Pak Wal, soal UUD'45 jangankan disempurnakan, dijalankan sebagaimana mestinya
juga belum; kalau sudah, nggak mungkin kita berutang terus. Perubahan sebanyak
4 kali itu juga hasilnya lebih mirip lampiran atau malah juklak. Samasekali
tidak ringkas sebagai sebuah pondasi - pondasi kan tidak perlu sekaligus ada
dinding, lantai, pintu, jendela, atap, dan segala perabot rumahtangga; semua
itu tergantung kebutuhan dan cuma bisa ditempatkan di atas pondasi. Jadi, kalau
betul perubahan UUD itu belum masuk lembaran negara sebaiknya ya diulang saja
lagi, kembali dulu ke UUD'45.
Sekalian menanggapi Pak Carlos,
Selama ini Bung Hatta lebih dikenal sebagai Bapak Koperasi. Padahal, beliau
pasti juga Bapak Federasi Indonesia. Tidak ada yang menginginkan federasi di
Indonesia yang melebihi Bung Hatta.
Tapi kenapa Bapak federasi itu justru memilih kembali ke bentuk kesatuan?
Jawabannya barangkali bisa disimak dari proses pemikiran Bung Hatta pada dua
periode, sebelum dan sesudah proklamasi. Sebelum proklamasi Bung Hatta memang
gandrung pada bentuk federal kendati tidak pernah ditunjukkan secara verbal.
Kegandrungannya lebih meledak-ledak dalam bentuk tertulis seperti dalam tulisan
"Ke Arah Indonesia Merdeka":
"Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan bangsa, maka
perlulah tiap-tiap golongan, kecil dan besar, mendapat otonomi, mendapat hak
untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur pemerintahan sendiri menurut
keperluan keyakinan sendiri asal saja peraturan-peraturan masing-masing tidak
berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum. Jadinya, terhadap ke luar
Indonesia satu, dan ke dalam terdiri atas beberapa badan yang mempunyai otonomi
yang sempurna dan hidup."
Jelas tekanannya berujung pada ke-satu-an. Sebuah Indonesia yang diawali dengan
membebaskan kehidupan rakyat dari cengkeraman penjajah, rakyat yang dapat
mengatur sendiri kehidupannya, perekonomiannya. Ini yang kemudian mendasari
jalan perekonomian Indonesia (koperasi).
Jadi, federalisme Hatta sesungguhnya bertitik-berat pada ekonomi, otonomi untuk
kesejahteraan bersama. "Indonesia ibarat satu taman berisi pohon-pohon koperasi
yang buahnya dipungut oleh orang banyak" (Bung Hatta; Karya Lengkap).
Sedangkan di wilayah politik, untuk memastikan "peraturan masing-masing tidak
berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum", Bung Hatta berkonsentrasi
pada kaderisasi pemimpin nasional:
"Politik di negeri terjajah terutama berarti pendidikan." (Bung Hatta; Ke Arah
Indonesia Merdeka). Dan, sebagaimana peluang yang terbatas di alam jajahan,
maka pendidikan yang dimaksud tentu saja bukan pendidikan formal semata,
melainkan pendidikan dalam arti luas.
Di era proklamasi Bung Hatta menghadapi peliknya situasi. Dalam pidato "Masa
Lalu dan Masa Datang" ia membuat analisa tentang bangsa-bangsa baru merdeka
yang mengalami gegar di segala bidang kehidupan. Kebebasan jadi terlalu penting
bagi setiap orang hingga tak terkendali dan kesejahteraan pun terabaikan:
"Pelaksanaan otonomi daerah dengan urusan keuangan sendiri beserta perhubungan
keuangan yang tepat dengan pemerintahan pusat sampai sekarang belum juga
terjadi, sungguhpun sudah sebelas tahun tugas yang maha penting ini tercantum
di dalam Undang Undang Dasar." (Bung Hatta; Pemikiran Politik Indonesia
1945-1965, editor Herbert Feith & Lance Castles).
Jadi, otonomi yang berlangsung hanyalah otonomi kepemimpinan daerah yang
memunculkan pertikaian seluas-luasnya. Bung Hatta melihat persatuan nasional
terancam, dan itu tidak lepas dari gagalnya kaderisasi pemimpin nasional.
