http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=24927

010-09-16 
20 Tahun Berjuang Tanpa Hasil 



Mendapatkan izin mendirikan gereja, bagi jemaat Huria Kristen Batak Protestan 
(HKBP) Pondok Timur Indah (PTI), Kota Bekasi, ibarat pungguk merindukan bulan. 
Selama 20 tahun, jemaat berjuang untuk memperoleh izin pembangunan dari pemkot 
setempat, namun hasilnya nihil.


Sembari menunggu izin, untuk sementara jemaat terpaksa beribadah 
berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Sejak 2007, jemaat HKBP PTI 
memanfaatkan sebuah rumah tinggal di Jalan Puyuh Raya F-14 RT 01 RW 15, 
Perumahan PTI, Mustika Jaya, Bekasi, untuk kebaktian. Bangunan berukuran 
sekitar 10x8 meter persegi itu tak tampak seperti bangunan gereja pada umumnya. 
Saat ini, tercacat sekitar 300 ke- luarga menjadi anggota HKBP PTI, dan 
beribadah di tempat itu. HKBP PTI Bekasi mulai berdiri pada 1990, berawal dari 
10 keluarga, yang merupakan komunitas Suku Batak yang tinggal di Perumahan PTI.


"Pada 1995, anggota jemaat HKBP sudah mencapai sekitar 30 keluarga," ungkap 
jemaat HKBP PTI, Manorangi Siahaan (44), Rabu (15/9) malam. Saat itu, kebaktian 
dilakukan secara bergantian di rumah anggota Majelis Gereja, dan berlangsung 
selama 10 tahun. "Selama beribadah dari rumah ke rumah, hanya ada protes kecil 
dari warga sekitar," tutur pria asal Tapanuli Utara, Sumut, itu.
Selama kurun waktu itu, jemaat sudah tiga kali secara resmi mengajukan izin 
pembangunan gereja ke pemerintah setempat, masing-masing pada 1995, 2005, dan 
terakhir 2010. 


Pada 2005, jemaat HKBP PTI semakin berkembang mencapai 150 keluarga. Seiring 
semakin banyaknya jemaat, kebaktian dari rumah ke rumah tak memungkinkan lagi. 
Jemaat pun berinisiatif membeli lahan milik warga di Kelurahan Ciketing, Kota 
Bekasi, seluas 2.170 meter persegi, untuk dibangun gereja. 


Di atas lahan itu dibangunlah bangunan semi permanen, sembari mengurus izin 
pembangunan. Namun, akhirnya dirubuhkan karena tidak ada izin membangun dan 
desakan dari sekelompok orang yang mengaku warga sekitar. "Sudah dua kali 
jemaat mem- bangun gereja di Ciketing, namun dua kali pula dihancurkan. Pahit 
memang. Namun, apa daya, karena pemerintah tidak peduli dengan keadaan kami," 
tutur Manorangi.


Akibatnya, jemaat terpaksa kembali beribadah setiap Minggu dari rumah ke rumah. 
Pada 2007, saat HKBP PTI dipimpin Pendeta Luspida Simanjuntak, jemaatnya 
berkembang hingga 300 keluarga. Mereka pun membeli rumah di Jalan Puyuh Raya, 
untuk dijadikan tempat kebaktian. Lagi-lagi gereja itu disegel Pemkot Bekasi 
pada 1 Maret 2010. Alasannya, peruntukannya sebagai rumah tinggal, bukan tempat 
ibadah. 


Pada 2 Juli 2010, penyegelan kedua dilakukan karena jemaat HKBP masih beribadah 
di tempat itu. Selanjutnya, pada 11 Juli 2010, jemaat terpaksa memindahkan 
tempat kebaktian ke lahan kosong milik gereja di Ciketing, yang sedianya akan 
dibangun gereja. Lokasi lahan kosong dan rumah di Jalan Puyuh, berjarak 3 km. 


Meskipun konstitusi menjamin kebebasan menjalankan ibadah, ternyata hal itu tak 
dirasakan para jemaat setiap Minggu. Teror acapkali terjadi, yang dilakukan 
oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan warga sekitar. Klimaksnya, pada 
Minggu (12/9) lalu, saat berangkat untuk kebaktian, Penatua HKBP Hasian 
Lumbantoruan (49) ditusuk orang tak dikenal dengan sebilah pisau. Aksi tak 
berperikemanusiaan juga dialami Pendeta Luspida Simanjuntak (40), yang dipukul 
dengan balok. Sungguh ironis menyaksikan negara tak berdaya untuk membela 
warganya yang hendak beribadah menunaikan perintah agamanya. "Sebesar apa pun 
tantangannya, perjuangan untuk bisa memiliki tempat ibadah tetap saya lakukan," 
tutur Pendeta Luspida, Rabu (15/9).


Pemerintah Melarang
Menyikapi persoalan itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kapolda Metro Jaya 
Irjen (Pol) Timur Pradopo, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad, dan Kapolres 
Metro Bekasi Komisaris Besar (Pol) Imam Sugianto, pada Rabu bertemu untuk 
membahas kasus itu. Keputusannya, jemaat HKBP PTI dilarang beribadah dan 
membangun gereja di atas lahan miliknya sendiri di Ciketing. "Kami menyediakan 
tempat ibadah sementara, yang terjamin keamanan dan kenyamanannya," kata 
Gubernur. Sementara itu, Pemkot Bekasi telah menyiapkan dua tempat alternatif 
sebagai pengganti, masing-masing seluas 2.500 meter persegi milik PT Timah, dan 
seluas 1.984 meter persegi milik Strada. "Lahan itu bisa dibeli jemaat, dan 
lokasinya tak jauh dari lokasi yang lama," ujar Mochtar.


Untuk mendukung keputusan itu, Kapolres Bekasi mengancam akan mengamankan 
jemaat jika nekad beribadah di lokasi yang lama, karena telah dilarang. Pendeta 
Luspida belum mau berkomentar atas opsi yang ditawarkan Pemkot Bekasi. " Saya 
akan tetap berjuang untuk HKBP Pondok Timur Indah," tandasnya. [H-14]


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke