Ditunda bukan berarti dibatalkan!

  ----- Original Message ----- 
  From: Umar Said 
  To: Proletar 
  Sent: Tuesday, September 07, 2010 11:37 AM
  Subject: [proletar] Akhirnya, pembangunan gedung baru DPR ditunda !


    
  Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr
  yang sampai sekarang sudah dikunjungi lebih dari 640 260 kali

  = = = = = = = = = =

  Akhirnya, pembangunan
  gedung baru DPR ditunda !

  Karena mendapat reaksi negatif yang keras dari banyak kalangan yang berupa
  kritik, ungkapan kemarahan, cemooh dan hujatan, maka rencana pembangunan
  gedung baru DPR akhirnya ditunda, dan akan dikaji lebih mendalam lagi oleh
  tim teknis yang dibentuk oleh pimpinan DPR.

  Pernyataan tentang penundaan oleh Ketua DPR, Marzuki Alie ini disambut oleh
  berbagai kalangan dengan bermacam-macam sikap. Masih belum jelas sampai
  kapan akan ditunda, dan apakah rencana pembangunan gedung baru yang megah
  dan mewah (dan yang akan membutuhkan pembeayaan sebesar Rp 1, 8 triliun ini)
  akan dirubah, dan menjadi berapa akhirnya.

  Bagaimanapun juga, masalah pembangunan gedung baru DPR ini harus tetap
  diikuti dengan teliti dan kewaspadaan oleh semua kalangan yang tidak
  menginginkan bahwa lembaga legislatif yang tertinggi negara kita ini
  dikotori oleh berbagai oknum yang moralnya rusak dan sikap politiknya juga
  busuk terhadap kepentingan rakyat dan pembayar pajak.

  Sebab, masih perlu tetap dicurigai apakah di belakang « penundaan » ini
  tidak ada siasat untuk menipu opini umum, dan hanya cara untuk memadamkan
  kemarahan opini publik, yang ternyata kemudian sebetulnya tetap meneruskan
  pembangunan gedung baru itu.

  Jelaslah bahwa projek pembangunan gedung baru DPR ini -- seperti halnya
  projek-projek besar lainnya -- adalah makanan empuk atau kesempatan emas
  bagi berbagai macam maling berdasi, dan para pencoleng tingkat tinggi, untuk
  mencari keuntungan yang haram, dengan macam-macam cara.

  Kerusakan atau kebobrokan di kalangan DPR kita merupakan bukti yang makin
  jelas dan makin banyak bahwa moral di kalangan elite bangsa kita dewasa ini
  sudah kelewatan parahnya. Kebusukan moral separah dewasa ini tidak pernah
  terjadi sebelum pemerintahan Orde Baru.

  Banyak di antara kita yang telah menyaksikan bahwa moral bangsa Indonesia di
  bawah pimpinan Bung Karno kelihatan penuh dengan ciri-cri revolusioner,
  patriotisme yang berkobar-kobar, dan semangat perjoangan yang tinggi untuk
  mengabdi kepada kepentingan rakyat banyak, terutama rakyat kecil.

  Untuk memberikan gambaran agak lebih jelas mengenai masalah gedung baru DPR
  itu, di bawah berikut ini disajikan kumpulan berita mengenai
  persoalan-persoalan itu.

  Paris, 7 September 2010

  A. Umar Said

  * * *

  DPR Tunda Pembangunan Gedung Baru

  Senin, 6 September 2010

  Jakarta (ANTARA News) - DPR RI akhirnya menunda pembangunan gedung baru
  berlantai 36 yang diperkirakan menelan biaya Rp1,8 triliun setelah publik
  menolak rencana itu.

  Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada pers usai rapat pimpinan di Gedung DPR/MPR
  Jakarta Senin mengemukakan bahwa pembangunan gadung itu masih akan dikaji
  lebih mendalam. Kajian akan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk pimpinan
  DPR.

  Kajian ulang dilakukan untuk lebih memastikan mengenai desain dan biaya
  pembangunannya. "Ini menjadi citra buruk bagi DPR. karena itu, disepakati
  untuk ditunda dulu, dilakukan kajian ulang," kata Marzuki.

  Selain besarnya biaya dan desain gedung yang dikaji ulang, kata Marzuki,
  tender yang sudah dibuka dihentikan sementara dan ditunda sampai ada kajian
  yang tuntas dilakukan tim teknis.

