Sayangnya berita dibawah ini hanya survei melalui telp, sehingga tidak secara detail ke masyarakat bawah yang pada umumnya tidak memiliki saluran telp.
sur. ++ ----- Original Message ----- From: "Ronnie" <[EMAIL PROTECTED]> > Kompas - Senin, 28-04-2008 > > Otonomi Tak Ubah Kinerja Pemerintahan Daerah > Oleh: SUWARDIMAN > > http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/04/28/01240877/otonomi.tak.ubah.kinerja.pemerintahan.daerah > > Kepemimpinan hasil pemilihan kepala daerah belum memberi banyak perubahan > bagi daerah, khususnya perekonomian masyarakat. Baik di daerah yang sudah > pilkada maupun yang belum, perekonomian menjadi titik ketidakpuasan publik > atas kinerja pemerintahan daerah. > > Pemerintah daerah di bawah rezim otonomi saat ini oleh separuh responden > (52 persen) dinilai belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. > > Sebaliknya, enam dari sepuluh responden menilai pemerintah daerah berhasil > membawa perubahan kondisi keamanan ke arah yang lebih baik dibandingkan > kondisi tiga tahun sebelumnya. > > Kesimpulan ini terangkum dari hasil jajak pendapat yang diselenggarakan > Litbang Kompas pada 23-25 April 2008 terhadap 1.139 pemilik telepon di 33 > ibu kota provinsi di Indonesia. Secara umum, 52,2 persen responden > menyatakan belum merasakan ada perbaikan signifikan terkait kondisi > perekonomian di daerah mereka selama tiga tahun terakhir. Sementara 45,7 > persen responden lainnya berpendapat sebaliknya. > > Apresiasi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah tampak menonjol > ditunjukkan oleh publik di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, > Bandung, Semarang, dan Surabaya. > > Penilaian terhadap kinerja di bidang ekonomi, misalnya, persentase publik > yang memberikan apresiasi negatif paling tinggi adalah responden di Kota > Medan. Sebanyak 83,8 persen responden di kota ini menyatakan tidak puas > atas upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi perekonomian. > > Disusul publik di Kota Semarang, sekitar delapan dari sepuluh responden > juga menyatakan ketidakpuasan mereka. > > Problem pengangguran dan kemiskinan adalah hal yang paling banyak disebut > oleh responden sebagai masalah yang yang paling mendesak untuk diatasi > oleh pemerintahan di daerah mereka. Sebanyak 30,6 responden menyatakan, > persoalan pengangguran sebagai problem yang paling genting. Sementara 20,2 > persen responden menyebutkan masalah kemiskinan sebagai problem utama. > > Otonomi? > > Substansi dari desentralisasi sesungguhnya berujung pada soal kedaulatan > rakyat. Otonomi seharusnya menempatkan masyarakat sebagai jantung dari > segala tujuan pembangunan. > > Seperti yang dikatakan Mohammad Hatta jauh sebelum eforia otonomi daerah > berkembang pasca-1999. Melalui tulisannya di Keng Po pada 27 April 1957, > Hatta menegaskan, otonomi masyarakat tak hanya melaksanakan demokrasi, > tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa dalam bentuk pelaksanaan > kebijakan untuk kepentingan masyarakat lokal. Melalui konsep otonomi yang > disebut Hatta ini, rakyat tak saja menentukan nasib mereka sendiri > sekaligus memperbaiki nasib mereka. Mohammad Hatta merupakan salah satu > tokoh generasi awal yang mengusung semangat desentralisasi. > > Lima tahun setelah kemerdekaan, dalam satu pidato pada rapat terbatas di > Kabanjahe, Sumatera Utara, Hatta meyakinkan konsep otonomi yang > memosisikan kabupaten sebagai ujung tombak. Saat itu Hatta menekankan, > pusat otonomi terletak pada kabupaten karena kabupaten cukup luas untuk > melaksanakan pemerintahan otonomi. > > Sementara provinsi bertugas mengordinasi kabupaten-kabupaten yang ada di > dalamnya. Dalam hal ini, Hatta dengan tegas juga menyatakan bahwa > pekerjaan pemerintah pusat hanya memberikan pimpinan umum. > > Gagasan Bung Hatta baru terwujud pada tahun 1999 dengan terbitnya > Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Gagasan ini > juga kemudian dipertegas melalui perubahan konstitusi. > > Konsep desentralisasi ditekankan melalui Pasal 18 UUD 1945 hasil perubahan > kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000. Dalam pasal itu secara khusus > diatur soal pemerintahan daerah dan ditegaskan, pemerintahan daerah > menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh > undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. > > Semangat mengatur dan mengelola daerah secara otonom pun menggiring > semangat untuk melangsungkan demokrasi langsung. Masyarakat dapat > berpartisipasi langsung dalam memilih sosok yang akan memimpin daerah > mereka. Maka, lahirlah sistem pilkada langsung. > > Harapan utama dari sistem pemilihan yang diselenggarakan secara langsung > adalah soal pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepala daerah terpilih. > Kepala daerah secara langsung bertanggung jawab terhadap masyarakat > pemilih mereka. Dengan sistem ini, seleksi terhadap calon pemimpin daerah > pun lebih terbuka. Dengan demikian, publik bisa menilai secara langsung > siapa yang akan mereka pilih. > > Namun, realitas politik di satu sisi, budaya dan pendidikan politik > masyarakat di negeri ini belum sepenuhnya siap. Budaya feodalisme dan > politik mobilisasi menjadi realita yang tidak bisa diabaikan sebagai > faktor yang masih kuat mendominasi di sejumlah daerah. > > Di sisi lain, terbukanya sistem pemilihan berimbas pada menguatnya > persaingan politik dari elite dan aktor lokal. Konstelasi dan kolaborasi > politik pun melahirkan berbagai kompromi dari sejumlah kelompok sebagai > strategi dan siasat memuluskan jalan merebut kekuasaan. Tak heran ketika > koalisi terbentuk dan kompromi tercipta timbul konsekuensi setelah kursi > kekuasaan terebut. Tarikan kekuasaan dari kelompok-kelompok kepentingan > pun mengiringi proses pemerintahan yang berjalan kemudian. > > Tak jarang, hasil pemilihan kepala daerah langsung pun tak berhasil > menelurkan pimpinan yang memiliki kapabilitas yang cukup. Pun, ketika > pimpinan yang terpilih memiliki kapabilitas yang cukup, sering kali > terbentur oleh tarikan kepentingan sebagai bagian dari kompromi politik. > > Pada akhirnya, publik tetap dikecewakan karena kepala daerah yang dipilih > secara terbuka dianggap tidak mampu memberi perubahan berarti. > > Hasil jajak pendapat kali ini, misalnya, mencatat 64,8 responden yang > menyatakan tak puas dengan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki > problem perekonomian daerah. Hanya 32,2 persen yang menyatakan sebaliknya. > Lebih jauh lagi, mayoritas responden (73,1 persen) menyatakan bahwa upaya > kepala daerah belum sesuai dengan apa yang mereka janjikan pada saat > kampanye. (Litbang Kompas) ------------------------------------ Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
