http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010122101210815
Selasa, 21 Desember 2010
BURAS
'Korupsi Sempurna' Justru dalam Sistem!
"PEMAHAMAN Lord Acton tentang power tend to corrupt mengindikasi 'korupsi
sempurna' justru terjadi dalam sistem yang dibuat sebagai praktek penyimpangan
kekuasaan-abuse of power!" ujar Umar. "Prinsip itu dipahami Gamawan
Fauzi-mantan Bupati Solok dan Gubernur Sumbar-
hingga saat jadi mendagri minta dihentikan upah pungut pajak yang
diterima para pejabat daerah!"
"Upah pungut masuk korupsi sempurna karena aturannya dibuat kepala daerah
yang mendapat bagian terbesar dari upah pungut, sedang para anggota DPRD yang
mengesahkan aturan sebagai konspiran dengan kompensasi eksekutif juga
meloloskan kepentingan DPRD!" timpal Amir. "Dalam paham seperti Gamawan itu,
pejabat sudah dibayar penuh gaji dan tunjangan jabatan untuk melaksanakan tugas
sesuai ketentuan, termasuk tugasnya memungut dari sumber keuangan daerah!"
"Upah pungut tak adil bagi pejabat dan staf bagian lain yang tugasnya tak
terkait pungutan, semisal administrasi pemerintahan, yang tak mendapat 'upah
administrasi' di luar gaji dan tunjangan jabatan!" tegas Umar. "Untuk pimpinan
dan staf dinas pelaksana pungutan, kelebihan penerimaannya dari pejabat dan
staf dinas lain seharusnya hanya mengacu pada hal-hal yang dikenal dalam sistem
administrasi dan perpajakan universal, yakni dana operasional sesuai
pengeluaran untuk kegiatannya, serta uang lembur untuk tugas di luar jam kerja!"
"Korupsi sempurna di negeri kita kini lazim terjadi pada para pejabat
yang berwenang menentukan sendiri gaji dan biaya kegiatannya di luar standar
gaji dan biaya kegiatan yang diatur dalam sistem keuangan pemerintahan negara,
seperti anggota legialatif, direksi BUMN, dan pejabat lembaga negara tertentu!"
timpal Amir. "Karena itu bisa terjadi, seorang anggota legislatif yang baru
mulai masa tugas lima tahun bisa menerima Rp60-an juta per bulan plus biaya
kegiatan dan perjalanan nyaris sesukanya, sedang guru besar yang sudah mengabdi
puluhan tahun cuma menerima di bawah Rp10 juta per bulan!"
"Korupsi sempurna lain terjadi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur
(sisdur) yang banyak lubang dan celah sejak pembuatannya, sehingga dengan
menjalankan sisdur pun kebocoran bisa terjadi!" tegas Umar. "Pada korupsi
sempurna jenis ini, meski sebenarnya kenyang korupsi seorang pejabat berani
menantang penyidik, buktikan jika saya ada menyimpang dari sisdur! Dalam kasus
korupsi sempurna yang sistemik seperti itu, sering penyidik gagal melanjutkan
ke penuntutan! Atau kalau dituntut pun, divonis bebas! Bukan salah hakimnya,
tapi sisdurnya yang bolong!" ***
H. Bambang Eka Wijaya
++++
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010122201553616
Rabu, 22 Desember 2010
BURAS
'Korupsi Sempurna' dalam Sistem! (2)
"FITRA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran-dalam skala
nasional menengarai bolongnya sistem menyebabkan kebocoran APBD signifikan pada
pos bantuan sosial!" ujar Umar. "Bantuan itu diberikan pada organisasi
kemasyarakatan (ormas) baik sosial, keagamaan, primordial (kesukuan) dan
kewargaan (LSM) dengan syarat longgar-terdaftar di Kesbang-lalu, tanpa
kewajiban audit pemakaian dana di tangan penerimanya!"
"Bolongnya sistem pos bantuan dimanfaatkan maksimal kepala daerah
untuk tetap berkuasa lewat pemilihan berikutnya atau penerus kekuasaan keluarga
dengan membangun dinasti!" sambut Amir. "Tak kepalang, langkah memperkuat
dukungan pada dinasti dari segala bentuk ormas itu berlangsung sejak tahun
pertama dari lima tahun kekuasaannya! Artinya, dana pos bantuan dialirkan
selektif pada ormas-ormas yang sudah punya komitmen mendukung rejim tersebut!"
"Masih menurut Fitra, kebocoran lewat pos bantuan untuk itu
jumlahnya cukup signifikan, pada satu daerah tingkat dua bisa puluhan miliar
rupiah per tahun!" tegas Umar. "Untuk tingkat provinsi, bisa lebih aduhai! Hal
terpenting dalam penyaluran itu, penerimanya bukan ormas fiktif-hanya terkait
ormas fiktif sebagai penerima itulah yang disidik kasus korupsi di Lampung!"
"Namanya korupsi sempurna, yang tak sempurna-seperti ormasnya
fiktif--bisa jadi kasus korupsi!" timpal Amir. "Bolong lain dalam sistem hingga
membuka peluang jadi korupsi sempurna ada pada sektor penerimaan! Salah satunya
seperti disinyalir BPK, kebocoran terjadi pada pajak restoran di Lampung! Ini
terjadi karena sistem pemungutan pajak pembangunan daerah dengan wajib pungut
(wapu) penguasaha restoran belum dijalankan secara standar-belum ada marking
(tanda kontrol) dari dinas pendapatan pada setiap lembar faktur penjualan
(bill) dengan nomor urut faktur tersamar berlubang atau cara lain!"
"Dengan begitu besarnya pungutan pajak bisa dibawa ke ranah
negosiasi saling menguntungkan wapu dan petugas pajak, sedang nilai riil yang
masuk kas daerah tergantung pada pencatatan nilai setoran yang disepakati!"
tukas Umar. "Korupsi sempurna dalam hal ini pada proses sebelum ada pencatatan
tertulis, itu terkait jumlah sebenarnya yang tak masuk kas daerah, selisih
jumlah yang sebenarnya dibayar wapu dengan jumlah yang dilaporkan sebagai
penerimaan pajak daerah! Model ini di berbagai sektor penerimaan jadi korupsi
sempurna, karena di luar yang dicatat sebagai setoran resmi, tak ada bukti
fisis!"
"Begitulah korupsi sempurna!" timpal Amir. "Berjalan nyaman dalam
sistem yang bolong-bolong penuh kelemahan!" *** (Habis)
H. Bambang Eka Wijaya
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/