Refleksi : Tenaga dokter di Kuba adalah  6,17 per 1000 penduduk sedangkan di 
NKRI  0,16 per 1000 penduduk. 

 400  lebih mahasiwa Timor Leste belajar ilmu kedokteran atas beasiswa 
pemerintah Kuba di Kuba, dalam mana 18 barus saja selesai pendidikan mereka dan 
akan kembali. [ After a visit to Havana by Prime Minister Mari Alkatiri, Cuban 
President Fidel Castro made an offer of one thousand scholarships to Timor 
Leste, along with a brigade of 300 health workers. President Castro's rationale 
for the increased offer was to generate a doctor to population ratio of 1:1,000 
(Araujo 2007 & 2008). This revised program gave Timor Leste the largest health 
aid program outside Latin America. 
http://www.realityofaid.org/userfiles/roareports/roareport_eca617f3d4.pdf  ]

Secaran iseng barang kali bisa ditanya berapa mahasiswa ilmu kedokteran 
diberikan oleh rezim NKRI kepada mahasiswa propinsi miskin seperti Papua, Nusa 
Tengara Timur etc?

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/20/176241/68/11/Kuba-Pasca-Fidel-Castro


Kuba Pasca-Fidel Castro 
Rabu, 20 Oktober 2010 00:01 WIB      

KUBA adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Karibia, yang berpenduduk 11,5 
juta orang. Sejak Fidel Castro berkuasa pada 1959, Kuba berubah menjadi negara 
sosialisme-komunisme. Dengan perubahan itu, sistem pemerintahan, ekonomi, dan 
kehidupan sosial warganya didasarkan pada ideologi sosialisme dan komunisme. 
Ketika tiga tahun lalu Fidel Castro jatuh sakit dan diganti adiknya, Raul 
Castro, sebagai presiden, orang mulai bertanya bagaimana nasib Kuba ke depan 
tanpa Fidel Castro? Apakah sistem sosialisme-komunisme Kuba ini masih dapat 
bertahan dan terus berlanjut ataukah akan mengikuti langkah balik negara-negara 
komunis sekarang ini? 

Sosialisâ?"komunis 
Sistem yang dikembangkan secara ketat oleh pemerintah Kuba selama 51 tahun ini 
menarik untuk disimak. Di bidang politik, satu-satunya partai politik yang 
boleh hidup hanya partai komunis. Partai lain dilarang dan tidak diperbolehkan 
melakukan kegiatan. Partai Komunis Kuba (Partido Comunista de Cuba/PCC) adalah 
pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan bersama dengan Dewan Negara, PCC 
melaksanakan kekuasaan pemerintahan sehari-sehari. Sekretaris Pertama Partai 
Komunis Kuba sampai saat ini masih dipegang Fidel Castro dan jabatan sekretaris 
kedua diduduki adiknya, Raul Castro. 

Dalam perekonomian yang berdasar pada sosialis-komunis ini, seluruh aspek 
kegiatan ekonomi dikendalikan negara secara terpusat. Tidak ada perusahaan 
swasta dan asing yang diperbolehkan hidup. Negara atau pemerintahlah yang 
menentukan segala-galanya. Seluruh badan usaha adalah milik negara. Perusahaan 
asing hanya bisa masuk melalui seleksi yang ketat sebatas joint venture dengan 
negara. Itu pun jumlah dan bidang usahanya dibatasi. 

Dalam sistem sosialis-komunis ini, pemerintah Kuba menerapkan sistem penjatahan 
kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang jumlahnya sangat terbatas, 
antara lain beras, minyak goreng, gula, dan sabun. Pelaksanaan distribusi bahan 
pokok itu diawasi secara ketat melalui penjatahan kupon. Toko atau warung yang 
menjual kebutuhan pokok sehari-hari sulit ditemukan. 
Di bidang sosial, negara juga memberikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan 
secara gratis pada rakyat. Kalaupun ada sebagian kecil rakyatnya yang dipungut 
bayaran, jumlahnya dinilai sangat murah. 
Di bidang pendidikan, setiap anak usia sekolah diwajibkan sekolah atau 
memperoleh pendidikan tanpa biaya. Kuba sejak 2003 telah melaksanakan program 
seorang guru untuk tiap 20 murid SD dan 15 murid sekolah menengah. Akibatnya 
jumlah sarjana di Kuba sangat berlimpah, tak sebanding dengan lapangan kerja 
yang tersedia. 

Di bidang kesehatan, terdapat 74.880 dokter, lulusan dari sekolah-sekolah 
Kedokteran Amerika Latin (ELAM) di Havana. Sebagian di antaranya adalah 
dokter-dokter spesialis untuk melayani 11.242.648 orang penduduk. Obat-obat 
yang diperlukan bagi pemeliharaan warganya lebih 90% diproduksi negara, 
termasuk obat untuk penyakit kanker dan demam berdarah. 

