http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=155263

[ Kamis, 16 September 2010 ] 


Anggota Koalisi Rela Ada Pergantian Menteri 

Bila Terjadi Reshuffle 


JAKARTA - Bukan tidak mungkin Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet 
bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya bersama Boediono. Apalagi akan ada 
evaluasi tahunan kinerja para pembantunya itu. Sinyal pergantian menteri juga 
sudah dipancarkan politiskus senior Partai Demokrat Achmad Mubarok. 

Partai politik yang menjadi mitra SBY di kabinet pun sudah mengantisipasi 
kemungkinan kocok ulang anggota kabinet. Sejumlah anggota koalisi rela adanya 
pergantian menteri dengan catatan, jatah mereka di kabinet tidak dikurangi. 
Bila menterinya terlempar, penggantinya juga kader partai mereka. 

''Hampir tidak ada alasan bagi upaya atau langkah untuk menggeser, mengurangi 
(kursi menteri dari PAN, Red),'' kata Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto saat 
dihubungi kemarin (15/9). PAN memiliki jatah tiga menteri. 

Menurut dia, pertimbangan dilakukannya reshuffle ada dua, yakni kinerja dan 
politis. ''Nggak bisa presiden SBY hanya menimbang satu faktor. Dua-duanya 
sangat diperhatikan,'' ujarnya. Bima menilai performa kinerja para menteri dari 
PAN di atas rata-rata. Selain itu, PAN merupakan partner koalisi yang sangat 
loyal.

''Jadi, kami percaya, posisi kami tidak akan terlalu banyak mengalami 
perubahan. Tapi, bagaimanapun, semua diserahkan kepada presiden,'' tegas Bima. 
Bagaimana kalau ada menteri dari PAN yang diganti atau digeser? ''PAN ini 
partai berdaulat, punya konstituen. Kalau Presiden SBY sebagai tokoh politik 
memiliki opsi lain, tentunya PAN siap dengan segala skenario,'' jawab Bima.

Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak 
prerogatif presiden. Di lain sisi, presiden sangat tahu parpol yang loyal dan 
yang tidak. Selama ini, lanjut Marwan, partai-partai koalisi sudah menunjukkan 
karakter masing-masing.

''Harus ada reward dan punishment. Ya begitulah kira-kira. Reward bagi yang 
tidak melanggar apa. Bagi yang sudah melanggar, punishment-nya apa,'' ujar 
Marwan. Dia mengisyaratkan keberatan PKB kalau sampai ada jatah kursi menteri 
yang diamputasi atau di-rolling. ''Ada hal-hal fundamental yang tidak boleh 
sampai melanggar fatsun politik dalam koridor koalisi,'' jelasnya.

Sementara itu, PPP mengatakan tidak ambil pusing dengan isu pergantian menteri 
tersebut. Sebab, isu itu muncul tanpa pernah terkonfirmasi oleh presiden. ''PPP 
nothing to lose, silakan (kalau mau diganti),'' kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim 
Saifudin di gedung parlemen kemarin.

Menurut Lukman, isu reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden SBY. Namun, 
faktanya, isu tersebut tidak pernah muncul dari presiden. Dengan posisi itu, 
seharusnya tidak perlu lagi berpolemik atas siapa menteri dan dari parpol mana 
yang bakal dilengserkan. ''Kami tidak ambil pusing,'' ujar Lukman.

Justru, kata Lukman, isu reshuffle yang terus diwacanakan akan mendiskreditkan 
presiden. Presiden bisa di-fait accompli oleh koalisi karena melakukan 
pertimbangan di luar keinginannya. Dalam arti, ada alat tawar politik yang 
dipaksakan agar terjadi reshuffle. ''Ini justru yang tidak sehat karena 
reshuffle harus mempertimbangkan objektivitas,'' ujarnya.

Namun, jika memang presiden mempertimbangkan reshuffle, tentu hal itu merupakan 
kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Jika menteri yang diganti nanti berasal 
dari PPP, Lukman menyatakan bahwa partainya tidak akan mempermasalahkan. 
''Kalau memang menteri PPP tidak perform dengan baik, silakan,'' tegasnya.

PKS juga tidak terlalu peduli dengan santernya isu reshuffle kabinet. Sekjen 
PKS Anis Matta menilai, isu itu hanya dibuat Partai Demokrat untuk menggertak 
partai koalisi. Presiden tidak pernah mengungkapkan isu tersebut secara 
terbuka. ''Presiden yang melakukan reshuffle, bukan Demokrat,'' kata Anis saat 
dikonfirmasi.

Menurut dia, presiden pasti mempertimbangkan seluruh aspek untuk melakukan 
reshuffle. Penilaian dari UKP4 hanyalah salah satu bagian. Lagi pula, laporan 
UKP4 tidak komprehensif. Sebab, mereka hanya menyampaikan laporan perjalanan 
program tanpa memperhatikan alasan lancar atau tidaknya program tersebut.

''Tidak ada alasan untuk mengangkat reshuffle, kecuali untuk provokasi saja,'' 
tegasnya. (pri/bay/c6/tof

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke