http://www.jambiekspres.co.id/index.php/opini/17205-koruptor-jadi-elite-menakutkan.html

      Jumat, 10 Desember 2010 10:59 

     
      Koruptor Jadi Elite Menakutkan  
      Refleksi Hari Antikorupsi Dunia, 9 Desember 2010
      Oleh: ABDUL WAHID

      SAAT berbagai negara sedang memproklamasikan berbagai bentuk kampanye dan 
jurus masing-masing negaranya untuk melawan korupsi dalam acara peringatan Hari 
Antikorupsi Dunia yang jatuh pada hari ini, kita justru digugat oleh pertanyaan 
benarkah Indonesia memang terbilang negara antikorupsi? Tidakkah selama ini 
korupsi telah diperlakukan elemen negara sebagai penyakit yang menyenangkan 
(memuaskan) untuk diajak bersahabat? Keberadaan ''pandawa lima'' KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) yang terdiri atas Chandra M. Hamzah, Antasari Azhar 
(sebelum diganti Busyro Muqoddas), Bibit Samad Rianto, Haryono, dan Mochammad

      Jasin sering digugat banyak orang atau diragukan bisa melawan koruptor, 
apalagi setelah Antasari terlibat kasus kriminalitas (pembunuhan) dan 
Bibit-Candra disibukkan melawan perkara hukum yang ditembakkan kepada mereka.

      Meski sekarang KPK mendapatkan nakhoda baru bernama Busyro Muqoddas, 
publik masih jauh dari meyakini bahwa Busyro mampu dan mau menunjukkan 
kapabilitasnya dalam berperang melawan koruptor. Sebab, Busyro belum tentu 
bersedia (mau) menggelar ''perang bubat" me lawan koruptor. 

      Bukan tidak mungkin Busyro menjatuhkan opsi sikap diam atau tak banyak 
memasuki kawasan hitam koruptor dengan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan 
atau meng-uzlah-kan diri dari ranah peperangan terhadap kawasan dan kawanan 
koruptor kelas macan.

      Keniscayaan ini berangkat dari kinerja KPK belakangan ini (sebelum Busryo 
menakhodai KPK) yang lebih cenderung mendiamkan koruptor kakap, sementara 
koruptor kelas teri diburu. Kasus Century dan skandal pajak yang melibatkan 
oknum Polri merupakan sampel kasus yang menempatkan KPK layaknya macan ompong 
yang kehilangan agresivitas. 

      Politik hukum berpola diskriminasi lebih dimenangkan dibandingkan dengan 
implementasi sistem penjeratan koruptor berbasis egalitarian.

      Kimiawan kenamaan Albert Enstein pernah bilang bahwa dunia ini semakin 
tidak aman dan damai untuk dihuni bukan karena ulah penjahat, melainkan akibat 
sikap kita yang membiarkan kejahatan terjadi.

      Pernyataan itu sejatinya mengajarkan kepada KPK supaya tak menjatuhkan 
sikap diskriminatif, diam, atau membisu terhadap kejahatan istimewa 
(extraordinary crime) yang terjadi di masyarakat.

      ''Pandawa lima'' KPK idealnya ''melek'', cepat tanggap, gampang 
merespons, atau cerdas terhadap berbagai bentuk perilaku kejahatan korupsi. 
Sebab, membiarkan kejahatan itu unjuk gigi, berdaya, dan bersindikasi sistemis 
identik dengan membuka keran mengakselerasi, membudaya, dan mengabsolutnya 
berbagai model penyimpangan kekuasaan di bumipertiwi.

      ***

      Akar penyebab utama memberdaya dan membudayanya korupsi, selain kehebatan 
dan kepiawaian koruptornya dalam menjalankan aksi-aksi kriminalisasi 
sistemisnya, juga sikap masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, yang 
menoleransi, cuek, kurang kritis, jauh dari

      sikap berani, virus diskriminasi, tidak mempunyai independensi, dan tidak 
benar-benar memelekkan mata untuk mengawasi sepak terjang koruptor.

      Koruptor tidak akan berani melebarkan sayap-sayap kekuatan dan ''keper 
kasaannya'' bila sikap dan geraknya te rus berada dalam pengawasan KPK. Potret 
negara-negara lain yang terkenal sebagai

      negara bersih dan berwibawa adalah berkat partisipasi publik dalam 
mengawasi dan menilai tingkat akun tabilitas kinerja pemerintah, khususnya 
pengawasan yang dilakukan lembaga yang sudah ditunjuk menjadi pengadilnya.

      Sayang, akibat sikap diam dan budaya ''bisu'' aparat penegak hukum 
terhadap akselerasi koruptor, konstruksi keberlanjutan kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara ini terus-menerus terganggu. Koruptor tetap menjadi kekuatan 
elite yang ditakuti.

      Koruptor terus saja menjalankan aksi canggihnya untuk menggerogoti dan 
mengeroposkan keberdayaan negara akibat elemen penegak hukum yang menjadikan 
Indonesia sebagai state without law.

      Barangkali generasi mendatang hanya akan menikmati tuyang-tuyang nama 
besar Indonesia akibat sudah lebih dahulu dan terus- menerus dikempeskan serta 
dilumpuhkan koruptor.

      Tidak bisa dimungkiri, dalam beberapa kasus, KPK memang sudah memulai 
unjuk gigi dengan cara membongkar berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan. 
Tetapi, KPK dinilai (dituduh) masih tebang pilih dalam menangkap, menahan, dan 
menjerat koruptor sehingga KPK pun berada dalam posisi sebagai institusi 
penjerat koruptor yang tidak steril dari intervensi struktural atau kelompok 
strategis tertentu.

      Peter Williams, komisioner Independent Commission Against Corruption 
(ICAC), lembaga semacam KPK di Hongkong yang dijadikan percontohan pembe 
rantasan korupsi, berujar bahwa ''terha dap penduduk dewasa, kami sering 
menggunakan pendekatan rasa takut. Artinya, kami memanfaatkan rasa takut 
dihukum. Namun, dalam jangka panjang, anak-anak dan para pemuda harus dididik 
dengan sikap mental yang tepat terhadap korupsi.'' (Klitgaard, Membasmi 
Korupsi, 2001).

      KPK dianggap masih belum bisa me nyentuh kasus-kasus yang berindikasi 
korupsi macan, terutama yang bersen tuhan dengan ''orang-orang bermasalah'' 
yang berdekatan secara privilitas dengan sang rezim.

      Secara hukum, yang dila kukan (KPK) sebatas difokuskan kepada kasus 
korupsi yang tidak membahayakan diri mereka. Pertimbangan subjektif dan 
diskriminatif dalam menangani koruptor telah membuat KPK layak di praduga belum 
menjadi institusi hukum yang independen.

      Jiwa independensi profetis dan militansi moral tinggi ''pandawa lima'' 
KPK sangatlah dibutuhkan untuk mem bongkar atau mendekonstruksi ''kepro 
fesionalan'' komunitas elite koruptor, terutama yang berelasi kepada eksekutif, 
yudikatif, maupun legislatif. Bisa jadi, kolaborasi dewan, yudikatif, dan 
eksekutif bermasalah hanya menginginkan kehadiran peran elite penegak hukum 
atau elemen KPK yang bisa diatur atau menguntungkan mereka, bukannya peran 
judicial yang membahayakan. Sebab, kalau elemen penegak hukum itu berjiwa 
militan dan egalitarian, mi salnya, akan banyak orang penting yang meringkuk di 
penjara.

      Dalam ranah politik kriminal, dapat dipahami bahwa keprofesionalan 
koruptor umumnya bukan ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan korupsi,

      tetapi juga kepiawaiannya dalam berkelit dan meloloskan diri dari jeratan 
hukum, teristimewa dalam membuat aparat penegak hukum layaknya zombi. Tidak ada 
koruptor yang mau dijerat KPK sehingga mereka tentu ingin mengemas diri mereka 
sebagai macan yang bisa menerkam dan memangsa setiap elemen KPK, khususnya 
siapa saja yang hendak menunjukkan militansinya dalam ranah penegakan hukum. 

      Segerombolan koruptor tentulah menyiapkan berbagai model jurus yang 
dipandang bisa diandalkan dalam memandulkan atau mengimpotensikan kinerja KPK. 
(*)



      *) Abdul Wahid, dekan Fakultas Hukum dan pengajar Program Pascasarjana 
Ilmu Hukum Unisma, Malang
     






[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke