics), sebagai pengetahuan ilmiah tetap 
memegang aneka asumsi induknya. Begitu rupa hingga menjadi kumpulan pengertian 
yang logis bagi penalarannya sendiri tetapi abstrak bagi masalah riil human 
yang hendak ditanganinya. 

Ketika Hadiah Nobel untuk ekonomika diintroduksi di tahun 1969, banyak ekonom 
melihat hal itu sebagai penghargaan luar biasa bagi ilmu yang mereka kembangkan 
selama ini. Satu-satunya ilmu sosial yang disejajarkan dengan ilmu 
kealaman/eksakta yang bergengsi, mengingat tokoh-tokoh yang diutamakan mendapat 
hadiah ini sarjana yang mengolah teori-teorinya dengan sangat melibatkan 
matematika, menjadi mathematical economics atau econometry. Namun ada pula 
pemenang Nobel ekonomi yang tidak terlalu antusias melihat penalaran ekonomi 
yang menjadi semakin abstrak. 

Gunnar Myrdal, misalnya, menunjukkan kesukaran-kesukaran membebaskan ilmu 
ekonomi dari konflik-konflik nilai kalau ia mau diterapkan secara efektif. 
Sedangkan Amartya Sen menunjukkan bukti-bukti kecenderungan pengetahuan ilmiah 
itu mereduk- si kompleksitas dan keanekaragaman gejala-gejala sosial demi 
correctness penalarannya, bukan applicability-nya. 

Biar bagaimanapun ekonomika tergolong ilmu sosial, yang bertujuan tidak hanya 
mau memahami keadaan (masalah) human tetapi juga memperbaikinya. Lain dengan 
ilmu kealaman yang hanya bertujuan memahami keadaan, tidak berpretensi 
mencampuri jalannya alam. 

Anehnya tiga lembaga dunia yang diberi wewenang PBB mengurus masalah 
pembangunan negeri-negeri tertinggal, yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO, memegang 
teguh ajaran standar ekonomika: semua manusia adalah homo economicus, pasar 
bekerja sempurna berhubung informasi sempurna bisa diperoleh setiap orang. 
Maka, pemerintah tidak usah ikut campur. Yang paling keliru adalah asumsi bahwa 
lingkungan adalah "a free commodity". Artinya, artinya, alam dilihat 
semata-mata sebagai pemasok resources dan tempat sampah dari sistem sosial. 

Jadi ketiga lembaga tersebut menjadi simbol dari suatu pemikiran dan suatu 
kebijakan unik, yaitu economic development in terms of income (GNP, GDP, 
average income). Sedangkan keadaan dan sebab keterbelakangan ekonomi Brasil 
lain dari India, Senegal, atau Indonesia, dan keadaan alaminya yang bisa 
diandalkan juga berbeda. Maka setiap negeri tertinggal kiranya membutuhkan 
ekonomika pembangunannya yang tersendiri. 

Padahal, lama sebelum pembangunan jalan dan lain-lain sistem komunikasi 
menembus batas-batas geografis, termasuk hukum Eropa, geografi sudah merupakan 
sebab primer dari variasi dalam kultur, ekonomi-politik dan organisasi sosial 
di kalangan rakyat yang mendiami dataran rendah dan tinggi serta pantai di 
Asia, Afrika, Amerika Latin, di mana pun. Dan sejauh ekonomi pembangunan 
digambarkan sebagai "perang" melawan kemiskinan dan kebodohan, makhluk yang 
serba belum berkembang ini berpijak di bumi. 

Maka baik di capitalist West maupun di socialist East, teori pembangunan telah 
membuat satu kekeliruan fundamental, yaitu mengabstrakkan ruang (space) begitu 
saja dalam penalaran keilmuannya. Ruang dalam arti geografi fisik dan geografi 
sosial. Padahal sekarang masalah geografis semakin menyibukkan diskusi publik, 
dari transmigrasi hingga mondialisasi, melalui urbanisasi dan lokasi/relokasi 
proyek pembangunan, pendudukan ruang publik oleh urban poor yang tercampak dari 
habitat alaminya. 


Ruang Sosial 

Bila pembangunan seharusnya dikaitkan dengan ruang maka pembangunan nasional, 
yang mencakup pembangunan ekonomi, dinyatakan in terms of social space, tidak 
lagi in terms of income, walaupun perhitungan income masih tetap dijalankan. 
Ruang menjadi modal sosial yang semakin penting dalam keseluruhan modal sosial 
yang diandalkan dalam proses pembangunan. Apalagi kita sedang berada di suatu 
momen historis di mana kemampuan bertindak, individual atau kolektif, menangani 
ruang cenderung meningkat. 

