Dept Agama sarang koruptor.Ada yang ga? Dept menghambur-hamburkan uang negara. Ada yang ga? Penduduk ga setuju pluralisme? Ya definisikan dulu apa dan bagaimananya menurut ente. Bukankah Ustdz banyak pengaruhnya di NKRI. Termasuk ente?
--- In [email protected], "sunny" <am...@...> wrote: > > Refleksi : Agar negara tidak menjadi tangan agama, maka harus dibubarkan > Departemen Agama [Depag] sampai keakar-akarnya. Tanpa langkah ini diambil > masalahnya kan menghambat kemajuan, uang negara dibuang-buang percuma, jangan > dilupakan bahwa Depag adalah sarang koruptor. Selain itu hubungan antara > kaum beragama di masyarakat tidak dipupuk oleh Depag, buktinya sesuai majalah > Majemuk, Januari-Februari 2008 yang memuat hasil penyelidikan Center for > Study of Relegion and Culture dari Universitas Syarif Hidayatullah dikatakan > 70% penduduk tidak setuju dengan pluralisme. Pada pihak lain dalam majalah > National Georgarphy, bulan Oktober 2009, uztadz Abubakar Ba'ayasir [AB] > mengatakan Islam tidak cocok dengan demokrasi. Bukankah Uztads banyak > pengaruhnya di NKRI. > > http://www.antaranews.com/berita/1279811357/mahfud-negara-tidak-boleh-jadi-tangan-agama > > Mahfud: Negara Tidak Boleh Jadi "Tangan" Agama > Kamis, 22 Juli 2010 22:09 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | > Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, di > dalam negara yang bukan negara agama seperti Indonesia, negara tidak boleh > menjadi perpanjangan "tangan" agama. > > "Negara tidak boleh mewajibkan apa yang diwajibkan agama atau melarang yang > dilarang agama," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam halaqah perdamaian > International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Kamis. > > Menurutnya, kewajiban negara terkait agama adalah melindungi warganya yang > memeluk agama. > > Hukum agama, lanjutnya, hanya menjadi salah satu bahan di dalam penyusunan > hukum negara. > > "Itulah negara kebangsaan religius. Beda dengan negara agama," katanya. > > Karena itu, menurut Mahfud, sangat tidak realistis jika ada kelompok agama > yang ingin memaksakan agar negara Indonesia menerapkan secara formal hukum > dari agama tertentu, sekalipun agama yang dipeluk mayoritas warga negara. > > "Sebenarnya, saat ini prinsip Islam sudah sangat mewarnai hukum Indonesia > meski tidak diformalkan," katanya. > > Bahkan, dalam beberapa kasus, upaya untuk memformalkan hukum Islam di dalam > hukum positif negara justru kontraproduktif, misalnya dalam kasus Rancangan > Undang Undang (RUU) Pornografi. > > "Dulu semua fraksi setuju untuk mengatur pornografi di dalam undang-undang. > Penolakan justru muncul setelah ada yang mengait-kaitkan persoalan ini dengan > Islam," kata Mahfud.(*) > > [Non-text portions of this message have been removed] > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
