http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/07/167166/70/13/Pengadilan-Jadi-Bungker-Koruptor-

Pengadilan Jadi Bungker Koruptor 


Selasa, 07 September 2010 00:00 WIB   
MASIH terlalu banyak tempat nyaman bagi koruptor untuk bersembunyi di negeri 
ini. Niat memerangi para penjarah uang negara belum menjadi gerakan bersama, 
baru sebatas retorika elite negara. 

Pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama reformasi ternyata hanya 
berkobar singkat. Tidak banyak elemen bangsa ini memegang komitmen bertempur 
melawan korupsi. 

Pengadilan yang semestinya menjadi cemeti terakhir mencambuk koruptor telah 
berubah menjadi lembaga pengampun. Coba simak kajian Indonesia Corruption Watch 
(ICW). Temuan ICW membuat kita tercengang. Tercengang karena pengadilan umum, 
mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung, lebih sering 
membebaskan koruptor daripada menghukum mereka. 

Selama semester pertama 2010, pengadilan umum membebaskan 54,82% terdakwa kasus 
korupsi. Tidak hanya itu. Pengadilan umum juga menjatuhkan vonis rendah 
terhadap koruptor. Terdakwa yang dihukum 1-2 tahun penjara sebanyak 22,89% dan 
divonis 2-5 tahun sebanyak 18,07%. 

Hal itu berbeda dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak membebaskan satu pun dari 17 kasus yang 
ditangani. 

Kita sungguh prihatin karena tren membebaskan terdakwa korupsi di pengadilan 
umum meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2005 pengadilan umum hanya 
membebaskan 54 terdakwa dari 243 kasus atau 22,22%, pada 2006 yang dibebaskan 
116 terdakwa dari 361 kasus alias 31,4%. Angka itu melonjak pada 2007 yang 
mencapai 56,84%, 2008 mencapai 62,38%, dan 2009 sebanyak 59,2% terdakwa kasus 
korupsi dibebaskan pengadilan umum. 

Fenomena membebaskan kasus korupsi di pengadilan umum tentu saja menimbulkan 
pertanyaan. Apakah pembuktiannya lemah? Ataukah ada mafia hukum yang bergerilya 
di ruang sidang? Atau karena komitmen dan sensitivitas di kalangan hakim yang 
rendah? 

Bila komitmen penegak hukum dalam pemberantasan korupsi mulai surut, negeri ini 
bakal kembali bertaburan dengan bintang-bintang koruptor. Korupsi akan merasuki 
berbagai elite negara dan rakyat semakin sengsara. 

Semenjak era reformasi hampir semua pejabat publik memerlukan keputusan politik 
DPR. Bersamaan dengan itu, korupsi juga seperti air bah menggenangi parlemen. 
Sebagai contoh untuk menduduki Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, sebanyak 
Rp24 miliar duit haram mengalir ke DPR. Akibatnya 26 anggota dewan periode 
1999-2004 menjadi tersangka. 

Tidak hanya itu. Politik uang juga kini menjadi unggulan dalam pemilihan kepala 
daerah. Siapa menginvestasi lebih besar berpeluang besar pula menempati jabatan 
itu. 

Setelah menjabat, dia menggerogoti uang daerah untuk mengembalikan modal. Kini 
puluhan kepala daerah sudah dibui dan sejumlah lainnya sedang menunggu giliran 
di ruang sidang. 

Jika pengadilan menjadi sandaran empuk dan bungker para koruptor, bangsa ini 
kembali ke titik nol. Tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung 
pemberantasan korupsi seperti berteriak di padang gurun. Lenyap tanpa 
meninggalkan sedikit pun bekas. 





[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke