(Berita ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm
dalam kumpulan berita "Tentang Suharto sakit keras")
------------------------------------
"Soeharto harus Diadili"
Berikut di bawah ini disajikan berita harian Kompas tanggal 21 Januari 2008,
yang berjudul « Soeharto harus diadili ». Mengingat pentingnya isi berita
tersebut dalam konteks situasi sekarang, dan juga mengingat bahwa mungkin
banyak orang tidak sempat membacanya dalam harian Kompas, maka berita
tersebut disiarkan kembali lewat berbagai mailing-list di Internet. Berita
tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut
HANYA satu kata, Soeharto harus diproses hukum. Meminjam perkataan salah
seorang pengamat politik yang tak lain mantan aktivis 98, Fajroel Rahman,
negara ini bukan negara halalbihalal. Hukum haruslah ditegakkan. Berikut
komentar para penentang Soeharto:
Adian Napitupulu:
Presiden kita ternyata masih Soeharto, dan yang lain hanyalah boneka. Karena
ketika kita demo di RSPP dengan jumlah yang sedikit diperlukan begitu banyak
aparat keamanan dan itu berbeda ketika kita melakukan aksi di istana.
Hanya Soeharto yang mampu membatalkan kunjungan kenegaraan Presiden SBY di
Malaysia. Dan hanya Soeharto yang mampu mengkonsolidasikan partai politik
dan elit politik untuk mengupayakan pemaafan Soeharto.Kami tetap ingin
Soeharto diadili sebagai bentuk pertanggungjawaban Soeharto.
Muchtar Pakpahan:
Banyak yang mengajak seluruh rakyat untuk berempati terhadap para korban
Soeharto, dimana ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang menjadi korban
kejahatan Soeharto. Perlu dilakukan kampanye ditingkat internasional agar
Komnas HAM PBB bisa mengadili Soeharto.
Rakyat perlu diberikan penjelasan bahwa ekonomi yang terpuruk selama ini
merupakan hasil dari tindakan Soeharto yang diteruskan oleh para kroninya.
Mari kita doakan agar Soeharto diberi kesembuhan sehingga bisa diadili
Ratna Sarumpaet:
Sepuluh tahun reformasi ternyata mengecewakan, sebab kebebasan yang sudah
diperoleh selama ini telah dikhianati oleh pers yang lebih banyak
memberitakan soal Soeharto dibanding kesengsaraan yang dialami rakyat. Pers
sedang diuji apakah mampu berpikir jernih dan tidak terpegaruh opini untuk
memaafkan Soeharto. Pers tidak perlu menjadi agen siapapun karena republik
ini adalah milik rakyat. Soeharto memang patut diperhatikan tetapi jangan
sampai mengabaikan rasa keadilan rakyat.
Soeharto telah melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi dan
kejahatan politik yang luar biasa. Dirinya pernah dikejar-kejar aparat
keamanan di era Soeharto karena membuat karya seni tentang DOM di Aceh,
Marsinah dan G 30 S PKI.
Fadjroel Rahman:
Adili Soeharto atau SBY-JK turun sekarang juga. Bila memang pemerintah tidak
bisa mengadili Soeharto maka lebih baik turun saja dari tampuk kekuasaan.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan majalah Tempo disebutkan dari 715
responden, 573 responden menyatakan setuju jika Soeharto diadili, 130
responden tidak setuju Soeharto diadili dan sisanya menyatakan tidak tahu.
Dengan demikian bisa dikatakan 80 persen responden menyatakan Soeharto harus
diadili.
Saya setuju dengan keinginan keluarga Cendana yang menyatakan masalah
Soeharto tidak bisa diselesaikan diluar pengadilan. Mari kita buktikan
semuanya dipengadilan. Namun dirinya ragu dengan keberanian Presiden SBY
yang merupakan jenderal Orde Baru yang peragu. SBY adalah seorang loyalis
dan Jusuf Kalla merupakan kroni Soeharto yang mendapat banyak keuntungan
dimasa orde baru. Indonesia terbelah menjadi dua yakni republik yang pro
Soeharto dan yang anti Soeharto.
Presiden SBY hendaknya membentuk tim atau komisi nasional yang bertugas
melakukan pengumpulan data atas berbagai kejahatan yang dilakukan Soeharto
sehingga Presiden SBY bisa segera mengambil sikap.
Ray Rangkuti:
Proses hukum kepada Soeharto harus terus dijalankan dan tidak ada pemaafan
bagi Soeharto. Sebab, jika dilakukan pemaafan maka akan melupakan dosa-dosa
yang telah dilakukan oleh Soeharto.
Farid Faqih:
Pemaafan itu boleh saja, namun Indonesia bukan Negara halal bihalal
melainkan Negara hukum. Dengan demikian, maka Soeharto bisa dimaafkan
setelah proses hukumnya berjalan dan ada keputusan pengadilan. Soal kroni
Soeharto, PDI,Golkar,PPP, Fuad Bawazier, Ginanjar Kartasasmita, Harmoko,
Sudomo dan lain-lain adalah kroni Soeharto dan mereka semua harus tetap
diadili walaupun Soeharto sudah meninggal.
Usman Hamid:
Saya resah dengan berbagai kebuntuan penyelasaian kasus Soeharto, apalagi
dengan banyaknya pengaruh politik yang ingin memaafkan Soeharto. Banyak
kasus yang terjadi dimasa pemerintahan Soeharto yang tidak bisa diselesaikan
sampai sekarang misalnya kasus pembantaian massa selama tahun 1965 sampai
1970, penembakan misterius, kerusuhan Timor Timur, masalah Daerah Operasi
Militer di Aceh,pelanggaran HAM di Papua, pembunuhan dukun santet, kasus
Talangsari, kasus Marsinah, kasus TSS, sampai penculikan aktivis.
Saya menyesalkan sikap Pemerintah SBY JK yang tidak tegas soal kasus
Soeharto.Dirinya juga menyesalkan sikap para elit militer dan sipil yang
justru ingin memaafkan Soeharto. Padahal pemerintah seharusnya menjadikan
sakitnya Soeharto ini untuk mengusut kasus Soeharto sampai tuntas dan tidak
ada kompromi dengan memaafkan Soeharto.Jika perlu Presiden SBY mengeluarkan
Perpu untuk mengadili Soeharto.
Budiman Sudjatmiko:
Semua yang bicara soal pemaafan terhadap Soeharto tidak memiliki hak moral
untuk menyatakan hal tersebut. Yang berhak memberikan maaf kepada Soeharto
adalah para korban yang kehilangan harga diri, kebebasan dan keluarganya dan
bukan seorang Agung Laksono, seorang Tifatul Sembiring atau ketua-ketua
fraksi di DPR.
Jika perlu, kita lakukan debat terbuka antara kami kelompok yang menentang
pemaafan Soeharto dengan mereka yang ingin memberikan maaf kepada Soeharto.
Yoppie Lasut:
Sejak Soeharto sakit, ada 540 berita yang mendukung pemaafan Soeharto dan
hanya 117 berita yang menyatakan Soeharto harus diadili.Diperlukan sebuah
kekuatan baru untuk membuat gerakan sebab partai politik sudah tidak bisa
diharapkan lagi. Pemerintah harus segera dijatuhkan sebab jika tidak maka
rakyat akan terus menderita. (Persda Network/Rahmat Hidayat)
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.8/1236 - Release Date: 21/01/2008
20:23
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
