Refleksi : Kekuasaan adalah sumber utama kekayaan pribadi, demikianlah axioma di negara berkekuasaan kleptokratik. Hal ini bisa dilihat menjelang pemilihan umum yang lalu, Banyak orang behutang, ke bank, rumah digadai, jual mobil etc. Perbuatan ini justru mendapat tempat kekuasaan atas nama wakil rakyat, tetapi bukan untuk kepentingan rakyat.
Untuk mencegah kemungkinan buruk bagi yang tidak mujur dalam pemilu, pihak kesehatan menyediakan tempat di rumah gila. Sedangkan yang yang tidak bisa bayar utang ada yang menyuruh isteri bersetubuh dengan pemberi hutang, ada juga pergi jadi budak antara lain di Arab Saudia. Jadi kalau menteri merebut kekuasaan bukan hal aneh dan bukan saja di Papua, tetapi di daerah-daerah yang mempunyai sumber kekuayaan alam yang sangat menguntungkan, contoh jelas tentu saja Papua. Beberapa waktu silam wakil presiden pergi ke Saumlaki di mana ditemukan sumber gas alam, beliau adakan rapat tertutup dengan wakil-kali kerajaannya. Beginilah keadaan kerajaan neo-Mojopahit, dimana yang disebut wakil-wakil di daerah, bisa digambarkan mempunyai tugas menginjak kebawah [rakyat] dan menjilat ke atas [petinngi kerajaan] dengan begitu mulus aliran upeti kepada kaum berkuasa di pusat kerajaan. Konsekwensinya ialah rakyat di daerah yang kaya akan hasil alam yang diseksploatasi tetap menjadi miskin miskin melarat, yang lebih celaka ialah harta kekayaan yang dianugerahkan kepada rakyat penghuni setempat, akan hilang selama-lamanya dan suram hari depan rakyat dikawasan tsb. Begitulah kekuasaan Negara Kleptokratik Republik Indonesia [NKRI]. http://www.rimanews.com/read/20101223/10305/wikileaks-banyak-menteri-indonesia-berebut-kekuasaan-di-papua WikiLeaks : Banyak Menteri Indonesia Berebut Kekuasaan di Papua! Kamis, 23 Dec 2010 02:59 WIB WASHINGTON, RIMANEWS- "Sebagian uang (hasil keuntungan tambang) yang ditransfer kepada pemerintah provinsi masih tersisa, meskipun sebagian besar diantaranya telah digunakan dalam proyek yang tidak jelas atau hilang dimakan pejabat korup," ungkap bocoran WikiLeaks seperti dikutip SMH.com.au, Kamis (23/12/2010). "Banyak menteri berusaha meraih kekuasaan di Papua. Sebagai hasilnya, implementasi dari otonomi khusus Papua terus berkurang dan warga Papua menilai otonomi tersebut sebagai sebuah kegagalan," lanjut bocoran kawat diplomatik itu yang dikeluarkan pada September 2009. Otonomi khusus yang diperkenalkan pada 2001 lalu itu, dibuat untuk mengatasi laporan aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Sekaligus untuk memperkuat kekuasaan pemerintah daerah Papua. Sebelumnya Human Rights Watch merilis laporan adanya pejabat militer yang melakukan penyiksaan terhadap warga Papua tahun lalu di Kota Merauke. Pihak Kedubes AS di Jakarta menuliskan pada kawat diplomatik yang dibocorkan melalui WikiLeaks, insiden itu langsung diisolasi dan kemungkinan besar melibatkan prajurit TNI yang diberikan perintah oleh pejabat lokal, Johanes Gluba Gebze. "Warga Papua, Gebze yang memimpin sebuah pemerintahan daerah di Papua, dimana pemerintahannya dituduh melakukan tindakan korupsi dan kebrutalan yang tumbuh subur. Seorang penasihat bagi Gubernur Papua Barnabas Suebo, mengatakan Gebze sudah lepas kendali dan melakukan perjanjian ilegal mengenai sumber daya hutan dengan perusahaan China dan Korea," menurut bocoran kawat diplomatik AS lewat WikiLeaks yang dikeluarkan pada tahun 2009.(ian/oke) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
