http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=271586
KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM Menhub Gagal Benahi Transportasi Massal TERBAKAR -- Kapal feri Laut Teduh II terbakar di Selat Sunda, Merak, Banten, Jumat (28/1). Sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka serta puluhan kendaraan roda empat ikut musnah terbakar. Kapal tersebut terbakar pukul 02.30 Wib dalam perjalanan dari Merak menuju Lampung. (AP) Sabtu, 29 Januari 2011 JAKARTA (Suara Karya): Menteri Perhubungan Freddy Numberi mendapat sorotan tajam menyusul terjadinya musibah terbakarnya kapal KMP Laut Teduh II di Selat Sunda dan insiden KA Mutiara Selatan menabrak KA Kutojaya di Banjar, Jawa Barat, Jumat kemarin. Kebakaran di laut itu mengakibatkan sedikitnya 19 orang tewas, sedangkan insiden KA menabrak KA membuat 5 orang tewas. Kritikan tajam atas kinerja Kementerian Perhubungan antara lain dilontarkan anggota Komisi V DPR KH Abdul Hakim dari Fraksi PKS dan Roem Kono dari Fraksi Partai Golkar di tempat terpisah. Fraksi PKS DPR bahkan mendesak Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengundurkan diri setelah ia dinilai gagal membenahi sarana transportasi massal. Abdul Hakim mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan pejabat terkait menyusul terjadinya dua peristiwa tragis itu. "Saya minta Presiden RI segera mengevaluasi Menhub dan pejabat terkait karena ternyata tidak mampu memperbaiki layanan dan menjamin keselamatan transportasi massal, termasuk angkutan laut, khususnya penyeberangan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurut Hakim yang juga Sekretaris F-PKS, kinerja Kementerian Perhubungan belum memuaskan dalam penyelenggaraan transportasi massal. "Kemenhub juga masih setengah hati menjalankan paket UU Transportasi, khususnya amanat UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian," katanya. Ia menilai, program roadmap to zero accident yang digadang-gadang pemerintah juga masih sebatas rencana, belum sampai pada aksi konkret di lapangan. Sehingga tak mengherankan, kecelakaan transportasi khususnya kereta api masih kerap terjadi. "Terbukti, dalam rentang waktu tiga bulan sejak tabrakan KA Logawa di Petarukan, Oktober lalu, rentetan kecelakaan KA masih kerap terjadi," katanya. Hakim juga meminta Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi komprehensif atas musibah tabrakan KA itu. Ia menilai, musibah tabrakan KA itu menunjukkan buruknya kinerja pemerintah di bidang perkeretaapian, dan karenanya Kemenhub harus mengambil langkah-langkah radikal agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Fraksi PKS DPR mendesak Menteri Perhubungan Freddy Numbery mengundurkan diri setelah ia dinilai gagal membenahi sarana transportasi massal, Jika tidak, kata Abdul Hakim, fraksi-fraksi di DPR akan menggalang dukungan usulan hak angket atas kelalaian pemerintah mengimplementasi UU Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian dan UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran. Dikatakannya, dua musibah yang terjadi Jumat kemarin merupakan bukti ketidakmampuan menteri dan jajarannya membenahi transportasi massal. Menhub saat ini telah dianggap lalai dalam mengimplementasikan UU Perkeretaapian dan Pelayaran. "Sudah berulang kali kami sampaikan kepada pemerintah melalui Menhub agar segera membenahi transportasi massal kita, mulai dari angkutan darat, laut, udara, hingga kereta api. Tapi, desakan itu hampir tidak pernah direalisasikan dalam bentuk langkah konkret seperti yang diamanatkan dalam 4 UU transportasi yang sudah disahkan DPR," katanya. "Yang terkesan justru pemerintah sengaja membiarkan operator-operator ini jalan sendiri tanpa pengawasan dan pembinaan," katanya. Sama seperti KH Abdul Hakim, di tempat terpisah Roem Kono amat prihatin atas terjadinya dua musibah kemarin. DPR sendiri katanya, sudah mengambil sikap tegas untuk membentuk panita kerja kereta api untuk memperbaiki kinerja dari penyedia transportasi massal ini. "Ini merupakan pukulan berat di sektor transportasi, apalagi baru saja ada pergantian manajemen baru di PT KA," katanya. Diakuinya, moda kereta api kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Untuk itu, harusnya ada terobosan yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari kereta api ini. Namun, menurutnya, menuntut mundur Menteri Perhubungan akibat kegagalannya dalam menata dan memperbaiki kualitas pelayanan tidak lantas menyelesaikan masalah. Yang paling penting ke depan adalah membuat grand design yang baik, yang terarah dari pemerintah, dalam menata pelayanan transportasi. "Kinerja Kementerian Perhubungan memang terus merosot, tetapi jika menuntut mundur Menhub, ini tidak menyelesaikan masalah," ujarnya. Sementara itu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Said Didu menyatakan, terdapat tiga hal mendasar yang perlu diselesaikan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kereta api yang terus berulang, yakni penerapan seluruh standar operasi dan keselamatan KA sesuai dengan standar internasional., termasuk rasionalisasi tarif dengan menaikkan tarif atau menaikkan anggaran PSO (public service obligation). "Kedua, penyelesaian segera masalah pengelolaan aset prasarana kereta api dan tanggung jawab pemeliharaan rel antara pemerintah dan PT KA sebagaimana amanat UU Perkeretaapian. Ketiga, melalui penetapan kebijakan pemerintah yangg konsisten dan bersifat jangka panjang untuk memberikan kepastian investasi perkeretaapian," katanya. Di tempat lain, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan mengatakan, tim investigator dari KNKT telah ditugaskan melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. "Sudah ada tim dari KNKT yang datang ke lokasi tersebut," katanya. Direktur Usaha Kepelabuhanan PT ASDP Indonesia Ferry Prasetyo Bhakti Utomo mengatakan, seluruh penumpang termasuk kendaraan yang ikut menjadi korban kebakaran di kapal itu mendapat santunan, baik dari pihak perusahaan pelayaran maupun asuransi. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) dr Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, seluruh biaya perawatan korban musibah itu digratiskan. Sementara itu, anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Whosep Muktamar mengatakan dalam waktu dekat melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab tabrakan kereta api Mutiara Selatan dan KA Kutojaya di Stasiun Langensari, Kota Banjar. Sebagai langkah pertama, pihaknya akan menanyai sejumlah pihak, termasuk saksi-saksi. "Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, dibutuhkan waktu paling lambat tiga bulan," ujarnya. Diakui, saat KNKT telah mengantongi beberapa hal tentang penyebab kecelakaan itu. "Ini final. Untuk itu, kami masih mendalaminya," katanya. (Syamsuri S/Rully/Antara/Yon Parjiyono/Dwi Putro AA) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
