http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/207546/18/1/Perda-Larang-Ahmadiyah-Dinilai-Diskriminatif
Perda Larang Ahmadiyah Dinilai Diskriminatif Kamis, 03 Maret 2011 15:30 WIB Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah--ANTARA/Widodo S. Jusuf/ip JAKARTA--MICOM: Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyatakan keprihatinan mereka terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi komunitas Ahmadiyah. Situasi itu itu makin didukung dengan penerbitan perda yang melarang aktivitas Ahmadiyah. Menurut Komnas Perempuan, perda tersebut bersifat diskriminatif. Untuk itu, Komnas Perempuan mendesak presiden membatalkan kebijakan daerah tersebut. Demikian dikatakan Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah di Kantor Presiden, Kamis (3/3). "Komnas Perempuan berpendapat bahwa presiden perlu segera membatalkan seluruh kebijakan daerah yang diskriminatif atas nama agama yang jelas bertentangan dengan UUD 1945. Hingga akhir Februari 2011, telah terbit 192 kebijakan diskriminatif atas nama agama yang menyuburkan sikap intoleransi dalam masyarakat," ujarnya. Ia bersama tujuh pengurus Komnas Perempuan menemui presiden dan menyampaikan empat isu krusial terkait pelanggaran atas hak-hak konstitusional perempuan serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh Kepala Negara. Empat isu krusial itu adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas, penanganan parsial kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik dan pelanggaran HAM masa lalu, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks migrasi, dan penguatan lembaga penegakkan hak asasi manusia perempuan. "Keempat isu krusial ini membutuhkan penyikapan segera dari presiden selaku kepala negara,â? kata Yunianti. Kekerasan atas nama agama adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir secara hukum, termasuk yang terjadi kepada jemaat Ahmadiyah. Karena itu, Komnas Perempuan mendesak presiden menghukum pelaku kekerasan atas nama agama, baik secara individual maupun organisasional. Jajaran eksekutif baik di tingkat nasional mau pun daerah yang mengeluarkan pernyataan, dan kebijakan yang turut memperkuat siar kebencian atas nama agama juga harus dihukum. Ia menambahkan, serangan kepada Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dari intoleransi agama serta bertambahnya kebijakan-kebijakan diskriminatif atas nama agama yang memaksakan intepretasi tunggal agama mayoritas. Membiarkan situasi ini berlarut-larut, lanjut Yunianti, sama saja dengan menyuburkan teror di tengah masyarakat dan memupuk ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. (Nav/OL-11) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
