Refleksi : Rahasia bagi rakyat, tetapi bukan rahasia bagi dunia luar, karena
semua persenjataan NKRI maupun teknologinya dibeli dari luarnegeri. Informasi
tentang hal ini bisa diperoleh pada sumber terbuka (open source) diberbagai
majalah pertahanan militer atau juga internet. Mungkin yang dimaksudkan ialah
duit mark up atau kick back yang diberikan kepada para petinggi TNI (pembeli)
dan konco-konco mereka dalam pemerintahan.
http://www.vhrmedia.com/IDSPS-Belum-Ada-Pejabat-yang-Bertanggung-Jawab-atas-Kerahasiaan-Informasi-berita5568.html
DSPS: Belum Ada Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Kerahasiaan Informasi
27 Agustus 2010 - 9:5 WIB
Niena Suhartika/Yon Thayrun
VHRMedia, Jakarta - Institute for Defence Security and Peace Studies (IPSDS)
menilai belum ada pejabat negara yang dapat bertanggung jawab penuh atas
informasi yang dimilikinya. Sehingga dengan mudah informasi yang seharusnya
menjadi rahasia negara disebarkan ke dalam jaringan sosial seperti Facebook
atau Twitter.
Direktur IDSPS Mufti Makarim mengatakan, belum ada kesadaran dari pejabat
negara untuk benar-benar menjaga kerahasiaan informasi negara. "Sehingga dengan
mudah informasi itu di disebarkan lewat Twitter, Facebook, bahkan dalam
komunikasi terbatas maupun terbuka," katanya, Kamis (26/8).
Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi
Tifatul Sembiring dalam Twitter-nya terkait Perhitungan Simulasi Perang dengan
Malaysia.
Tifatul menyebutkan dana yang disiapkan pemerintah untuk perang Rp 30 triliun
rupiah. "Menkominfo harusnya agak lebih berhati-hati dalam menmenyebarkan
informasi terkait dengan pertahanan dan keamanan. Apalagi kalau sampai
disebutkan dana tersebut digunakan untuk apa," kata Mufti.
Wakil Ketua Komisi III DPR Catur Sapto Edy mengatakan, jika informasi yang
diberikan berkaitan dengan anggaran global atau anggaran negara, maka tidak
terlalu dipersoalkan. Karena anggaran pertahanan negara itu memang bisa diakses
secara mendunia.
"Tetapi kalau disebutkan anggaran secara detail, itu jangan. Apalagi kalau
disebutkan anggaran itu dipakai untuk apa. Itu yang tidak boleh," kata Catur.
Catur mengimbau, pejabat negara berhati-hati dalam memberikan informasi kepada
orang banyak. Apalagi jika menyangkut persoalan yang sensitif seperti
pertahanan dan keamanan. Karena akan menimbulkan interpretasi yang tidak baik
untuk pertahanan negara.
"Meskipun meng-share sebuah informasi adalah hak dia (pejabat negara). Tetapi
kontennya harus sesuatu yang memang layak untuk diketahui secara umum. Kalau
itu merupakan hal yang sensitif, rahasia negara atau memperlihatkan aurat
negara kita, sebaiknya jangan dan lebih baik cari topik lainnya," kata Catur. (*
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/