http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=110958
Kemandirian ekonomi Indonesia
Tanggal : 29 Dec 2010
Sumber : Harian Terbit
Oleh Bahrullah Akbar
PROFESOR Sarbini Sumawinata (1983) menulis, "sejarah ekonomi kita adalah
sejarah tanpa perubahan." Pernyataan demikian memang sangat satir dan terkesan
hiperbolis.
Namun, apabila dikaji secara mendalam, perkembangan perekonomian Indonesia
sejak kemerdekaan hingga reformasi saat ini belum menunjukkan perubahan yang
berarti. Hal ini bukan berarti sejarah kemerdekaan kita statis, justru
sebaliknya sangat dinamis. Akan tetapi, gelombang dinamika sejarah kita selalu
kembali ke titik semula. Akibatnya, sekarang kita berdiri pada titik yang tidak
ada perubahan dibandingkan dengan titik permulaan. Khususnya bila melihat dari
segi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat banyak.
Kalau kita membandingkan struktur ekonomi pada zaman kolonial dan masa
permulaan kemerdekaan dengan struktur ekonomi sekarang, beberapa hal
seolah-olah menunjukkan adanya perubahan struktur. Khususnya bila kita melihat
sumbangan sektor pertanian terhadap GNP dan GDP, seolah-olah nampak perubahan
struktur ekonomi yang besar. BPS (2010) mencatat sumbangan sektor pertanian
pada Triwulan I Tahun 2010 sebesar 16.0 persen.
Sementara, sektor ekonomi yang lain tercatat Sektor Industri Pengolahan sebesar
25,4 persen, Sektor Perdagangan-Hotel-Restoran sebesar 13,9 persen, dan Sektor
Pertambangan-Penggalian 11,2 persen, serta Sektor Konstruksi sebesar 10,0
persen. Secara keseluruhan kelima sektor tersebut mem punyai andil peranan
sebesar 76,5 persen dalam PDB.
Akan tetapi, kalau kita selidiki lebih lanjut, beberapa hal menunjukkan semua
kenyataan tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan yang fundamental terhadap
kesejahteraan rakyat. Sebab, menurut Profesor Sarbini Sumawinata (1983),
membangun ekonomi bukan semata-mata menciptakan struktur ekonomi yang sehat dan
memuja angka-angka pertumbuhan.
Namun, perlu diingat pentingnya pro duktifitas masyarakat. Apabila dilihat dari
sudut ini, maka yang lebih penting dari melihat sumbangan sektor ekonomi pada
GDP adalah produktifitas tanaga kerja yang bekerja pada sek tor-sektor ekonomi.
Dengan kata lain, proporsi pembagian angkatan kerja (man power) pada beberapa
bidang ekonomi juga menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.
Seperti kita pahami, proporsi pembagian angkatan kerja ini biasanya digolongkan
dalam tiga bidang usaha meliputi, (1) bidang usaha primer, yang meliputi usaha
pertanian, pertambangan dan seluruh industri ekstraktif; (2) bidang usaha
sekunder, yang meliputi usaha industri manufaktur; dan (3) bidang usaha tertier
yang meliputi jasa-jasa. Dari sudut tersebut, maka pergeseran angkatan kerja
dari bidang usaha primer ke sekunderyang sesungguhnya berarti peningkatan
produktifitas yang terbesartidak ada artinya. Ini terlihat pada masih
sedikitnya angkatan kerja yang tertampung di bidang industri, khususnya
industri manufaktur. Dengan kata lain, terlihat bahwa merosotnya proporsi
angkatan kerja dari bidang usaha primer ternyata ditampung oleh bidang usaha
tertier (jasa-jasa).
Kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata lapangan kerja yang menampung angkatan
kerja "pelarian" dari bidang primer adalah justru lapangan kerja yang sangat
tidak produktif.
Yaitu, usaha-usaha kecil atau apa yang dikenal dengan "sector informal" atau
lebih jelas lagi self-employed workers. Contoh, penjual bakso, warteg, pedagang
kaki lima (PKL), tukang parkir, dan lain-lain yang umumnya produktifitasnya
rendah, sehingga pendapatannya pun rendah sekali. Jadi, dapat kita simpulkan
bahwa struktur ekonomi kita, dilihat dari peningkatan produktifitas, tidak
menunjukkan perubahan yang berarti.
Struktur ekonomi yang timpang tersebut jelas akan menghasilkan kesenjangan
dalam berbagai bidang kehidupan. Pada masa kekuasaan Orde Baru, negara telah
mencetak 25% orang kaya baru yang melebihi rata-rata orang kaya Malaysia,
bahkan masuk dalam jajaran terkaya dunia (Suharto, 2008).
Mereka muncul di sela-sela ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang
menjadi-jadi. Kemudian, sejak krisis ekonomi tahun 1999, angka kemiskinan terus
menukik menjadi 37,17 juta jiwa, bahkan kini menjadi 40 juta jiwa.
Lebih lanjut, menurut majalah Forbes (2009), di antara nama-nama orang kaya
kelas dunia terselip lima nama orang kaya dari Indonesia yang memiliki harta di
atas US$1 miliar. Mereka adalah Michael Bambang Hartono dan Robert Budi
Hartono, dua bersaudara pemilik Grup Djarum. Kemudian Sukanto Tanoto, pemilik
imperium bisnis Raja Garuda Mas (RGM) Grup; Martua Sitorus, pendiri Wilmar
International; serta Peter Sondakh, pendiri Grup Rajawali. Mereka pula yang
kini menjadi lima orang terkaya di Indonesia.
Gagasan dan realiasi kemandirian ekonomi nasional sampai kini memang masih jauh
panggang dari api. Karsa untuk membangkitkan kemandirian itu kerap terhalang
tembok tebal kekuasaan. Baik itu kekuasaan yang ber asal dari dalam negeri
(internal), kekuasaan ekonomi-politik neoliberalisme (eksternal), ataupun
penggabungan dari keduanya. Kekuasaan ekonomi-politik kolaboratif ini menjadi
sa ngat dahsyat karena dukungan jaringan, kapital, serta lembaga-lembaga
penopang baik dari dalam maupun luar negeri (MNC/TNC).
Tak ayal, di tengah kepungan globalisasi ekonomi saat ini, rakyat dibiarkan
sendiri bergelut dengan pasar (market) tanpa intervensi dari negara. Rencana
pencabutan subsidi BBM yang marak akhir-akhir ini merupakan fakta aktual
ketidakberdayaan negara berhadapan dengan pasar (market).
Belum lagi serangkaian perjanjian free trade yang mulai diberlakukan Januari
2010 (misalnya ACFTA). Di tengah kepungan tersebut, seharusnya negara lebih
proaktif membantu rakyat untuk bangkit dan mandiri dan bukan sebaliknya, yakni
melakukan pencabutan subsidi serta membiarkan rakyat berjalan sendiri.
Akhirnya, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa kita harus mendesain ekonomi
nasional yang lebih mengikuti kaidah-kaidah prorakyat yang menitikberatkan pada
pemerataan dan kesejahteraan guna menghasilkan keadilan. Ekonomi nasional harus
mewujudkan good governance yang prinsip-prinsipnya adalah aksesibilitas,
transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek, termasuk (renegoisasi)
kontrak karya. Kita harus kembali pada ajaran kemandirian (Trisakti Bung
Karno), untuk mencapai peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bebasm
(liberty), adil (equality, justice), dan sejahtera (prosperity). Semoga
terwujud. (Penulis adalah kandidat doktor Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Bandung)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
