http://www.jambiekspres.co.id/index.php/opini/17205-koruptor-jadi-elite-menakutkan.html
Jumat, 10 Desember 2010 10:59
Koruptor Jadi Elite Menakutkan
Refleksi Hari Antikorupsi Dunia, 9 Desember 2010
Oleh: ABDUL WAHID
SAAT berbagai negara sedang memproklamasikan berbagai bentuk kampanye dan
jurus masing-masing negaranya untuk melawan korupsi dalam acara peringatan Hari
Antikorupsi Dunia yang jatuh pada hari ini, kita justru digugat oleh pertanyaan
benarkah Indonesia memang terbilang negara antikorupsi? Tidakkah selama ini
korupsi telah diperlakukan elemen negara sebagai penyakit yang menyenangkan
(memuaskan) untuk diajak bersahabat? Keberadaan ''pandawa lima'' KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) yang terdiri atas Chandra M. Hamzah, Antasari Azhar
(sebelum diganti Busyro Muqoddas), Bibit Samad Rianto, Haryono, dan Mochammad
Jasin sering digugat banyak orang atau diragukan bisa melawan koruptor,
apalagi setelah Antasari terlibat kasus kriminalitas (pembunuhan) dan
Bibit-Candra disibukkan melawan perkara hukum yang ditembakkan kepada mereka.
Meski sekarang KPK mendapatkan nakhoda baru bernama Busyro Muqoddas,
publik masih jauh dari meyakini bahwa Busyro mampu dan mau menunjukkan
kapabilitasnya dalam berperang melawan koruptor. Sebab, Busyro belum tentu
bersedia (mau) menggelar ''perang bubat" me lawan koruptor.
Bukan tidak mungkin Busyro menjatuhkan opsi sikap diam atau tak banyak
memasuki kawasan hitam koruptor dengan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan
atau meng-uzlah-kan diri dari ranah peperangan terhadap kawasan dan kawanan
koruptor kelas macan.
Keniscayaan ini berangkat dari kinerja KPK belakangan ini (sebelum Busryo
menakhodai KPK) yang lebih cenderung mendiamkan koruptor kakap, sementara
koruptor kelas teri diburu. Kasus Century dan skandal pajak yang melibatkan
oknum Polri merupakan sampel kasus yang menempatkan KPK layaknya macan ompong
yang kehilangan agresivitas.
Politik hukum berpola diskriminasi lebih dimenangkan dibandingkan dengan
implementasi sistem penjeratan koruptor berbasis egalitarian.
Kimiawan kenamaan Albert Enstein pernah bilang bahwa dunia ini semakin
tidak aman dan damai untuk dihuni bukan karena ulah penjahat, melainkan akibat
sikap kita yang membiarkan kejahatan terjadi.
Pernyataan itu sejatinya mengajarkan kepada KPK supaya tak menjatuhkan
sikap diskriminatif, diam, atau membisu terhadap kejahatan istimewa
(extraordinary crime) yang terjadi di masyarakat.
''Pandawa lima'' KPK idealnya ''melek'', cepat tanggap, gampang
merespons, atau cerdas terhadap berbagai bentuk perilaku kejahatan korupsi.
Sebab, membiarkan kejahatan itu unjuk gigi, berdaya, dan bersindikasi sistemis
identik dengan membuka keran mengakselerasi, membudaya, dan mengabsolutnya
berbagai model penyimpangan kekuasaan di bumipertiwi.
***
Akar penyebab utama memberdaya dan membudayanya korupsi, selain kehebatan
dan kepiawaian koruptornya dalam menjalankan aksi-aksi kriminalisasi
sistemisnya, juga sikap masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, yang
menoleransi, cuek, kurang kritis, jauh dari
sikap berani, virus diskriminasi, tidak mempunyai independensi, dan tidak
benar-benar memelekkan mata untuk mengawasi sepak terjang koruptor.
Koruptor tidak akan berani melebarkan sayap-sayap kekuatan dan ''keper
kasaannya'' bila sikap dan geraknya te rus berada dalam pengawasan KPK. Potret
negara-negara lain yang terkenal sebagai
negara bersih dan berwibawa adalah berkat partisipasi publik dalam
mengawasi dan menilai tingkat akun tabilitas kinerja pemerintah, khususnya
pengawasan yang dilakukan lembaga yang sudah ditunjuk menjadi pengadilnya.
