http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/21/169738/70/13/Republik-Gaduh#docu
Republik Gaduh Selasa, 21 September 2010 00:00 WIB DI Republik tercinta ini, sekarang, hampir tidak ada perkara yang tidak mengundang keributan. Perkara yang jelas-jelas ada aturan mainnya diributkan sama gencarnya dengan perkara yang tidak ada aturan dan ketentuan yang berlaku. Banyak yang menyalahkan demokrasi atas kehirukpikukan ini. Demokrasi dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan semua orang bisa berbicara dan memperdebatkan apa saja. Tetapi, riuh rendah perdebatan di alam demokrasi, apa pun persoalannya, harus dikendalikan prinsip kedaulatan hukum. Artinya, peraturan hukum, selama itu ada, harus menjadi acuan dan harus pula dibela dan ditegakkan sekuat tenaga. Belakangan ini tiga jabatan strategis pada lembaga negara sedang menjadi sorotan karena akan pindah tangan. Yaitu jaksa agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Inilah jabatan yang sebagian besar menjadi hak prerogatif presiden, terutama untuk jabatan jaksa agung. Tetapi, justru terhadap kewenangan yang hampir mutlak di tangan presiden itu muncul tantangan serius. Para jaksa seakan menantang Presiden melalui memorandum yang ditandatangani 8.479 jaksa agar pengganti Hendarman Supandji sebagai jaksa agung nanti haruslah seorang jaksa karier. Padahal undang-undang tidak melarang presiden memilih jaksa agung nonkarier. Artinya, presiden yang memiliki hak penuh untuk memilih jaksa agung karier atau nonkarier. Terhadap penggantian Kapolri dan Panglima TNI, di saat presiden berbagi kewenangan dengan DPR, memang, tidak seheboh penggantian jaksa agung. Akan tetapi, pergesekan internal pun ada dan normal-normal saja. Yang akan membuat keributan, jika DPR nanti menolak calon yang diajukan presiden walaupun itu calon tunggal. Kita tidak ingin menambah kehebohan publik soal jabatan-jabatan negara yang berada dalam kewenangan prerogatif presiden. Hanya, kita ingin menyampaikan bahwa publik mulai letih dengan kehebohan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Kalau presiden ingin mengganti seorang jaksa agung, tidak ada yang melarang kapan dan siapa yang dipilih. Itu jabatan yang sepenuhnya berada di wilayah presiden. Kenapa harus membuka ruang bagi perdebatan dan sengketa? Mendengar pikiran publik melalui teknik wacana memang diperlukan. Tetapi untuk jabatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan presiden, mengapa harus dibiarkan sebuah wacana terbuka dan berlarut? Dalam perkara jaksa agung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telanjur berada pada situasi sulit. Kalau memilih jaksa karier, berarti Presiden tunduk di bawah tekanan para jaksa yang cenderung resisten terhadap perubahan. Dengan memilih jaksa agung nonkarier, Presiden seperti menaruh kucing di atas bara api. Pada akhirnya, determinasi dan kecekatan seorang pemimpinlah yang akan menentukan kapan sebuah keputusan membutuhkan wacana publik dan kapan tidak. Karena demokrasi sesungguhnya adalah sebuah seni memainkan dialog dan determinasi. ++++ http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010091705555816 J um'at, 17 September 2010 BURAS 'Republik Amplop', Mati Demi Angpau! MUDIK jadi peluang Temon menyampaikan isi hati ke ayahnya lewat cerita tentang angpau-amplop berisi uang yang dibagi pada Hari Raya Tionghoa! "Menurut kakek teman dari tradisi itu, angpau di Hari Raya dulu diberikan seorang ayah ke anaknya sebagai modal memulai usaha sendiri!" tutur Temon. "Jumlah angpau itu cukup untuk modal, bukan alakadarnya seperti sekarang-meski orang siap mati terjepit demi angpau di open house!" "Kau mau buka usaha apa?" timpal ayahnya. "Usaha membuat amplop bervariasi ilustrasinya, untuk tempat uang saat open house Lebaran dan acara amal lainnya, agar secara nyata bisa terlihat amplop itu isinya halal, hasil kemurahan hati dari penguasa atau pengusaha! Secara sekilas pun bisa dibedakan dari amplop suap, gratifikasi, atau modus korupsi lainnya!" jelas Temon. "Amplop khas yang memastikan isinya halal itu untuk kelancaran proses amal kepada si miskin, akan diperlukan dalam jumlah besar karena negara ini sedang berubah menjadi Republik Amplop!" "Republik Amplop apa maksudmu?" potong ayah. "Republik di mana pembagian amplop berisi uang tunai buat kaum miskin dari para pejabat negara, pemerintah, BUMN, semua tingkat kekuasaan dan pengusaha semua skala bisnis, menjadi penentu tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat!" tegas Temon. "Hal itu dilakukan kalangan penguasa dan pengusaha dengan kesadaran dan keikhlasan total! Nantinya tak aneh jika MURI berburu rekor barisan kaum miskin terpanjang dalam acara amal pembagian amplop seperti itu!" "Bagaimana kau bisa seyakin itu?" kejar ayah. "Pertama, karena adanya keteladanan beramal dengan kemurahan hati buat barisan panjang kaum miskin itu dari Istana! Contoh baik ini wajar diikuti para pejabat lebih rendah, terutama di daerah!" jelas Temon. "Kedua, karena sistem ekonomi neoliberalisme (neolib) yang berlaku di dunia, termasuk negeri kita, hanya mendistribusi benefit-nya pada kaum kapitalis asing lewat bursa saham (di BEJ pemain lokal di bawah satu persen) atau eksplorasi kekayaan alam, yang semua itu sama sekali tak ada urusan dengan kaum miskin! Untuk itu, kemurahan hati para penguasa dan pengusaha membagikan langsung amplop ke tangan kaum miskin menjadi satu-satunya alternatif untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat!" "Apakah bisa diyakini lewat jalur amal penguasa dan pengusaha tanpa rancangan saksama itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat bisa terwujud?" tanya ayah. "Terpenting telah disadari dan dipilih jalan untuk mengatasi kegagalan sistemnya!" tegas Temon. "Sejauh mana hasilnya, kita lihat nanti!" *** H. Bambang Eka Wijaya [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