Ruang sosial itu bukanlah suatu substansi yang abstrak, tetapi suatu ruang 
hidup manusia yang konkret, diciptakan dalam konteks (pembangunan) suatu 
komunitas tertentu, lokal maupun nasional. Dalam dimensi objektif, material, 
kultural, dan spiritualnya, ruang sosial ini adalah produk transformasi alam 
melalui proses pikiran dan kerja manusia. Alam itu bisa berupa sungai, danau, 
daratan, pantai, lautan, hutan, dan lain-lain. 

Ruang sosial itu juga merupakan sebuah pementasan dari interaksi sosial dan 
direkayasa oleh penduduk dalam berbagai derajat intervensi/perubahan, dari 
mulai modifikasi yang terkecil (pembangunan gedung sekolah) yang dampaknya 
kecil saja pada lingkungan, modifikasi menengah (pembangunan kampus, waduk, 
kompleks industrial), sampai modifikasi terbesar (pembangunan kota, provinsi, 
pulau) yang pasti mengubah tata lingkungan. 

Secara filosofis pembangunan dalam arti ruang sosial ini diformulasikan sebagai 
suatu "gerakan komunitas" yang tak berkesudahan, selama proses mana komunitas 
yang bersangkutan menjadi terasa lebih adil, lebih manusiawi, lebih akseptabel 
bagi warganya. 

Dengan menghidupkan gerakan komunitas secara sadar ke dalam penalaran-nya 
berarti pembangunan itu secara implisit menghidupkan semangat dan praktik 
demokrasi di kalangan rakyat dan melalui ini, sekaligus membangun (kesadaran) 
politik. Sebab setiap ide ekonomi mengasumsikan adanya suatu tata politik 
tertentu. Dengan begitu politik dan ekonomi tidak hanya menjadi saling engage 
tetapi lebih-lebih saling commit. 

Pembangunan seperti itu mengharuskan adanya partisipasi penduduk setempat dalam 
pilihan dan pendirian proyek di permukimannya. Kalau berupa waduk, misalnya, 
sejak perencanaan rakyat di sekitar sudah diajak bicara, mengenai tujuan, 
dampak dan lebih-lebih opportunity costs bagi mereka, berdasarkan pandangan 
tradisional, kearifan lokal, dan/atau filosofi etnis. 

Artinya, mereka tidak hanya dijadikan penonton yang pasif. Pengikutsertaan 
rakyat inilah yang kiranya disebut participatory democracy dan pembangunan 
disebut participatory development. Penduduk dengan buminya dibuat manunggal, 
dijadikan senasib dengan ruang alami di mana mereka berada dalam dan selama 
proses pembangunan. 

Di samping budaya politik (demokrasi) pembangunan begini secara simultan dan 
spontan menumbuhkan pula berbagai budaya lain yang terkait: budaya komunikasi, 
ekonomi, hukum, artistik, bahkan budaya pengetahuan nalariah, karena 
lama-kelamaan ruang sosial ini bisa menjadi suatu learning society, yaitu dasar 
yang ideal bagi pembentukan civil society. 

Bila demikian konsep dan praktik pembangunan dalam artian ruang sosial 
berpotensi pula untuk menjalankan fungsi-fungsi politik, yaitu pendidikan 
politik, perekrutan politik, mendorong partisipasi politik warga, menyalurkan 
aspirasi, melaksanakan komunikasi politik dan kontrol politik di tingkat 
grass-root. Rakyat dibiasakan mendelegasikan wewenang tetapi tidak 
mendelegasikan tanggung jawab kepada politikus mana pun. 

Bung Hatta dahulu sering berujar, "Kami ingin membangun suatu dunia di mana 
setiap orang bahagia". Istilah "bahagia" tidak ada dalam kamus ekonomika, 
tetapi kekayaan/kemakmuran (wealth/welfare). Walaupun begitu "bahagia" dapat 
kiranya bermakna "to have more and to be more". Yang pertama untuk mengatasi 
kemiskinan dan yang kedua demi memupus kebodohan. 


Kemakmuran dan Sekuriti 

Bila demikian geopembangunan nasional, yaitu pembangunan dalam artian ruang 
sosial, secara konseptual mengarah kepada kedua masalah pokok human tersebut. 
Ia menarik rakyat berpartisipasi dalam berproduksi (to have more) yang sesuai 
dengan kondisi alaminya (geokultur) dan lingkungannya (geostrategi, misalnya 
dalam pembangunan desa-desa pantai), jadi demi kemakmuran dan sekuriti. 

Geopembangunan menuntut pemerintah mengikutsertakan rakyat dalam membicarakan 
proyek pembangunan. Jadi, mengangkat derajat pengetahuan/ kesadaran rakyat 
(geopolitik, geoeducation), demi penghargaan terhadap martabat kemanusiaan 
rakyat (to be more). 

Dengan begitu ada perpaduan konkret antara pembangkitan nasionalisme dan usaha 
memperbaiki perikehidupan rakyat, secara materiil dan idiil. 

Penulis adalah pengamat geopembangunan nasional 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 18/9/07 

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke