http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=9d11019268550722bb5992d2d55bc717&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
Atasi Gejolak Pangan, Pemerintah Kalap Senin, 17 Januari 2011 | 09:46 WIB JAKARTA-Pemerintah dinilai kalap mengatasi masalah harga-harga yang terus melambung tinggi. Usulan mencoret cabai dari komponen inflasi dan penghapusan bea masuk impor beras menjadi salah satu buktinya. Tak hanya itu, pemerintah menjilat ludah sendiri dengan membuka keran impor, karena dalam nota keuangan 2011 berjanji mengurangi pembelian beras dari negara lain. "Pemerintah kalap. Harga-harga naik, tapi pemerintah tak siap dengan jalan keluar yang cerdas, maka keluarlah kebijakan pembebasan bea masuk impor beras. Itu sih jalan pintas yang kelewatan konyol, " ujar Arif Budimanta, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Minggu (16/1). Arif membandingkan dengan Jepang yang lahan pertaniannya hanya 12% dari seluruh lahan saja berani memasang bea masuk beras 800% plus kuota. Seperti diketahui, pada 22 Desember 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan menteri yang menetapkan bea masuk impor beras, beras wangi, beras ketan 0%. Kebijakan ini berlaku hingga 31 Maret 2011 nanti. Agaknya instrumen pembebasan bea masuk itu belum dianggap cukup, sehingga muncul lah ide dari Lapangan Banteng, lepaskan cabai dari basis penghitungan inflasi. Ide ini keluar dari Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Dia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor pangan, mulai beras, jagung, kedelai, dan gandum. "Pemerintah jangan tergantung pada pangan dari negara lain. Hentikan impor sekarang juga. Saat ini kita sudah masuk kerawanan pangan. Ubah pola pikir," katanya. Buktinya, saat ini 60% impor. Parahnya lagi, petani Indonesia dicekoki dengan varietas hibrida dari China. "Selama saya satu tahun duduk di Komisi IV, padi hibrida tidak cocok di Indonesia, itu hanya cocok di China. Karakteristik petani kita belum sampai di situ. Hibrida sangat rentan terhadap penyakit serangan wereng," kata politisi Golkar ini. Reaktifnya pemerintah dalam mengatasi pangan dibenarkan pula oleh M Doddy Arifianto, ekonom senior Bank Mandiri. "Jadi, jangan buruk muka cermin dibelah. Karena cabe memicu inflasi terus dihapus," katanya. Akibatnya, bisa jadi consumer price index (CPI) RI, terus dibongkar pasang. Padahal, masalahnya terletak pada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mengalami kesulitan dalam melakukan stabilisasi harga. Kondisi itu diperparah perilaku spekulan yang menimbun komoditas. Mereka memanfaatkan data defisit pangan di Bulog. Akibatnya, berbagai komoditas mendadak hilang dari pasaran karena diborong untuk ditimbun. "Karena di gudang Bulog tidak ada sehingga impor yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Harga di pasaran pun sudah kadung naik. Spekulan untung," imbuhnya. Sementara itu Sugiyono, pengamat pertanian dari Institute for Development Economy and Finance (Indef) ragu penghapusan bea masuk impor komoditas pangan akan efektif menekan harga. Sebab, produksi pangan dunia saat ini sedang turun sehingga banyak negara enggan mengekspor pangan. Mereka, lebih memilih menyimpan komoditas-komoditas pangan untuk kebutuhan rakyatnya sendiri. Jadi, walaupun bea masuk dihapus belum tentu mendapatkan komoditas impor yang diinginkan. Krisis pangan makin di depan mata karena saat ini panen raya berpeluang mundur dua bulan. Dalam cuaca normal panen besar terjadi mulai Januari-April. "Saat ini, mungkin baru panen besar Maret-Juni," ucapnya. Harusnya, lanjutnya, pemerintah mengamankan stok dalam negeri sebesar selisih produksi yang dikurangi konsumsi masyarakat. Dalam hal beras, idealnya, Bulog bisa menyetok 20% dari total produksi nasional. "Saat ini baru mencapai 4%-6%," urainya. Sayangnya, hingga kini pemerintah dinilai mengentengkan melambungnya harga pangan dunia. "Indonesia, selain pengekspor komoditi, juga merupakan salah satu konsumen terbesar. Kita akan terkena dampak karena ini terjadi secara global, mestinya harus waspada" kata Destri Damayanti, ekonom PT Mandiri Sekuritas. Pemerintah, lanjut dia, harus mengambil langkah konkret untuk jangka menengah. "Keputusan pemerintah untuk mempermudah Bulog melakukan intervensi pasar baik tapi ini hanya untuk jangka pendek," jelas Destri. Dia mengkritik kebijakan pemerintah untuk menambah impor beras dan gula. "Ini hanya langkah sementara, Indonesia biasanya mengimpor beras dan gula dari Vietnam dan Thailand, tapi dua negara ini akan menahan ekpor mereka untuk melindungi kebutuhan domestik," jelas Destri. Harga Beras Naik Sementara itu pantauan Surabaya Post di pasar tradisional dan modern di Surabaya, harga beras naik antara Rp 100-Rp 300 per kilogram (kg). Mamad (36), salah satu pedagang sembako di Pasar Mangga Dua Surabaya, mengatakan sejak pekan lalu. Harga beras medisum cap Ikan Sangar umpamanya, sekarang diposisi harga Rp6.000/kg. Sementara beras jenis kepala super mencapai Rp8.000/kg. Untuk beras jenis IR 64 menjadi Rp7.000/kg dari sebelumnya Rp 6.900/kg. " Untuk harga beras paling murah pun sekarang sudah mencapai Rp6.000/kg, itu beras dari mojokerto," katanya. Akibat naiknya harga beras ini, menurut pedagang masyarakat lebih memilih membeli beras kualitas sedang. Pasalnya, harganya berbeda tipis dengan beras kualitas rendah dan jauh lebih stabil dibanding beras kualitas bagus. Saat ini, beras dengan harga per kg Rp7.000 -Rp7.100 yang paling diburu pembeli. Tak hanya bergeser ke beras kelas menengah , konsumen juga mengubah pola pembelian dengan eceran. Bila sebelumnya masih banyak yang memborong diatas 5 kg sekali beli, kini rata-rata masyarakat memilih beli di bawah 3 kg sekali belanjan. Mia (36), salah satu pengunjung pasar modern,Giant Diponegoro misalnya, kini memilih beli beras di pasar tradisional. Selain karena harga beras di pasar modern melambung tinggi, dia tidak bisa membeli eceran. "Kalau di supermarket gini belinya minimal 2,5 kilo," katanya. Menurutnya, selisih harga beras kualitas sedang di pasar modern dan pasar tradisional mencapai Rp 3.000 -Rp 4.000 per 5 kg atau sekitar Rp 800/kg.viv,ins,m23 Share3 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
