Refleksi : Bukan peka tetapi tidak dianggap penting. Bukankah kekuasaan negara berada dalam genggaman kaum elit, jadi tentu sekali kepentingan mereka yang paling diutamakan.
http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/kepekaan-penyelenggara-negara/3054 Kepekaan Penyelenggara Negara Rabu, 26 Januari 2011 | 12:39 Kepekaan penyelenggara negara merespons berbagai persoalan bangsa kian hari kian dipertanyakan. Aneka kritik yang datang dari berbagai kalangan dengan isu-isu yang sangat beragam belakangan ini, merefleksikan lambannya respons penyelenggara negara terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Tak pelak kepercayaan rakyat terhadap para penyelenggara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di tingkat daerah maupun pusat, kian tipis dari waktu ke waktu. Kesan bahwa para penyelenggara negara lebih peduli pada diri sendiri ketimbang rakyat, makin tertanam dalam sanubari banyak orang. Ujung-ujungnya, Presiden SBY sebagai orang nomor satu di republik ini menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat. Tak heran, bila akhirnya para tokoh agama pun akhirnya turun gunung bergandengan tangan menyerukan keprihatinan mereka atas kinerja pemerintahan Presiden SBY. Mereka dengan telak menuding pemerintah membohongi rakyatnya. Mereka mengambil sikap itu antara lain karena melihat DPR dan aparat penegak hukum tak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Celakanya, alih-alih mendengar dan merespons kritik tersebut dengan jiwa besar, para punggawa pemerintah sibuk melakukan serangan balasan. Substansi kritik tidak ditelaah lebih dalam agar bisa memberikan respons positif, tapi langsung bersikap reaktif dengan menjelek-jelekkan pengkritik. Para penyelenggara negara tampaknya kurang peduli dengan the song, yang mereka pentingkan adalah the singer. Mereka tak peduli dengan substansi kritik, tapi fokus merespons dan membalas menjatuhkan yang mengkritik. Di sinilah kepekaan para penyelenggara negara yang dikomandani Presiden SBY diuji. Karena itu, bila ingin pemerintahan ini berakhir sesuai masa tugasnya 2014, tak ada pilihan lain bagi pemerintah selain mengasah kepekaan dan mengubah pola merespons kritik. Selama ini, pemerintah cenderung merespons kritik dengan banyak retorika mengedepankan data-data sukses versi sendiri, sementara masyarakat berangkat dari realitas yang mereka rasakan sehari-hari. Sebagai contoh, pemerintah senantiasa menggembar-gemborkan kesuksesan menurunkan angka kemiskinan dengan standarnya sendiri yang jauh di bawah standar Bank Dunia, sementara masyarakat merasakan hidup hari ini lebih sulit dari kemarin, akibat meroketnya harga-harga kebutuhan pokok. Tak ada cara lain yang lebih efektif ketimbang memberikan bukti konkret melalui kerja nyata. Biarlah bukti yang bicara, bukan dengan kata-kata semata. Rakyat pasti akan bisa memahami bila mereka melihat ada upaya yang serius, kendati belum sepenuhnya berhasil. Yang dikhawatirkan sekarang adalah gembor-gembor sukses dibangun di atas kebohongan. Ini yang harus diakhiri. Sekali kita berbohong, maka kita tidak akan pernah berhenti berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Kita melihat situasi saat ini sudah mulai mirip dengan kondisi tahun 1998, menjelang jatuhnya rezim Soeharto. Tingkat ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap penyelenggara negara terus merosot. Ini terlihat jelas dengan makin maraknya aksi unjuk rasa dengan peserta yang makin beragam dan massif. Kita tentu tidak ingin rezim ini berakhir tragis. Karena itulah, kita mendorong adanya kepekaan pemerintah merespons kritik. Kita percaya, SBY pribadi punya keinginan kuat untuk membenahi karut marut negeri ini. Yang jadi persoalan adalah bagaimana SBY sebagai Presiden bisa menggerakkan para penyelenggara di bawahnya agar lebih peka dan mau bekerja maksimal merespons keinginan rakyat sebagaimana yang disuarakan para tokoh lintas agama. Jangan seperti sekarang, para pembantu Presiden lebih sibuk "mencari muka" dengan gencar bicara menyerang balik para pengkritik pemerintah. Pembantu model begini tak layak dipertahankan. Tanpa perubahan pola komunikasi politik itu stabilitas politik tidak akan pernah bisa dibangun. Padahal tanpa stabilitas politik mustahil kita bisa maksimal membangun bangsa ini. Kita berkepentingan mengawal pemerintahan ini agar tuntas menjalankan tugas memperbaiki kesejahteraan rakyat hingga 2014. Namun semua itu tetap berpulang pada kemauan dan kinerja pemerintahan sendiri. Kinerja yang baik pasti akan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Terkait pemulihan kepercayaan publik, selain merespons konkret kritik para tokoh agama, pemerintah juga harus menjaga agar tidak terjadi hiperinflasi. Perubahan iklim harus bisa diantisipasi agar harga-harga tidak terus membumbung. Kenaikan harga akan membuat rakyat makin antipati pada pemerintah dan stabilitas politik tidak akan pernah ada di republik ini. Harus diakui, kendati kritik makin massif, modal politik pemerintahan SBY masih besar. Sejumlah survei memperlihatkan bahwa bila pemilihan presiden dilakukan hari ini, maka mayoritas rakyat masih tetap memilih SBY. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat internasional pun masih tinggi. Buktinya, Presiden SBY mendapat kehormatan menjadi tamu utama pada perayaan ke-61 The Republic Day atau hari lahir negara India, Rabu (26/1)ini. Selain itu, mulai 2011 ini Indonesia dipercaya menjadi Ketua ASEAN, yang membawa konsekuensi Indonesia menjadi tuan rumah sejumlah perhelatan ekonomi dan politik internasional. Namun, tak boleh dilupakan, tingkat kepercayaan itu mudah tergerus habis manakala pemerintah terus memelihara ketidakpekaan dan ketidakpedulian terhadap kritik yang mengemuka. Percuma membangun citra positif di dunia internasional, kalau di dalam negeri sendiri ditentang rakyat. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
