Refleksi : Apakah akan ada perbaikan? Mungkin ataukah tak mungkin? Siapa yang memungkinkan adanya perbaikan hidup dan pembangunan bidang kesehatan?
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/57207/editorial/opini/2011/1/11/quo-vadis-pembangunan-kesehatan-ntt Quo Vadis Pembangunan Kesehatan NTT? Oleh Ermi Ndoen, Staf Dinkes NTT, Anggota Forum Academia NTT (FAN) Selasa, 11 Januari 2011 | 15:38 WIB HARIAN Pos Kupang 24 Desember 2010 memberikan kejutan 'kado natal' dan mungkin 'kado HUT 52" Provinsi NTT yang kurang menggembirakan dengan headline berita di halaman depan "IPKM Manggarai Terendah." IPKM singkatan dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. IPKM adalah suatu indikator komposit yang dipakai untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. IPKM dirumuskan dari data berbasis komunitas yang berasal dari tiga survai berbasis komunitas yaitu riset kesehatan dasar (riskesdas), survai ekonomi nasional (susenas) dan survai potensi desa. Kado kejutan ini memberi gambaran kondisi kesehatan masyarakat di kabupaten/kota di NTT, yang jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia, masih sangat memrihatinkan. Kondisi ini tentu sangat disayangkan jika kita mengacu pada "Delapan Agenda Pembangunan NTT' yang menempatkan pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu agenda prioritas untuk tahun 2009-2013. Mengacu pada laporan IPKM yang dirilis di tahun 2010 lalu, dari 440 kabupaten/kota yang diukur, peringkat tiga besar kabupaten/kota 'tersehat' adalah Gianyar, Bandung dan Kota Denpasar. Sementara itu, kabupaten/kota dengan IPKM terendah adalah Aceh Jaya. Di lain pihak, posisi IPKM kabupaten/kota di NTT cukup memrihatinkan. IPKM Kabupaten Manggarai menempati urutan ke 431 dari 440 (10 besar kabupaten/kota dengan IPKM terendah). Walaupun begitu, kita sedikit terhibur dengan prestasi IPKM yang diraih oleh Kota Kupang yaitu menempati urutan ke 32 nasional. IPKM pada dasarnya menjawab tiga pertanyaan penting: bagaimana status kesehatan dan faktor penentu kesehatan? Bagaimana hubungan antara kemiskinan dan kesehatan? Apakah terdapat masalah kesehatan yang spesifik di suatu daerah? IPKM sangat berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selama ini dipakai sebagai untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang oleh PBB (UNDP). Terdapat tiga indikator untuk mengukur IPM yaitu : status kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup (UHH) saat kelahiran, status pengetahuan yang diukur dengan angka melek huruf dan lama sekolah serta standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita. Data UNDP tahun 2010 menempatkan Norwegia sebagai negara dengan IPM tertinggi di dunia disusul Australia, New Zealand dan Canada. Indonesia sendiri hanya berada pada posisi 109 dari 169 negara dan tergolong dalam kategori negara berkembang dengan indeks pembangunan manusia menengah. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia masih kalah dari Singapura (27), Brunei (37), Malaysia (57), Thailand (92) dan Philipina (97). Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam (113), Timor Timur (120) dan Laos (122). Sementara data yang dipublikasikan BPS menunjukkan bahwa dari 33 provinsi di Indonesia, IPM NTT berada pada peringkat 31, sedikit di atas NTB dan Papua. Provinsi dengan IPM terbaik adalah DKI Jakarta disusul Sulawesi Utara dan Riau. Kembali ke IPKM, terdapat 24 indikator kesehatan yang dipakai dalam perhitungan IPKM. Ke-24 indikator tersebut dinilai berkorelasi dengan UHH, sebagai salah satu variable dalam menghitung IPM. Indikator-indikotor tersebut antara lain: prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa. Dari berbagai ke-24 indikator tersebut, tercatat bahwa cakupan persalinan tenaga kesehatan (nakes) di NTT masih sangat rendah dengan range terendah adalah 17.38% (Manggarai) dan tertinggi 83.25% di Kota Kupang. Data IPKM juga menunjukkan ada ketimpangan yang menyolok rasio ketersediaan dokter per puskesmas dan bidan per desa antara kabupaten/kota. Di NTT sebagian besar dokter dan bidan terkonsentrasi di Kota Kupang. Indeks rasio dokter di Kota Kupang menurut IPKM adalah 21.45 sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang hanya berkisar antara 0.58 (Kabupaten Kupang) dan 2.4 (Sumba Barat). Dari segi penyakit menular, Kabupaten Alor muncul sebagai kabupaten dengan kasus diare tertinggi dibanding kabupaten lainnya. Sementara ISPA dan pnemonia merupakan masalah di Manggarai Barat dan Manggarai. Data imunisasi lengkap anak-anak menurut IPKM berkisar antara 6.02% (Rote Ndao, terendah) dan 69.75% (Sikka, tertinggi). IPKM juga menggambarkan beban penyakit tidak menular sebagai bagian dari masalah kesehatan yang harus diperhatikan. Transisi epidemiologi penyakit sekarang menunjukkan bahwa beban masalah kesehatan tidak hanya berasal dari penyakit menular, namun dengan perubahan gaya hidup masyarakat, penyakit tidak menular juga merupakan masalah serius untuk ditangani. Beberapa masalah penyakit tidak menular menurut IPKM yang menjadi masalah antara lain penyakit sendi yang tertinggi di Lembata, asma di Sumba Barat dan hipertensi di Manggarai Barat. Yang mengejutkan, walaupun Kota Kupang memiliki angka IPKM terbaik, namun Kota Kupang memiliki indeks masalah disability atau kecacatan terburuk dibanding kabupaten lainnya. NTT merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi gizi kurung dan buruk tertinggi di Indonesia. Data IPKM menggambarkan balita gizi kurang dan buruk NTT sebesar 18.3%, dibanding 15% untuk angka nasional. Sementara balita stunting atau balita pendek mencapai 46.8% dibanding angka nasional yang hanya 36.8%. Prevalensi gizi kurang dan buruk tertinggi menurut kabupaten/kota adalah Rote Ndao (40.8%), sementara balita pendek dan sangat pendek adalah TTU (59.7%). Sebagai catatan tambahan, menurut UNHCR balita kurus yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat (public health problem) adalah jika prevalensi kurus lebih dari 5%; dianggap serius bila prevalensi kurus antara 10.1% - 15.0% dan dianggap kritis bila prevalensi kurus sudah di atas 15%. Fakta lain yang cukup mengejutkan dari IPKM ini adalah munculnya penyakit gigi sebagai penyakit rakyat yang ditunjukkan dengan 72% masyarakat mengalami caries gigi. Masalah caries gigi ini bahkan lebih tinggi dari masalah diare, hipertensi, asma dan pnemonia. Tingginya permasalahan gigi di masyarakat didukung oleh hasil SKRT-Surkesnas 2001 dimana sakit gigi menduduki urutan pertama (60%) dari 10 penyakit yang di keluhkan masyarakat. Fakta menarik lain yang perlu mendapat perhatian adalah tingginya konsumsi rokok di kalangan masyarakat NTT. Provinsi NTT telah terkenal sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ironisnya, konsumsi rokok di NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional, bahkan lebih tinggi dari DKI Jakarta, Kepri dan Jatim yang terkenal sebagai 'provinsi kaya'. Pengeluaran untuk rokok di NTT bahkan lebih tinggi dari pengeluaran untuk pendidikan anak dan bahkan untuk biaya kesehatan. Kota Kupang memiliki konsumsi rokok tertinggi di NTT, sementara terendah di Kabupaten Kupang. Masalah kesehatan mental di NTT juga termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional, di bawah Sulteng, Gorontalo dan Jabar. Manggarai kembali muncul sebagai kabupaten dengan masalah kesehatan mental tertinggi di NTT. Kebiasaan cuci tangan sebagai salah satu indikator perilaku sehat di NTT juga rendah. Kabupaten dengan kebiasaan cuci tangan terendah adalah Kabupaten Kupang, sementara angka cuci tangan tertinggi di Kota Kupang. Tidak semua indikator IPKM bisa dibahas di sini karena keterbatasan tempat. Akan tetapi terlepas dari pro kontra IPKM dan prestasi pembangunan kesehatan tiap kabupaten yang tergambar dari indikator-indikator tersebut, patut disadari bahwa IPKM merupakan satu-satunya indikator yang dibangun dari data berbasis komuniti dan bukan berasal dari data fasilitas kesehatan. Indikator IPKM menggambarkan kondisi kesehatan yang ada di masyarakat. Sedikit kritik yang mungkin perlu diperhatikan adalah tidak munculnya beberapa permasalahan kesehatan yang bersifat lokal spesifik dalam IPKM. Sebagai contoh masalah malaria, TB dan demam berdarah yang sering muncul di NTT tidak bisa tergambar dalam IPKM. Semua ini disebabkan karena indikator IPKM disusun secara nasional dengan tujuan untuk bisa membandingkan status kesehatan antar kabupaten/kota dengan lebih obyektif, sehingga tidak terlalu sensitif terhadap permasalahan kesehatan lokal. Ke depan mungkin perlu ditambahkan beberapa indikator lokal untuk memotret kondisi kesehatan lokal. Namun pada akhirnya patut disyukuri bahwa kehadiran IPKM sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk menentukan ke mana arah kebijakan pembangunan kesehatan. Kehadiran IPKM selain menentukan peringkat pembangunan kesehatan kabupaten/kota, IPKM dapat menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda) membuat program intervensi yang lebih tepat. IPKM dapat dipakai sebagai bahan evaluasi pemda agar terpacu menaikkan peringkat kesehatannya. IPKM juga bermanfaat dalam merumuskan daerah dengan masalah kesehatan berat/khusus (DBKBK), dasar penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke daerah, dan membantu Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KMPDT) dalam membangun kabupaten/kota. Pertanyaan terakhir, Quo Vadis Pembangunan Kesehatan NTT? Jawabannya, 'marilah berpotret pada IPKM masing-masing kabupaten'. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