Sayang, akibat sikap diam dan budaya ''bisu'' aparat penegak hukum
terhadap akselerasi koruptor, konstruksi keberlanjutan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara ini terus-menerus terganggu. Koruptor tetap menjadi kekuatan
elite yang ditakuti.
Koruptor terus saja menjalankan aksi canggihnya untuk menggerogoti dan
mengeroposkan keberdayaan negara akibat elemen penegak hukum yang menjadikan
Indonesia sebagai state without law.
Barangkali generasi mendatang hanya akan menikmati tuyang-tuyang nama
besar Indonesia akibat sudah lebih dahulu dan terus- menerus dikempeskan serta
dilumpuhkan koruptor.
Tidak bisa dimungkiri, dalam beberapa kasus, KPK memang sudah memulai
unjuk gigi dengan cara membongkar berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Tetapi, KPK dinilai (dituduh) masih tebang pilih dalam menangkap, menahan, dan
menjerat koruptor sehingga KPK pun berada dalam posisi sebagai institusi
penjerat koruptor yang tidak steril dari intervensi struktural atau kelompok
strategis tertentu.
Peter Williams, komisioner Independent Commission Against Corruption
(ICAC), lembaga semacam KPK di Hongkong yang dijadikan percontohan pembe
rantasan korupsi, berujar bahwa ''terha dap penduduk dewasa, kami sering
menggunakan pendekatan rasa takut. Artinya, kami memanfaatkan rasa takut
dihukum. Namun, dalam jangka panjang, anak-anak dan para pemuda harus dididik
dengan sikap mental yang tepat terhadap korupsi.'' (Klitgaard, Membasmi
Korupsi, 2001).
KPK dianggap masih belum bisa me nyentuh kasus-kasus yang berindikasi
korupsi macan, terutama yang bersen tuhan dengan ''orang-orang bermasalah''
yang berdekatan secara privilitas dengan sang rezim.
Secara hukum, yang dila kukan (KPK) sebatas difokuskan kepada kasus
korupsi yang tidak membahayakan diri mereka. Pertimbangan subjektif dan
diskriminatif dalam menangani koruptor telah membuat KPK layak di praduga belum
menjadi institusi hukum yang independen.
Jiwa independensi profetis dan militansi moral tinggi ''pandawa lima''
KPK sangatlah dibutuhkan untuk mem bongkar atau mendekonstruksi ''kepro
fesionalan'' komunitas elite koruptor, terutama yang berelasi kepada eksekutif,
yudikatif, maupun legislatif. Bisa jadi, kolaborasi dewan, yudikatif, dan
eksekutif bermasalah hanya menginginkan kehadiran peran elite penegak hukum
atau elemen KPK yang bisa diatur atau menguntungkan mereka, bukannya peran
judicial yang membahayakan. Sebab, kalau elemen penegak hukum itu berjiwa
militan dan egalitarian, mi salnya, akan banyak orang penting yang meringkuk di
penjara.
Dalam ranah politik kriminal, dapat dipahami bahwa keprofesionalan
koruptor umumnya bukan ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan korupsi,
tetapi juga kepiawaiannya dalam berkelit dan meloloskan diri dari jeratan
hukum, teristimewa dalam membuat aparat penegak hukum layaknya zombi. Tidak ada
koruptor yang mau dijerat KPK sehingga mereka tentu ingin mengemas diri mereka
sebagai macan yang bisa menerkam dan memangsa setiap elemen KPK, khususnya
siapa saja yang hendak menunjukkan militansinya dalam ranah penegakan hukum.
Segerombolan koruptor tentulah menyiapkan berbagai model jurus yang
dipandang bisa diandalkan dalam memandulkan atau mengimpotensikan kinerja KPK.
(*)
*) Abdul Wahid, dekan Fakultas Hukum dan pengajar Program Pascasarjana
Ilmu Hukum Unisma, Malang
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/