Partai sebagai lembaga yang diharapkan mencetak kader berwawasan nasional malah
asyik mengader partai masing-masing.
Sampai sini tampaknya tidak ada pilihan bagi Bung Hatta selain menyelamatkan
keutuhan bangsa. Sebab, keterpecahan juga tidak menjamin bangsa-bangsa di
nusantara bakal mengenyam kesejahteraan: "Kita mau menjadi bangsa yang
bersatu-padu, takkan terpisah dalam bahaya maupun sengsara." (Bung Hatta;
Taufan di Sekitar Negara Indonesia).
Dari pergulatan pemikiran Hatta sebelum & sesudah proklamasi, baik di wilayah
ekonomi maupun politik, jelas sudah kenapa Bapak Federasi itu akhirnya memilih
kembali ke bentuk kesatuan.
Nah, bandingkanlah situasi yang dihadapi Hatta saat itu dengan situasi
sekarang. Beda tipis. Otonomi daerah dengan pilkadanya cuma memunculkan
pertikaian luas sambil mengabaikan kesejahteraan rakyat. Lalu, partai-partai
sekarang jangankan mencetak kader nasional, mencetak kadernya sendiri pun tidak
- yang ada malah buka lowongan caleg! Kaderisasi cuma terjadi di era Soeharto,
tapi itupun terbatas pada kaderisasi orbais, bukan nasionalis.
Kaderisasi dalam arti pendidikan seperti yang dimaksud Bung Hatta tidak jalan.
Sebab, pendidikan non-formal sekarang cukup berlangsung di jalanan, dan
pendidikan formal harus mengatasi kemacetan jalan..
Dari pemikiran Bung Hatta saja mestinya masalah-masalah mendasar bangsa ini
sudah ditemukan jalan keluarnya. Yakni, koperasi & pendidikan. Belum lagi kalau
diramu dengan pemikiran tokoh-tokoh lain seperti Tjokroaminoto, Ki Hadjar, dr.
Tjipto, Setia Budi, Soekarno, Tan Malaka dan lainnya yang menginginkan bangsa
ini punya kepribadian nasionalnya sendiri.
Cilakanya, kita seperti tak bernyali untuk menempuh jalan keluar yang tersedia
itu. Banyak yang lebih senang mojok dalam bilik mengulang-ulang cara yang sama
tapi mengharapkan hasil yang berbeda.
ajeg=
--- Wal Suparmo <wal.supa...@...> wrote:
> Salam,
> Memang Belanda hendak meniru Inggris dengan Persemakmurannya atau
> Commonwealth yang mencakup negara2 bekas jajahannya yang
> terbukti beberapa yang sekarang lebih maju( Malaysia, Singapura,India)
> dari RI meskipun ada yang lebih terpuruk seperti Zimbabwe dsb.
> Tetapi memang pada waktu itu simpati lebih banyak kepada Republik Yogya
> yang konsisten dalam perjuangan fisiknya. Dan karena minimnya pemimpin
> di daerah2 yang handal sehingga diputuskan untk bergabung dan dengan
> nama NKRI yang akhirnya kembali ke UUD45 yang merupankan UUD yang
> sangat sederhana.Yang sebenarnya memang masih harus DISEMPURNAKAN (
> karena kata2 " diatur lebih lanjut dsb") tetapi tidak disempurnakan
> dengan baik.
> Wasalam,
> Wal Suparmo
>
> --- ajegile <ajegil...@...> wrote:
> >
> > Di balik tawaran federasi tempohari, terselip agenda Belanda untuk
> > membentuk persemakmuran di kepulauan nusantara. Itu sebabnya Bung
> > Hatta (Bapak Federasi Indonesia) memutuskan kembali ke bentuk negara
> > kesatuan.
> >
> > Sebagaimana lazimnya persemakmuran, Indonesia boleh saja punya
> > kepala pemerintahan, tapi kepala negara tetap di dasar laut sana.
> >
> > Jadi, federasi cuma akal bulus. Cuma ganti judul dari "Pemerintah
> > Hindia Belanda" ke "Pemerintah Indonesia Serikat". Tidak memberi
> > kesempatan bangsa ini berdaulat sesuai arti kemerdekaan yang dimaksud.
> >
> > ajeg=
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
