Refleksi : Tidak apa-apa, kalau Singapura mengusasi teknologi informasi
Indonesia, karena yang mereka kuasai adalah hubungan duniawi, tetapi yang
terpenting Indonesia kuasai hubungan langsung dengan dunia langit biru.
http://www.antaranews.com/berita/1281910022/singapura-kendalikan-kedaulatan-teknologi-informasi-indonesia
Singapura Kendalikan Kedaulatan Teknologi Informasi Indonesia
Senin, 16 Agustus 2010 05:07 WIB | Iptek | Internet |
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar,
Fayakhun Andriadi, menyatakan, Republik Indonesia sebagai Negara Berdaulat,
ternyata harus tunduk kepada Singapura dalam kedaulatan di bidang `cyber` atau
teknologi informasi (TI).
"Saya sependepat, bahwa saat ini RI sebagai Negara Berdaulat, ternyata tidak
berdaulat di ranah `cyber` yang digunakan oleh anak bangsa sendiri," katanya
kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan itu, merespons pernyataan seorang pakar IT alumni sebuah
perguruan tinggi ternama di Indonesia pada sebuah diskusi terbatas di Jakarta,
akhir pekan lalu, yang mengungkapkan, RI benar-benar semakin didikte Singapura
dan Malaysia dalam hal telekomunikasi di samping perbankan.
Sebagaimana berkembang dalam diskusi terbatas itu, khusus dalam soal IT, kita
hanya jadi ladang empuk mengais dolar dan ringgit oleh dua negeri `jiran`
tersebut.
Ini karena semua operator seluler dan internet berbasis di dua negeri jiran ini.
Akibatnya, tiap `voucher` pulsa apa saja, juga setiap kali satu WNI buka
internet (`browse`), langsung kena `charge` yang terhisap otomatis ke sana.
"Artinya, mereka gemuk oleh kebodohan kita. Satu hal lagi, dengan keadaan
seperti sekarang, maka informasi apa pun termasuk RAHASIA NEGARA (RHN) jadi
telanjang di mata negeri `peanut` Singapura," ujar Benni TBN, pakar IT yang
menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.
Golkar Desak Menkominfo
Dalam kaitan itulah, demikian Fayakhun Andriadi, Fraksi Partai Golkar (FPG)
mendesak Menteri Negara Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), agar mampu
berdaya upaya menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia di ranah `cyber` milik
bangsa sendiri.
"Ranah `cyber` yang dimaksud, tidak hanya meliputi `voice`, namun juga data dan
data khusus. Jika tidak, tidak ada Rahasia Negara (RHN) yang tidak `telanjang`
keluar," ujarnya.
Sebelumnya, rekannya sesama anggota FPG, Paskalis Kossay secara terpisah
mengkhawatirkan adanya dugaan RHN itu bocor ke luar via Singapura.
"Kita memang sudah ketinggalan dalam hal kemajuan dan penguasaan teknologi
untuk berbagai aspek, utamanya di sektor teknologi informasi (TI). Kekhawatiran
ini terus memuncak, apalagi banyak operator seluler dan internet kita memang
dikendalikan dari dua negara itu," ujar anggota Komisi I DPR RI (bidang Luar
Negeri, Pertahanan Keamanan, Intelijen, Komunikasi dan Informatika) ini.
Berbicara melalui hubungan telefon dari Jayapura (sedang menjalankan masa reses
dengan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan), mantan Wakil Ketua DPRD
Papua ini juga mengakui, banyak pihak yang sepertinya belum menyadari urgennya
menguasai TI, terutama terkait dengan urusan RHN, maupun bisnis bernilai
miliaran dolar.
"Saya kaget juga dengan info dari sebuah diskusi di Jakarta, bahwa seorang
pakar IT yang alumni sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia
mengungkapkan, bahwa RI benar-benar semakin didikte Singapura dan Malaysia
dalam hal telekomunikasi di samping perbankan," ungkapnya.
Singapura Kendalikan Jaringan
Sementara itu, dalam diskusi terbatas akhir pekan lalu, Benny TBN juga
mengungkapkan, saat ini nyatanya lalulintas jaring optik kita dikendalikan oleh
`traffic administrator` di Singapura.
"Karenanya semua jaringan internet dan seluler harus ditarik atau `dipaksa`
melewati `persimpulan utama` di kota itu. Makanya, apalagi `RHN` yang tak
mereka tahu. Sialnya lagi, satelit Indosat (dulu Palapa) jadi mayoritas milik
Temasek (sebuah BUMN Singapura)," ungkapnya lagi.
Akibatnya, lanjutnya, selain kita jadi seperti `telanjang` dalam informasi apa
pun, juga RI cuma berfungsi sebagai pelanggan seluler.
"Posisi ini jauh di bawah fungsi distributor seluler. Jadi, kita cuma `outlet`,
tukang jual produk IT mereka. Dan yang jelas, banyak perusahaan `provider` kita
cuma nama `doang perusahaannya itu milik RI dengan mayoritas saham dikuasai
mereka," ujarnya.
Merespons situasi serius ini, Paskalis Kossay mendesak para pihak berkompeten
untuk segera melakukan tindakan konkret.
"Kita jangan cuma sibuk urus video porno dan konten TI, lalu tidak berjuang
agar semua operator berbasis di sini. Mohon ini digumuli dan jadi atensi
serius," tegasnya.
Ia mengatakan, argumentasi para pakar TI itu terkesan bukan main-main, dan
tidak berangkat dari argumentasi emosional, tetapi sangat rasional.
"Demi martabat dan kedaulatan NKRI, perlu segera tindakan konkret dan perbaikan
ke depan secara bersama. Kami di Komisi I DPR RI tentu akan melaksanakan fungsi
kewenangan kami sesuai aturan konstitusi," tandasnya.
Salah satunya, menurut Paskalis Kossay, akan mengagendakan rapat dengan
menghadirkan para pakar TI untuk mendapatkan info teranyar serta `akademis`,
sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret terbaik bagi kepentingan Negara.
(M036/K004)
COPYRIGHT © 2010
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
