http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/27/Sorotan/sorot01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY Rumitnya Memajukan Pendidikan di Maluku Pengantar Pendidikan di Provinsi Maluku menyisakan masalah yang sangat rumit. Sayangnya masalah ini tidak menjadi perhatian serius kalangan pelaksana teknis dan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku. Mereka yang berada di daerah perbatasan dan kawasan terpencil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), misalnya, belum mendapat perhatian penuh. Ada sekolah harus dibubarkan, dan para siswanya kembali ke masyarakat dengan capaian pendidikan hanya tingkat sekolah dasar (SD). Mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat tidak adanya guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh persoalan itu, Koresponden SP, Vonny Litamahuputty menuliskannya dalam sorotan kali ini. Pendidikan bermutu untuk mewujudkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif hanya sebuah slogan yang entah kapan diwujudkan di Provinsi Maluku. Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) ikut pesimistis karena gerakan untuk memajukan pendidikan di MTB terasa hambar. Beberapa desa di Kabupaten MTB, seperti Wetar, Damer, dan Moa Labobar sama sekali tidak memiliki guru. Sehingga, pendeta yang bertugas di daerah-daerah tersebut harus bekerja sebagai pelayan Tuhan dan pengajar. Umumnya sekolah-sekolah di sana hanya memiliki satu-dua guru. Pendidikan di tingkat menengah pertama jelasnya, kondisinya juga mirip. Tingkat serapan untuk pendidikan SD-SMP tidak lebih dari 40 persen. Enam puluh persen anak-anak di MTB terpaksa drop out dan kembali ke masyarakat dengan tingkat pendidikan SD. Dapat dibayangkan akibatnya bagi proses pembangunan di kabupaten itu. Yang lebih menyedihkan lagi ada kebijakan membangun sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten MTB sebanyak 18 SMK. Dengan sebaran yang cukup mencengangkan, ada penempatan di daerah terpencil, SMK dengan fasilitas sangat minim kemudian dengan guru yang hanya 1-2 orang. Inilah realitas pendidikan di MTB. Memang, ada beberapa SD dan SMU/SMK yang layak. Itu tidak ada datanya. Pemerintah provinsi dan kabupaten bekerja, tanpa memiliki data dasar yang memadai, akibatnya terjadi tumpang tindih. Misalnya, satu sekolah ada anggaran dari kabupaten, ada anggaran dari provinsi, bahkan ada anggaran dari pusat. Tumpang tindih seperti inilah yang menimbulkan masalah. Pemerintah kabupaten (pemkab) sedang menghimpun data mengenai kondisi prasarana pendidikan di kabupaten tersebut. Dilema Bupati MTB Bitzael Sylvester Temmar mencontohkan, ada salah satu SMA dan satu SMK yang didirikan di satu desa, sedangkan desa lain dengan alasan tertentu tidak mau menyekolahkan anak di sekolah tersebut. "Yang terjadi adalah proporsi murid terhadap kelas di SMK tersebut, satu kelas terdiri dari 5-6 murid, demikian juga di SMA. Itu dipersulit dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, guru hanya 2-3 orang. Ini mesti kita duduk bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemkab MTB. Dilema bagi saya, kalau tutup ada reaksi dari masyarakat, tidak tutup jadi beban," katanya. Keadaan begini, tiba-tiba ada keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi (PT) di MTB. Ini kemudian memperumit masalah, karena tanpa izin operasional, PT ini beroperasi, yang pada gilirannya ketika ditertibkan, lalu nasib mahasiswa itu seperti apa. Masalahnya bisa menjadi sederhana jika semua pihak membuka dialog, bagaimana menyelesaikan masalah mendirikan PT ini. Dia mencontohkan, setelah pengelola PT mengalami kesulitan mengurus izin perpanjangan di departemen, baru pemkab didatangi. Bupati tidak bisa berbuat apa-apa. Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dan Wakil Gubernur Maluku, MA Latuconsina mengakui adanya kelambanan pemprov dalam menangani masalah pendidikan. Masalah tersebut terjadi karena letak geografi wilayah Maluku yang terdiri dari daerah-daerah kepulauan, cukup sulit untuk dijangkau. Ditambah lagi dengan letak pulau-pulau terdepan, yang wilayahnya belum bisa disinggahi menggunakan transportasi modern. Soal dana pendidikan, sebenarnya tidak memiliki masalah serius. Sebab, untuk anggaran tahun 2007 di Maluku, telah ditetapkan Dana Alokai Umum (DAU) sebesar Rp 400 miliar. Tahun ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 150 miliar, masih ditambah dana dekonsentrasi dari sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Maluku sebesar Rp 6,2 triliun. Ini berarti dana pendidikan di Maluku ada kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Itu bisa dilihat dengan data statistik yang dimiliki pemprov. Di mana dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2005 berkisar pada 7 persen, tahun 2006 sebesar 9,6 persen, dan tahun 2007 sebesar 12 persen, tambahnya. Berbagai regulasi baru di bidang pendidikan dikeluarkan, tetapi justru semakin banyak yang menilai tidak akan memberikan harapan, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak mampu. Apalagi warga seperti di Kabupaten MTB. Pendidikan dasar saja masih jauh dari harapan, bagaimana mungkin rencana strategis pendidikan baru yang bertumpu pada tiga pilar. Peningkatan dan penguatan akses pendidikan, peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan, serta peningkatan tata kelola dan citra publik pengelola pendidikan, dapat terwujud di Maluku baru sebatas mimpi. Di MTB, membayangkan tiga pilar ini saja belum. Buta Aksara Dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009, serta Inpres Nomor 5 Tahun 2006, pada akhir tahun 2009, angka buta aksara usia 15 tahun ke atas tersisa 5 persen atau 7,7 juta orang. Provinsi Maluku, tidak tergolong buta aksara yang masuk dalam 10 provinsi buta aksara tertinggi di Indonesia, namun masih terdapat lima kabupaten yang terdapat angka buta aksara tertinggi, di antaranya Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah (Malteng), dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Ismail Titapele, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku mengatakan, untuk Kota Ambon, berdasarkan laporan dari wali kota, tidak ada lagi buta huruf. Ini merupakan langkah maju yang harus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk dapat memberantas buta aksara. Upaya pencapaian target, bukan perkara mudah. "Karena itu, komitmen dan peran serta dari berbagai komponen bangsa dalam mendukung upaya pencepatan penuntasan buta aksara harus terus ditumbuhkembangkan," ujarnya. Langkah awal yang harus dibenahi adalah menghentikan politisasi pendidikan. Ini akar persoalan yang terjadi di MTB. Mau menempatkan kepala sekolah harus orang yang memiliki hubungan politik atau hubungan keluarga dengan siapa yang mengambil kebijakan. Pada peristiwa politik, guru-guru itu disuruh jadi pion politik. "Kondisi guru di Maluku saat ini cukup memprihatinkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Di Kota Ambon ada beberapa wilayah tertentu yang mengalami penumpukan guru, sementara di wilayah lain mengalami kekurangan tenaga, bahkan sampai mencapai angka 1.000. Padahal, Kota Ambon merupakan sentral dari Provinsi Maluku," kata anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Mercy Barends. Di Ambon saja sudah begitu, bagaimana jadinya di daerah terpencil. Pada wilayah terpencil, ada satu sekolah yang hanya dipegang satu tenaga guru yang berperan sebagai kepala sekolah dan pengajar untuk seluruh kelas. "Masalah tenaga guru di Maluku ini, sebenarnya sudah berada pada posisi ambang kritis. Masalah kekurangan tenaga guru ini diakibatkan karena beberapa hal, di antaranya kondisi geografis, keterbatasan APBD untuk mengangkat tenaga guru kontrak menjadi PNS serta good will dari para guru itu sendiri untuk mau menjalankan tugas di daerah-daerah terpencil," katanya. Menyinggung tentang ketersediaan sarana dan prasarana dari guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, Barends mengatakan, itu perlu kebijakan dari pemerintah karena bukan hanya karena fisik seperti rumah dinas, melainkan juga insentif bagi mereka. Perlu kebijakan pemerintah terkait dengan insentif guru. Ada satu guru bisa mendapatkan sampai Rp 2,5 juta, ini suatu hal yang sangat luar biasa jika dilihat dari APBD yang sangat terbatas. Dia berharap ada solusi dan pikiran yang baik dalam menuntaskan masalah tersebut dalam semangat ke-Maluku-an sehingga masalah yang dihadapi dapat terintegrasi, tanpa ego-ego wilayah. Ismail mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di Maluku secara keseluruhan, akan dilakukan rasionalisasi supaya tidak terjadi penumpukan guru pada suatu kabupaten, kecamatan atau wilayah tertentu. Hal ini dilakukan karena terjadi penumpukan tenaga guru yang diperkirakan sekitar 800 sehingga permasalahan kekurangan guru menjadi masalah yang cukup ruwet. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Institusional Universitas Pattimura (Unpatti), Tanwey Gerson Ratumanan menjelaskan, mutu pendidikan di Maluku sangatlah memprihatinkan. Pada program studi IPA, Maluku berada pada urutan 32 dari 33 provinsi, dengan penguasaan materi 43,45 persen, sedangkan pada program studi IPS, Maluku berada pada urutan 33 dari 33 provinsi dengan penguasaan materi 42 persen, katanya. Penurunan tersebut harus disikapi serius, baik pemprov, Diknas Maluku maupun kabupaten/kota, PT, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai pilar yang harus saling sinergi, bekerja lebih terorganisasi secara baik dan terencana dan saling koordinasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. "Saya mengusulkan untuk bisa diperbaiki yaitu membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dan sekarang sudah mulai terbangun antarprovinsi, antardinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, PT, dan LPMP," katanya. Ada beberapa faktor penting yang memberikan kontribusi besar terhadap rendahnya kualitas pendidikan. Faktor guru, disebabkan jumlah dan sebaran guru di Maluku sangat kurang dan besarnya tidak proporsional atau tidak merata. Di daerah-daerah terpencil kurang sekali jumlah gurunya, katanya. Dikatakan, kualitas guru di Maluku sangat rendah. Guru SMA menguasai bahan ajar 70 persen, guru SMP menguasai materi 60 persen, sedangkan guru SD di bawah 50 persen. Faktor lain adalah prasarana dan media pembelajaran masih kurang, dengan distribusi yang tidak merata dan terbatas. Banyak sekali perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten yang tidak padu, tidak sinergi, kadang-kadang terputus. Apa yang direncanakan provinsi, tidak dilanjutkan kabupaten. Implementasinya, program kurang produktif. Masih ada pendekatan-pendekatan proyek dan bukan orientasi pada kualitas. Masih banyak guru dari jumlah guru di Maluku sebanyak 21.000 yang belum mengikuti pelatihan dan sekitar 30 persen yang belum tersentuh pelatihan, terutama di daerah pinggiran. -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 27/9/07 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
