http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=155263
[ Kamis, 16 September 2010 ] Anggota Koalisi Rela Ada Pergantian Menteri Bila Terjadi Reshuffle JAKARTA - Bukan tidak mungkin Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya bersama Boediono. Apalagi akan ada evaluasi tahunan kinerja para pembantunya itu. Sinyal pergantian menteri juga sudah dipancarkan politiskus senior Partai Demokrat Achmad Mubarok. Partai politik yang menjadi mitra SBY di kabinet pun sudah mengantisipasi kemungkinan kocok ulang anggota kabinet. Sejumlah anggota koalisi rela adanya pergantian menteri dengan catatan, jatah mereka di kabinet tidak dikurangi. Bila menterinya terlempar, penggantinya juga kader partai mereka. ''Hampir tidak ada alasan bagi upaya atau langkah untuk menggeser, mengurangi (kursi menteri dari PAN, Red),'' kata Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto saat dihubungi kemarin (15/9). PAN memiliki jatah tiga menteri. Menurut dia, pertimbangan dilakukannya reshuffle ada dua, yakni kinerja dan politis. ''Nggak bisa presiden SBY hanya menimbang satu faktor. Dua-duanya sangat diperhatikan,'' ujarnya. Bima menilai performa kinerja para menteri dari PAN di atas rata-rata. Selain itu, PAN merupakan partner koalisi yang sangat loyal. ''Jadi, kami percaya, posisi kami tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan. Tapi, bagaimanapun, semua diserahkan kepada presiden,'' tegas Bima. Bagaimana kalau ada menteri dari PAN yang diganti atau digeser? ''PAN ini partai berdaulat, punya konstituen. Kalau Presiden SBY sebagai tokoh politik memiliki opsi lain, tentunya PAN siap dengan segala skenario,'' jawab Bima. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Di lain sisi, presiden sangat tahu parpol yang loyal dan yang tidak. Selama ini, lanjut Marwan, partai-partai koalisi sudah menunjukkan karakter masing-masing. ''Harus ada reward dan punishment. Ya begitulah kira-kira. Reward bagi yang tidak melanggar apa. Bagi yang sudah melanggar, punishment-nya apa,'' ujar Marwan. Dia mengisyaratkan keberatan PKB kalau sampai ada jatah kursi menteri yang diamputasi atau di-rolling. ''Ada hal-hal fundamental yang tidak boleh sampai melanggar fatsun politik dalam koridor koalisi,'' jelasnya. Sementara itu, PPP mengatakan tidak ambil pusing dengan isu pergantian menteri tersebut. Sebab, isu itu muncul tanpa pernah terkonfirmasi oleh presiden. ''PPP nothing to lose, silakan (kalau mau diganti),'' kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin di gedung parlemen kemarin. Menurut Lukman, isu reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden SBY. Namun, faktanya, isu tersebut tidak pernah muncul dari presiden. Dengan posisi itu, seharusnya tidak perlu lagi berpolemik atas siapa menteri dan dari parpol mana yang bakal dilengserkan. ''Kami tidak ambil pusing,'' ujar Lukman. Justru, kata Lukman, isu reshuffle yang terus diwacanakan akan mendiskreditkan presiden. Presiden bisa di-fait accompli oleh koalisi karena melakukan pertimbangan di luar keinginannya. Dalam arti, ada alat tawar politik yang dipaksakan agar terjadi reshuffle. ''Ini justru yang tidak sehat karena reshuffle harus mempertimbangkan objektivitas,'' ujarnya. Namun, jika memang presiden mempertimbangkan reshuffle, tentu hal itu merupakan kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Jika menteri yang diganti nanti berasal dari PPP, Lukman menyatakan bahwa partainya tidak akan mempermasalahkan. ''Kalau memang menteri PPP tidak perform dengan baik, silakan,'' tegasnya. PKS juga tidak terlalu peduli dengan santernya isu reshuffle kabinet. Sekjen PKS Anis Matta menilai, isu itu hanya dibuat Partai Demokrat untuk menggertak partai koalisi. Presiden tidak pernah mengungkapkan isu tersebut secara terbuka. ''Presiden yang melakukan reshuffle, bukan Demokrat,'' kata Anis saat dikonfirmasi. Menurut dia, presiden pasti mempertimbangkan seluruh aspek untuk melakukan reshuffle. Penilaian dari UKP4 hanyalah salah satu bagian. Lagi pula, laporan UKP4 tidak komprehensif. Sebab, mereka hanya menyampaikan laporan perjalanan program tanpa memperhatikan alasan lancar atau tidaknya program tersebut. ''Tidak ada alasan untuk mengangkat reshuffle, kecuali untuk provokasi saja,'' tegasnya. (pri/bay/c6/tof [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
