http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2011030102035014
Selasa, 1 Maret 2011
BURAS
Terbukti, Mafia Pajak itu Sakti!
H. Bambang Eka Wijaya
"PARA menteri dari Golkar dan PKS mau diganti, ya?" tanya Umar. "Dari
angkot pindah ke bus kota, bicara orang soal itu-itu juga!"
"Bisa jadi!" timpal Amir. "Partai Demokrat, kata Marzuki Alie, telah
menyampaikan itu ke Ketua Dewan Pembina! (Metro TV, 28-2) Itu konsekuensi
Golkar dan PKS kalah voting hak angket mafia pajak di DPR, meski didukung PDIP
dan Hanura!"
"Kalah voting cuma dua suara!" entak Umar. "Itu terjadi akibat sebelum
paripurna itu belasan anggota DPR dari Golkar dan PDIP ditahan KPK untuk kasus
pemilihan deputi senior gubernur BI! Itu pun tak masalah jika Gerindra yang
biasa satu barisan dengan PDI-P dan Hanura, saat itu tak tiba-tiba beralih ke
kubu Demokrat!"
"Semua proses yang berujung pada kalahnya kubu pendukung hak angket mafia
pajak, dengan akibat Golkar dan PKS bisa kehilangan menteri-menterinya dari
kabinet, menunjukkan betapa sakti mafia pajak itu!" tukas Amir. "Tanpa adanya
angket mafia pajak di DPR, bisa dibayangkan bakal nyamannya beroperasi mafia
pajak di negeri ini! Seperti penyingkapan skandal mafia pajak di lingkaran
Gayus Tambunan setelah kasusnya dibongkar oleh Susno Duadji, berjalan lamban!
Bahkan yang namanya disebut-sebut Gayus di pengadilan pun, bisa tetap tenang!"
"Betapa tak kuat kalau 151 perusahaan dikurangi tiga Bakrie Group, jadi
ada 148 perusahaan, punya kepentingan agar isi kolor perusahaan mereka tak
dibeberkan di DPR!" timpal Umar. "Artinya, kubu penolak hak angket pajak di DPR
itu bukan berdiri di atas angin! Tapi, memang ada kekuatan dan kepentingan
nyata yang harus dilindungi dari tindakan politik yang bisa menyusahkan ke-148
pemilik-pengelola perusahaan tersebut!"
"Tapi bagaimana dengan kebocoran penerimaan pajak yang menurut Nudirman
Munir dari Golkar per tahunnya Rp300 triliun?" tukas Amir. "Apakah itu
sebanding dengan 'tak ada makan siang gratis' dalam langkah politik yang
penting itu, seperti diucapkan di Metro TV (28-2) oleh seorang tokoh partai
yang jadi ikut menolak hak angket pajak?"
"Untuk kepentingan politik partai yang sampai tega mengorbankan
pentingnya arti pajak bagi rakyat, apalagi langkah politik itu ditempuh demi
kenyamanan beroperasi jaringan mafia pajak dan banyak perusahaan besar yang
terlibat, nilainya jelas tak sekadar 'makan siang gratis!" timpal Umar. "Begitu
politik! Bukan kepentingan rakyat untuk lebih cepat mencapai kesejahteraan
dengan kesempurnaan penerimaan pajak diutamakan! Tapi, konstelasi kekuasaan
yang harus selalu menjadi prioritas!" ***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