  Menurut Marzuki, desain gedung baru harus menjauhkan kesan mewah agar tidak
  menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Jika desainnya mewah, maka publik akan
  menolaknya.

  Marzuki menyayangkan rencana pembangunan gedung baru itu yang sudah memasuki
  tahap sosialisasi dan tender "diwarnai" hal-hal yang sebenarnya di luar
  rencana dan desain gedung. Misalnya, ada informasi bahwa di gedung baru akan
  ada fasilitas kebugaran dan relaksasi, seperti spa. "Padahal hal tidak ada,"
  katanya.

  Pimpinan DPR-RI menggelar rapat khusus membahas kelanjutan rencana
  pembangunan gedung baru DPR yang menimbulkan kontroversi di tengah
  masyarakat.

  Rapat juga mengundang para konsultan yang terlibat dalam rencana pembangunan
  gedung itu. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, konsultan ditanya apakah
  benar ada rencana membangunan fasilitas-fasilitas khusus seperti tempat spa
  dan lain-lain.

  "Jika memang tidak ada rencana itu, lalu siapa yang selama ini menyebarkan
  kabar bahwa di gedung baru itu akan ada fasilitas spa," kata Marzuki.

  Mengenai kolam renang Marzuki menyatakan rencana itu memang ada. Ide teknis
  awalnya adalah membuat penampungan air untuk kepentingan pemadam kebakaran.
  Karena untuk memompa air dari bawah ke lantai teratas, yakni lantai 36 tidak
  memungkinkan, sehingga disarankan membuat bak penampungan air di lantai
  tengah gedung.

  Rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang diumumkan tepat pada HUT ke-65
  DPR RI pada 30 Agustus menggemparkan masyarakat. Bukan saja karena berlantai
  36, tetapi juga karena diumumkan tiba-tiba dan langsung diadakan tender
  serta biayanya yang ditaksir mencapai Rp1,8 triliun.

  Namun Marzuki mengemukakan, pimpinan DPR berusaha agar dilakukan penekanan
  terhadap biaya sehingga biaya lebih sedikit dari perkiraan semula.

  a.. * * *
  Penundaan Jangan Cuma Membodohi Rakyat
  Rakyat Merdeka, 06 September 2010,

  RMOL. Penundaaan pembangunan gedung baru DPR hanya untuk meredam amarah
  publik. Setelah emosi masyarakat normal, pembangunan akan dilanjutkan
  kembali.

  "Ya, penundaan ini hanya untuk menunggu emosi masyarakat reda. Penundaannya
  juga hanya sementara, tidak tegas seberapa lama akan ditunda," kata Direktur
  Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, kepada Rakyat
  Merdeka Online, Senin malam (6/9).

  Penundaan serupa, lanjut Ray, pernah dilakukan pada 2008. Saat itu, DPR
  terpaksa menunda keinginannya membangun gedung baru lantaran masyarakat
  menolak keras. Namun, setelah masyarakat mulai lupa, DPR kembali merancang
  gedung baru dengan bentuk dan fasilitas yang lebih wah.

  Karena itu, Ray meminta agar Ketua DPR mempertegas seberapa lama rencana
  penundaan itu. Jangan sampai penyataan penundaan dan peninjauan kembali
  hanya untuk membodoh-bodohi rakyat agar tidak marah.

  "Ke depan, rencana pembangunan ini juga jangan hanya diputuskan di BURT dan
  Setjen DPR. Tapi harus melalui mekanisme paripurna dan disetujui oleh semua
  pihak. Agar prosesnya transparan dan pembangunan benar-benar sesuai
  kebutuhan," jelasnya.[ald]

  * * *

  DPR Lepas Tangan Soal Pembangunan Gedung Baru
  Media Indonesia, 06 September 2010

  JAKARTA--MI: DPR lepas tangan soal pembangunan gedung baru DPR. Pengkajian
  ulang yang dilakukan terhadap pembangunan gedung hanya akan dilakukan di
  tataran tim teknis pembangunan gedung baru DPR.

  Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Marzuki Ali menyatakan bahwa DPR
  tidak mengetahui fungsi teknis atas pembangunan gedung baru DPR. DPR hanya
  menjadi user dalam pembangunan gedung baru tersebut.

  "Kami adalah orang politik. Tidak tahu fungsi teknis. Kami hanya menyatakan
  ingin tambahan gedung untuk memenuhi daya tampung. Yang tahu mendesign
  adalah tim teknis dan konsultan," ungkapnya ketika ditemui usai Rapat
  Pimpinan di DPR, Jakarta, Senin (6/9).

  Ia menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR memiliki kewenangan
  atas pembangunan gedung baru DPR. Mereka merupakan pemegang anggaran. Di
  dalam Setjen juga terdapat perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

  "Saya tunjukkan siapa yang sebenarnya bertanggungjawab, tim teknis dan
  konsultan pembangunan gedung baru DPR, bukan DPR-nya," tegasnya.

  Marzuki mengaku DPR telah menjadi korban atas polemik pembangunan gedung
  baru DPR. Masyarakat memandang bahwa DPR yang berambisi untuk melakukan
  pembangunan gedung mewah. Padahal, DPR hanya menjadi user atas gedung yang
  disetujui oleh tim teknis dan konsultan.

  Ia kaji ulang atas pembangunan gedung baru ini. Proses kaji ulang ini
  sepenuhnya dilakukan oleh tim teknis dan konsultas. "Kalau ada pertanyaan
  langsung saja ke mereka. Kami tidak mau tahu," tegasnya.

  Namun kajian ini hanya hanya bersitfat terbatas. Kepala Biro Pemeliharaan
  Bangunan Instalasi Sekjen DPR Mardiyan Umar masih menyatakan belumd apat
  menjelaskan secara rinci kajian yang akan dilakukan. Pimpinan DPR dan BURT
  hanya mengamanatkan transparansi anggaran, efisiensi, dan penghematan.

  "Nanti soal kajian ulangnya seperti apa, kami masih tunggu masukan,"
  jelasnya.

  Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang
  mengungkapkan bahwa DPR telah cuci tangan dari kritik masyarakat. Menurutnya
  DPR tidak mungkin tak mengetahui proses pembangunan gedung baru.

  "Kewenangan BURT sudah jelas. Tidak mungkin mereka hanya menutup mata
  melihat daftar kebutuhan yang disodorkan oleh DPR. Mereka tahu dan mereka
  melihat bagaimana prosesnya berjalan," tegasnya.

  Menurutnya, sikap pimpinan DPR ini menunjukkan bahwa DPR sendiri memiliki
  andil dalam pembangunan gedung baru DPR. Mereka tidak memiliki keinginan
  sepenuhnya untuk melakukan kajian ulang.

  Harusnya DPR membawa permasalahan ini ke paripurna. Karena pembangunan
  gedung baru DPR tidak dapat dilepaskan dari BURT.

  "Masing-masing perwakilan fraksi di BURT harus bertanggung jawab kepada
  seluruh anggota DPR dan menawarkan seluruh konsep pembangunan gedung baru.
  Kaji ulang yang disodorkan oleh Marzuki Alie ini hanya langkah untuk
  menutupi keinginan DPR agar pembangunan terus berlanjut," cetusnya.
  (AO/OL-3)

  * * *

  Marzuki Cs Jangan Lepas Tangan
  Senin, 06 September 2010

  RMOL. Kebijakan untuk menunda pembangunan gedung baru DPR yang disepakati
  Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) semata-mata karena ada tekanan
  keras dari publik.

  Menurut Ketua Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang,
  seandainya publik tidak melakukan kritik dan protes, pembangunan gedung
  mirip hotel bintang lima itu akan berjalan terus. Sebastian meminta DPR
  konsisten melakukan penundaan ini, tidak hanya formalitas atau sekadar untuk
  meredam kemarahan publik.

  "Pimpinan DPR harus bertanggung jawab atas penundaan ini. Kalau hanya
  formalitas, saya yakin kemarahan masyarakat akan lebih massif dari
  sekarang," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, Senin malam (6/9).

  Sebastian juga meminta pimpinan DPR dan BURT tidak menyerahkan sepenuhnya
  rencana pembangunan itu pada tim teknis. Pimpinan DPR harus selalu
  mengontrol apa yang direncanakan tim teknis.

  "Jangan lepas tangan begitu saja dan mengaku tidak tahu-menahu masalah
  teknis. Tapi harus dikontrol dong agar tidak terlalu mewah dan mahal. Ini
  penting, sebab yang kena imbas buruknya bukan tim teknis, tapi DPR. Jadi,
  nggak bisa lempar tanggung jawab

  * * *

  [Non-text portions of this message have been removed]



  





[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke