Dept Agama sarang koruptor.Ada yang ga?
Dept menghambur-hamburkan uang negara. Ada yang ga?
Penduduk ga setuju pluralisme? Ya definisikan dulu apa
dan bagaimananya menurut ente.
Bukankah Ustdz banyak pengaruhnya di NKRI. Termasuk ente?

--- In [email protected], "sunny" <am...@...> wrote:
>
> Refleksi : Agar negara tidak menjadi tangan agama, maka harus dibubarkan 
> Departemen Agama [Depag] sampai keakar-akarnya. Tanpa langkah ini diambil 
> masalahnya kan menghambat kemajuan, uang negara dibuang-buang percuma, jangan 
> dilupakan  bahwa Depag adalah sarang koruptor. Selain itu hubungan antara 
> kaum beragama di masyarakat tidak dipupuk oleh Depag, buktinya sesuai majalah 
> Majemuk, Januari-Februari 2008 yang memuat hasil penyelidikan  Center for 
> Study of Relegion and Culture dari Universitas Syarif Hidayatullah dikatakan 
> 70% penduduk tidak setuju dengan pluralisme. Pada pihak lain dalam majalah 
> National Georgarphy, bulan Oktober 2009, uztadz Abubakar Ba'ayasir [AB] 
> mengatakan Islam tidak cocok dengan demokrasi. Bukankah Uztads banyak 
> pengaruhnya di NKRI.
> 
> http://www.antaranews.com/berita/1279811357/mahfud-negara-tidak-boleh-jadi-tangan-agama
> 
> Mahfud: Negara Tidak Boleh Jadi "Tangan" Agama
> Kamis, 22 Juli 2010 22:09 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | 
> Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, di 
> dalam negara yang bukan negara agama seperti Indonesia, negara tidak boleh 
> menjadi perpanjangan "tangan" agama.
> 
> "Negara tidak boleh mewajibkan apa yang diwajibkan agama atau melarang yang 
> dilarang agama," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam halaqah perdamaian 
> International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Kamis. 
> 
> Menurutnya, kewajiban negara terkait agama adalah melindungi warganya yang 
> memeluk agama.
> 
> Hukum agama, lanjutnya, hanya menjadi salah satu bahan di dalam penyusunan 
> hukum negara.
> 
> "Itulah negara kebangsaan religius. Beda dengan negara agama," katanya.
> 
> Karena itu, menurut Mahfud, sangat tidak realistis jika ada kelompok agama 
> yang ingin memaksakan agar negara Indonesia menerapkan secara formal hukum 
> dari agama tertentu, sekalipun agama yang dipeluk mayoritas warga negara.
> 
> "Sebenarnya, saat ini prinsip Islam sudah sangat mewarnai hukum Indonesia 
> meski tidak diformalkan," katanya.
> 
> Bahkan, dalam beberapa kasus, upaya untuk memformalkan hukum Islam di dalam 
> hukum positif negara justru kontraproduktif, misalnya dalam kasus Rancangan 
> Undang Undang (RUU) Pornografi.
> 
> "Dulu semua fraksi setuju untuk mengatur pornografi di dalam undang-undang. 
> Penolakan justru muncul setelah ada yang mengait-kaitkan persoalan ini dengan 
> Islam," kata Mahfud.(*)
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>




------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke