Bagus. Laporan kekayaan di awal masa jabatan sudah seperti basa-basi legal tanpa menyentuh substansi pemberantasan / pencegahan korupsi.
Harusnya setiap pejabat memang diwajibkan membuat pembuktian terbalik atas posisi mutakhir kekayaannya di akhir masa tugas. Tapi ya bagus juga kalau setiap 17 Agustus KPK memeriksa perkembangan harta pejabat. --- From: > > Perlu beberapa upaya lain agar pembuktian terbalik efektif > diterapkan. > Caranya, satu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) > harus dapat diakses. Selain itu, KPK, sebagaimana diatur dalam > Pasal 13 Huruf a UU No 30 Tahun 2001, seyogianya tidak hanya > berwenang melakukan pendaftaran dan LHKPN, tetapi juga memiliki > wewenang pemeriksaan sebagaimana wewenang yang dimiliki Komisi > Pemeriksa Kekayaan penyelenggara Negara (KPKPN). ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
