http://www.mediaindonesia.com/webtorial/asianagri/index.php?ar_id=Nzg3NQ==

Rabu, 27 Oktober 2010


Pengusaha Kelapa Sawit Desak Mandatory ISPO


ANTARA/Saptono

ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah untuk 
menepati janjinya menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Aturan itu 
merupakan standarisasi pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 
nasional.  

"Sesuai janji pemerintah, ISPO akan diberlakukan Januari 2011. Kami minta hal 
ini benar-benar dilaksanakan, sebagai mandatory pemerintah," ungkap Sekjen 
Apkasindo Asmar Arsyad di Jakarta, Rabu (6/10). 

Desakan tersebut dipicu oleh diterapkannya standar Rountable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) yang diterapkan Uni-Eropa. Penerapan aturan itu sama sekali 
tidak menguntungkan petani kelapa sawit Indonesia. 

Hal itu bisa dilihat dari harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). 
Nyatanya, sertifikat RSPO tidak mampu meningkatkan harga CPO di pasaran. 

Padahal, pengusaha kelapa sawit dijanjikan harga premium jika mengantongi 
sertifikat tersebut. Namun, pada kenyataannya harga cpo bersertifikat masih 
dihargai rendah. 

"Mereka janji memberi harga tinggi untuk cpo Indonesia, jika mengikuti RSPO. 
Tapi kenyataannya, harga kita masih rendah. Saat ini saja, biofuel dari Eropa 
tidak memperbolehkan CPO dari Indonesia. Jadi untuk apa kita terus berpatokan 
pada RSPO," katanya. 

Tak hanya itu, masih banyak cpo perusahaan yang bersertifikat RSPO malah 
ditolak negara-negara di Uni-Eropa. 

Selain itu, jelasnya, RSPO yang diterapkan sebelumnya mempunyai delapan prinsip 
dan 39 kriteria. Tetapi sayangnya, prinsip dan kriteria tersebut masih sering 
berubah-ubah tiap tahun. Hal inilah yang mempersulit pengusaha kelapa sawit. 

"RSPO  pun diadopsi dari peraturan Indonesia. Untuk itu, kita harus mempunyai 
standar sendiri yaitu ISPO. Untuk ISPO hanya ada enam prinsip yang tidak 
menyulitkan para pengusaha," paparnya. 

Untuk itu, pihaknya juga menghimbau kepada perusahaan yang belum memiliki 
sertifikat RSPO untuk tidak membuat sertifikat tersebut. Dan lebih baik, 
berpatokan pada ISPO. 

Indonesia sebagai produsen cpo terbesar di dunia yang menguasai 45% pangsa 
pasar dunia, selain Malaysia (44%), sudah waktunya mempunyai standar sendiri. 

"RSPO hanya bentuk green colonial, yang tidak ingin melihat negara berkembang 
maju. Makanya, gerak kita dibatasi oleh RSPO. Untuk itu, pemerintah harus 
segera menerapkan ISPO," ujarnya. (*) 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke