(Tulisan ini juga disajikan di website
http://kontak.club.fr/index.htm)
Masalah korupsi Suharto dan
Transparency International
Transparency International, yang telah berkali-kali me-release berita atau
informasi mengenai korupsi besar-besaran yang dilakukan Suharto, telah
menyelenggarakan pertemuan tahunan di Bali yang berakhir pada hari Minggu
tanggal 28 Oktober 2007. Dalam pertemuan ini telah dibicarakan berbagai
masalah korupsi yang terjadi di dunia.
Mengenai pertemuan ini Tempo Interaktif telah menurunkan sebuah berita,
seperti yang tertera di bawah ini. Walaupun dalam berita ini tidak ditulis
secara jelas mengenai korupsi yang merajalela di Indonesia, terutama yang
dilakukan oleh Suharto dan keluarganya, namun mudah diduga bahwa masalah
Suharto juga menjadi pembicaraan di kalangan para peserta pertemuan badan
internasional ini.
Sebab, ada masalah besar yang terkait -- secara langsung atau tidak
langsung dengan Transparency International. Yaitu kasus laporan majalah
TIME 24 Mei 1999 mengenai kekayaan keluarga Suharto yang berasal dari
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagian penting dari laporan majalah
TIME ini didasarkan atas hasil riset Transparency International.
Karena Suharto telah menggugat majalah TIME dengan alasan mencemarkan nama
baiknya, dan gugatan Suharto tersebut dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung,
maka wajarlah kalau kalangan Transparency Internasional memberikan perhatian
terhadap kasus Suharto.
Kasus Suharto ini kiranya juga menarik perhatian dalam pertemuan di Bali
ini ketika dibicarakan juga program PBB dan Bank Dunia mengenai pengembalian
harta yang dicuri para koruptor (StAR Initiative).
Karena berita yang disiarkan Tempo Interaktif tidak menyinggung soal-soal
korupsi Suharto, maka bisa diharapkan bahwa Tranparency International
Indonesia yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis SH akan mengeluarkan release
atau informasi yang berkaitan dengan pertemuan di Bali dan yang berkaitan
dengan masalah korupsi di Indonesia umumnya dan masalah korupsi Suharto
khususnya.
A. Umar Said
* * * * *
Berita Tempo Interaktif tanggal 28 Oktober 2007 selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :
Transparency International Serukan Empat Resolusi
« Petemuan tahunan para anggota Transparency International yang berakhir
hari ini Minggu (28/10) di Bali, menghasilkan empat resolusi. Meliputi
pernyataan terhadap konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan
korupsi, resolusi terhadap situasi terakhir di Burma, resolusi terhadap
konvesi negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama ekonomi dan
pembangunan (OECD), dan resolusi terhadap situasi terakhir di Pakistan.
Hadir dalam pleno terakhir tersebut sekitar 70 perwakilan dari 99 negara
anggota. Pleno para anggota ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian
pertemuan yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia
sejak Rabu 25 Oktober lalu.
Dalam resolusi mengenai konvensi perserikatan bangsa-bangsa dalam melawan
korupsi (UNCAC), Transparency International mendesak para negara-negara
anggota untuk meluncurkan sebuah program mengenai pengembalian aset dari
harta-harta negara yang dikorupsi oleh para penguasanya. Lembaga ini juga
mendesak negara-negara yang menandatangani konvensi itu untuk memapankan
sebuah mekanisme evaluasi terhadap penerapan program pengembalian aset itu.
Dalam resolusi menanggapi situasi di Burma Transparency International
mendesak komunitas internasional, sektor bisnis, dan pemerintah Burma untuk
mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menghentikan tinadakan pelanggarn
hak asasi manusia yang meluas. Lembaga ini juga mencatat bahwa pemerintahan
Junta di Burma yang sangat korup terbukti tidak mampu memberikan respon
terhadap kebutuhan warga, terutama dalam memastikan pemenuhan terhadapa
hak-hak asasi manusia, termasuk perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Dengan catatan itu, Transparency International meminta kepada negara-negara
ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat tekanan, baik terhadap
pemerintahan Junta di Burma maupun komunitas global untuk segera
menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Resolusi ini juga ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dan komunitas
bisnis internasional yang memiliki hubungan dagang dengan Burma untuk
mengambil langkah-langkah guna memastikan pembayaran mereka dilakukan secara
transparan. Desakan itu diminta untuk memastikan para pebisnis ini tidak
hanya akan memperkaya para pejabat korup yang pada akhirnya akan memperkuat
Junta militer yang berkuasa.
Ketua Transparency International Indonesia, Todung Mulya Lubis mengatakan
pihaknya juga meminta kepada pleno untuk menambahkan poin dalam resolusi
kali ini yang berisi permintaan untuk membebaskan tokoh demokrasi Burma yang
kini ditahan, Aung San Suu Kyi. « Kami juga mendesak pembebasan terhadap
para pejuang demokrasi lainnya yang hingga kini masih ditahan Junta terkait
protes mereka bebrapa waktu lalu, » katanya.
Dalam resolusi tentang konvensi OECD, Transparency International mendesak
para negara anggota dan 37 pemerintahan yang menandatangani untuk memperkuat
aksi mereka guna memastikan pemenuhan konvensi untuk memberantas penyuapan
yang dilakukan oleh para pelaku dari negara-negara lain.
Menurut Todung, beberapa negara anggota OECD yang tergabung dalam
Transparency juga mengeluhkan sikap Inggris yang dinilai kurang memberikan
perhatian yang cukup terhadap pemeberantasn korupsi dinegara-negara lain.
Todung mencontohkan kasus diterimanya Thaksin Sinawatra, yang membeli klub
sepak bola Manchester City di Inggris dengan tangan terbuka. Padahal,
dinegaranya sendiri Thaksin dituduh menjadi tersangka korupsi yang merugikan
keuangan Thailand dalam jumlah jutaan dolar.
Resolusi terakhir berisi mengenai pernyataan terhadap diterimanya kembali
Benazir Bhutto oleh pemerintah Pakistan. « Padahal kita tahu Benazir Bhutto
adalah orang yang sangat korup ketika ia menjadi penguasa Pakistan, » ujar
Todung. « Itu bisa dianggap sebagai impunitas yang diberikan pemerintah
terhadap seorang koruptor. »
Setelah pertemuan di Bali ini beberapa pimpinan Transparency International
dan perwakilannya di Indonesia akan menghadap presiden Susilo Bambang
Yudhoyono di istana pada Senin siang. Pertemuan itu sekaligus akan meminta
presiden untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dan memimpin
pembentukan sebuah kaukus Transparency International di tingkat regional.
« Para anggota transparency di ASEAN telah meminta Indonesia untuk
memelopori pembentukan kerjasama regional yang lebih solid, » kata Todung.
Y. Tomi Aryanto
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.12/1096 - Release Date: 27/10/2007
11:02
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