Di bidang politik dan pemerintahan, sistem satu partai yang dipraktikkan Kuba 
secara konsisten sejak 51 tahun yang lalu membuat media massa dan pers 
dikuasai, dikelola, dan dikontrol negara secara ketat. Demo atau semacam 
pernyataan pendapat dari rakyat, yang umum kita jumpai setiap hari di 
Indonesia, di sana merupakan hal tabu yang hanya dapat dilihat rakyatnya 
terjadi di negara-negara lain melalui televisi asing secara sembunyi-sembunyi. 
Peranan pers dan media massa di Kuba secara efektif dilakukan pemerintah untuk 
menyebarluaskan propaganda dan indoktrinasi kepada rakyat mereka guna 
mempertahankan legitimasi mereka. 

Menyongsong perubahan 
Sewaktu pimpinan MPR RI diundang mengunjungi Kuba dan bertemu dengan pimpinan 
PCC, parlemen, dan pemerintahan di sana dua minggu lalu, pertanyaan terbesar di 
benak kami adalah berapa lama lagi sistem sosialis-komunis Kuba ini bisa 
bertahan? Beberapa orang yang sempat ditanya di Hotel Melia Coniba dan Hotel 
Nacional di Havana hanya geleng-geleng kepala sambil angkat bahu, tidak 
terlihat antusias membicarakannya. Duta Besar RI untuk Kuba Banua Radja Manik 
memprediksi apabila 'Pak Jenggot' (julukan akrab dari rakyat di sana kepada 
Fidel Castro) sudah 'check out' karena usianya, Kuba tidak lama lagi pasti akan 
mengalami perubahan. 

Negara-negara tetangga Kuba di Karibia seperti Bahama, Haiti, Jamaika, dan 
Dominika sudah mulai khawatir apabila Kuba mengalami perubahan, dampaknya 
diyakini akan luas pada kehidupan pariwisita di negara mereka sebab sebagian 
besar turis asing akan beralih ke Kuba karena alam dan pantainya yang indah. 
Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pengusaha-pengusaha di Miami, 
Amerika Serikat, yang sebagian besar di antaranya adalah penduduk asal Kuba 
sudah bersiap-siap untuk masuk dan berinvestasi di Kuba, menunggu kapan saatnya 
Kuba berubah. 

Perubahan yang diperkirakan banyak orang akan terjadi dalam waktu dekat di Kuba 
rasanya tidaklah mengada-ada lagi. Pemerintah Kuba pun tampaknya sudah 
menyadari itu. Kuba di bawah pemerintahan Presiden Raul Castro secara perlahan 
mulai melakukan langkah reformis sejak dua tahun terakhir ini, antara lain 
terlihat dari kesediaan Kuba menandatangani dua instrumen HAM internasional, 
yaitu Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan HAM. 
Sebagai konsekuensi perubahan itu, atas dorongan Vatikan dan Dewan 
Gereja-Gereja Dunia, pemerintah Kuba telah membuka peluang bagi penduduk untuk 
menyampaikan keluhan, yang dimanfaatkan warganya untuk mengadukan nasib 
keluarga mereka yang masih dalam tahanan politik. Begitu juga kehidupan 
beragama tidak lagi diawasi secara ketat sehingga kebebasan beragama dan 
beribadah semakin marak sekarang. 

Persahabatan RI-Kuba 
Kunjungan tingkat tinggi pimpinan MPR/ketua fraksi yang berjumlah lima orang 
disambut hangat dan terhormat oleh pimpinan pemerintahan, parlemen dan Partai 
Komunis Kuba. Pejabat-pejabat terpenting di Kuba mengacarakan untuk bertemu 
dengan delegasi parlemen Indonesia karena dirasakan pertemuan antara pemerintah 
dan parlemen kedua negara sangat jarang terjadi, dan Kuba sangat mengharapkan 
dukungan pemerintah Indonesia dalam melawan embargo ekonomi Amerika. 

Penerimaan yang begitu bersahabat itu tidaklah mengherankan sebab Indonesia 
adalah negara yang sangat dihormati pemerintah Kuba. Soekarno adalah kepala 
negara pertama yang mengunjungi negara itu sesudah Fidel Castro berkuasa pada 
1959. Bagi Indonesia, Kuba dan rakyatnya adalah sahabat sejati. Sebagai sahabat 
dekat, alangkah terpujinya apabila Indonesia membagi pengalaman dalam proses 
reformasi 12 tahun lalu, guna membantu negara tersebut tetap kukuh menghadapi 
arus perubahan sambil tetap dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dan 
pendidikan yang murah kepada rakyat. 
Pelaksanaan otonomi daerah yang kita praktikkan sejak reformasi tentu dapat 
menjadi pelajaran bagi Kuba dalam mengapresiasi perubahan. Begitu juga sistem 
demokrasi dan kepartaian yang begitu subur perkembangannya di negara kita dalam 
10 tahun terakhir, sesudah Indonesia mengubah undang-undang dasar, dapat 
menjadi perbandingan bagi Kuba ke depan dalam menata kepentingan nasional. 

Oleh Martin H Hutabarat, Ketua Fraksi Gerindra MPR

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke